Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Priawan: Indonesian male transgenders Dwi Prasetyo; Diah Ariani Arimbi; Sharyn Graham Davies; Mein Woei Suen; Myrtati Dyah Artaria
Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 32 No. 3 (2019): Masyarakat, Kebudayaan dan Politik
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.995 KB) | DOI: 10.20473/mkp.V32I32019.303-311

Abstract

There have been cases of male transgender in Indonesia, yet there is a small study about them. Why do some biological females claim their identity as male transgender? How do they think of themselves as male transgender? The researcher study their life history and how they see themselves as male transgender. We have a total of six research subjects who acknowledged themselves as male transgender. This research used the in-depth interview for gathering data within six months. The results found that they became transgender based on their desire rather than coercion from others. Some of them were comfortable in coming out to their family, but most were considering how the society would judge them, and how they might bring shame to the family. Three research subjects were not able to show their true identity as transgender, because of several considerations, such as the fear of being ostracized by the society and the fear to be eliminated from their family. They took the gender role according to what would be accepted by the current environment. We conclude that the existence of transgender, who is biologically females to become males are very reluctant to open their sexual identity because of this reason.
Pelarangan Buku Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 Dwi Prasetyo
Jurist-Diction Vol. 3 No. 6 (2020): Volume 3 No. 6, November 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v3i6.22966

Abstract

Tulisan ini membahas tentang pelarangan buku di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010. Putusan Mahkamah tersebut berakibat Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan tersebut memberikan petunjuk bahwa mekanisme pelarangan buku harus melalui putusan peradilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Masih banyak pihak yang belum memahami bagaimana standar hukum hak asasi manusia berpengaruh terhadap pengaturan perbukuan. Skripsi ini ditulis dengan metode penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus untuk menganalisis permasalahan hukum yang diangkat. Dari penelitian yang penulis lakukan diperoleh hasil bahwa pelarangan buku hanya dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan pelarangan buku di Indonesia telah sesuai dengan standar hak asasi manusia. Pelarangan buku sebagai salah satu sarana kebebasan ekspresi haus dilaksanakan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.