Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIEM (Journal of Islamic Education Management) Sosfilkom : Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi
R Agus Abikusna
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
BUDAYA RELIGIUS SEKOLAH DASAR DI PULAU JAWA Studi Sekolah Dasar Negeri 1 Pasirkaliki Cimahi dan Sekolah Dasar Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang dalam Menciptakan Peserta Didik yang Berbudi Pekerti Luhur dan Berprestasi Hasil Belajar R Agus Abikusna; Suhatma Suhatma
JIEM (Journal of Islamic Education Management) Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jiem.v3i1.5431

Abstract

AbstractAccording to the mandate of the Act, education is to develop character and achievement holistically. It seems that this educational goal does not reach expectations. It can be seen from the rise of elementary school students’ moral decadence. In addition, learning achievement is still lagging when compared in a global context. This condition is quite apprehensive. Therefore, it is necessary to create a religious culture. There are interesting things, however, that happen in State Primary School Pasirkaliki 1 Cimahi and Primary School Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang. Both schools create a religious culture and implicate good manners and achievement of student learning outcomes. This research is based on Lickona's theory. The research method is qualitative descriptive. The instruments are in-depth interviews, in-depth observation, and documentation. The analysis is conducted through data collection, data reduction, data display, and data conclusion. The research findings show that (1) students’ religious culture and good character in elementary education in Java Island both in State Primary School Pasirkaliki 1 Cimahi and Primary School Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang already be implemented well so, generally, it creats students’ good character. (2) Student achievement of primary education in Java Island, State Primary School Pasirkaliki 1 Cimahi and Primary School Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang, is excellent and the best in their region. (3) State Primary School Pasirkaliki 1 Cimahi and Primary School Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang do many efforts in creating a religious culture and outstanding students. Nevertheless, these efforts are quite consistent and serious in the frame of habituation and exemplary to learners. (4) The headmaster of State Primary School Pasirkaliki 1 Cimahi has performed formally her role, and less active when compared with her role subordinate (a teacher). This means that the role of leadership seems to be taken over by this teacher. Meanwhile, the role of school principal Primary School Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang is quite good and dominant. He became the mover of his subordinates in creating a school religious culture.Keywords: Culture, Religious, Character, Achievement
DESENTRALISASI DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DESA R Agus Abikusna
SOSFILKOM : Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi Vol 11 No 01 (2017): Volume 11 Nomor 01 Januari-Juni 2017
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) - Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/jsfk.v11i01.1433

Abstract

Dimasa orde baru sampai sekarang, otonomi asli yakni hak dan kewenangan asalusul, sudah sirna dan sulit dikenali, kecuali hanya dalam bentuk otoritas desa mengelola tanah bengkok yang tidak seberapa maupun tanah ulayat yang nilai ekonomisnya tidak terlalu besar. Desa yang otonom tentu bukan sekedar unit pemerintahan yang berada pada subsistem kabupaten/kota, melainkan sebagai entitas daerah kecil yang diakui dan menjadi bagian dari Negara. Dalam implemenatsi penyelenggaraan pemerintahan daerah memperlihatkan bahwa pemerintah maupun masyarakat lokal mengalami kesulitan dalam menentukan kedudukan, otonomi dan format pemerintahan lokal.
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH R Agus Abikusna
SOSFILKOM : Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi Vol 13 No 01 (2019): Volume 13 Nomor 01 Januari-Juni 2019
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) - Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/jsfk.v13i01.1453

Abstract

Kewenangan merupakan ruh dari pelaksanaan otonomi daerah, tanpa kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, otonomi daerah tidak ada artinya, tidak ada yang bias diperbuat. Namun kewenangan yang diberikan kepada daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota dalam perjalanan pelakanaan otonomi daerah selalu berubah tidak semakin meningkat, tetapi mengalami degradasi pemberian kewenangan. Artikel ini dimaksudkan untuk mencoba mengungkap tentang kewenangan secara teoritis dibandingkan dengan kewenangan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Thun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Authority is the spirit of the implementation of regional autonomy, without the authority granted by the central government, regional autonomy has no meaning, nothing can be done. However, the authority given to regions, both provinces and districts / cities in the course of implementation of regional autonomy, is always changing, not increasing, but experiencing degradation in the granting of authority. This article is intended to try to uncover theoretical authority compared to the authority regulated by Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government.
KEWENANGAN DESA DALAM PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 R Agus Abikusna
SOSFILKOM : Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi Vol 14 No 02 (2020): Volume 14 No 02 Juli-Desember 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) - Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/jsfk.v14i02.1525

Abstract

Penyebaran virus Covid-19 yang sangat massif dan cepat telah membuat semua kalangan menjadi gagap tidak terkecuali pemerintah pusat, sehingga terjadi keraguan dalam mengambil kebijakan. Desa sebagai entitas penyelenggara pemerintahan paling bawah yang langsung berhadapan dengan warga masyarakat dibuat kebingungan untuk bertindak, apa yang harus dilakukan dan bagaimana caranya. Artikel ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan apa yang dimiliki desa dalam penanggulangan wabah Corono atau Pandemik Covid-19. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan terutama berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki desa. Hasil dari kajian ini adalah : Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa sebagai entitas penyelenggara pemerintahan negara, dan Kewenangan Desa dalam menanggulangi Pandemik Covid-19 adalah penanggulangan yang bersifat pencegahan, dan yang bersifat penanganan secara langsung, serta dampak yang terjadi yang disebabkan wabah tersebut. The massive and rapid spread of the Covid-19 virus has stuttered all circles, including the central government, so there are doubts about making policies. The village as the lowest governing entity which is directly confronted by the community members is confused about what to do and how to do it. This article is intended to find out and analyze what authority the village has in overcoming the Corono or Pandemic Covid-19 outbreak. The method used is descriptive analysis with a legislative approach, especially related to the authority of the village. The results of this study are: Village Authority is the authority possessed by the village as an administrative entity of the state government, and Village Authority in overcoming Covid-19 Pandemic is prevention which is of a direct nature, and which is of a direct handling nature, as well as the impacts that occur due to the outbreak.
Co-Authors Suhatma Suhatma