Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

KEJAHATAN PIDANA KHUSUS KORUPSI DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PROGRESIF DALAM INTEGRITAS HUKUM NASIONAL Fatakh, Abdul
Al-Mizan Vol 11, No 1 (2015): Juni 2015
Publisher : IAIN Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Corruption is a crime enormous harm to the community and it is an issue that needs serious treatment by law enforcement. This paper discusses the perspective of a progressive Islamic law in the integrity of national law against corruption. This paper analyzed the approachs of national law and Islamic law. The results showed that law enforcement corruption in the legal review of progressive Islam begins with awareness and understanding of modernization. Awareness of the system of political and economic laws, officers, the public, and anyone, so as to integrate its values on positive law and can directly change the character of the personality of the soul and mind personalized Muslim-majority Indonesia are Muslim, so it will bear legal certainty, usefulness Indonesian law and justice in a truly progressive of the Quran and the Sunnah of the Prophet.
Kejahatan Pidana Khusus Korupsi di Indonesia Perspektif Hukum Islam Progresif dalam Integritas Hukum Nasional Abdul Fatakh
Al-Mizan Vol. 11 No. 1 (2015): Al-Mizan
Publisher : LP2M Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.715 KB) | DOI: 10.30603/am.v11i1.151

Abstract

Corruption is a crime enormous harm to the community and it is an issue that needs serious treatment by law enforcement. This paper discusses the perspective of a progressive Islamic law in the integrity of national law against corruption. This paper analyzed the approachs of national law and Islamic law. The results showed that law enforcement corruption in the legal review of progressive Islam begins with awareness and understanding of modernization. Awareness of the system of political and economic laws, officers, the public, and anyone, so as to integrate its values ​​on positive law and can directly change the character of the personality of the soul and mind personalized Muslim-majority Indonesia are Muslim, so it will bear legal certainty, usefulness Indonesian law and justice in a truly progressive of the Qur'an and the Sunnah of the Prophet.
KONTRAK KERJASAMA DAN BAGI HASIL BISNIS FRANCHISE AGEN TIKI SUMBER KABUPATEN CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM Kohari Amaludin; Dewi Fatmasari; Abdul Fatakh
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (540.222 KB) | DOI: 10.24235/jm.v4i1.4992

Abstract

AbstractAccording to Indonesian Government Law, the franchise is an agreement which is given the right to use and or use Intellectual Property Rights or a meeting of business characteristics owned by another party with a reward based on the conditions stipulated by the other party in the context of providing and or selling goods and services. The method was proposed in this study is a qualitative method to utilize a legal perspective approach to Islamic Economics. Data collection techniques were conducted, namely observation, interviews and documentation. As the results of this study were concluded, the cooperation contract used by PT. TIKI with the TIKI Agent Source complies with Article 54 of Law No. 13 of 2003 concerning employment. The profit sharing system used by PT. TIKI with TIKI Source Agent uses a 75% percentage share (PT. TIKI): 25% (TIKI Agent). While the collaboration system used by PT. TIKI with the TIKI Source Agent is using the Musyarakah cooperation system.Keywords: Franchising, Cooperation Contracts, and Revenue Sharing. AbstrakMenurut Hukum Pemerintah Indonesia franchise adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan Hak dari Kekayaan Intelektual atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan memanfaatkan pendekatan perspektif hukum Ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan, Kontrak kerjasama yang digunakan oleh PT. TIKI dengan Agen TIKI Sumber, telah sesuai dan memenuhi pasal 54 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sistem bagi hasil yang digunakan oleh PT. TIKI dengan Agen TIKI Sumber menggunakan pembagian prosentase 75% (PT. TIKI): 25% (Agen TIKI).  Sedangkan sistem kerjasama yang digunakan oleh PT. TIKI dengan Agen TIKI Sumber adalah menggunakan sistem kerjasama musyarakah inân.Kata Kunci: Waralaba, Kontrak Kerjasama, dan Bagi Hasil.
PENJUALAN BARANG GADAI DI BANK BJB SYARIAH KABUPATEN KUNINGAN MENURUT TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH Rabith Madah Khulaili Harsya; Wasman Wasman; Ubaidillah Ubaidillah; Abdul Fatakh; Frida Alkhansaa’ Adzkia
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v7i1.10627

Abstract

Bank memberikan manfaat besar bagi masyarakat sebagaimana fungsinya untuk menghimpun dan menyalurkan dana. Bank syariah menawarkan berbagai fasilitas dan produk pembiayaan dengan prinsip syariah. Akad rahn merupakan produk yang cukup diminati masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman kepada bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitiannya diperoleh Penjualan Barang Gadai di Bank BJB Syariah Kabupaten Kuningan menggunakan akad qard, rahn, dan ijarah.  Jenis barang gadai yang dijual bank sama dengan jenis penerimaan barang gadai yaitu berupa Logam Mulya 17-24 karat, Emas Kuning 16-24 karat, dan Perhiasan 17-23 karat.  Proses pentaksir perhiasan emas dikerjakan oleh petugas taksir dengan menggunakan peralatan khusus untuk memperoleh nilai emas, diantaranya timbangan untuk mengukur berat emas dan batu uji karatase. Harga jual emas ditaksir melalui dua cara, yaitu: menggunakan berat jenis dan diuji oleh zat kimia.Kata Kunci: Penjualan Barang Gadai, Bank BJB Syariah, Hukum Ekonomi Syariah.
Penetapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Di Indonesia Rabith Madah Khulaili Harsya; Abdul Fatakh; Umdah Aulia Rohmah
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2022): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v8i2.182

Abstract

Abstract— The purpose of the dam punishment is how criminal sanctions and actions act as a criminal system that applies in Indonesia where the pattern of punishment as a reference can be immediately followed up by the established assessment system because of the guidelines made by the legislators so as not to cause confusion or overlap between the forms of sanctions from the type of criminal sanctions to the form of action, the sanctions for actions that are applied in actions considering the forms of additional sanctions are more open and more oriented to the basic ideas of criminal sanctions. The dual track system must be the basis for the policy of determining sanctions in laws and regulations, this system allows the utilization of types of criminal sanctions and proportional actions for comprehensive countermeasures. The basic idea of ??the expected double track system is that criminal sanctions and actions must be accommodated in every existing statutory regulation.
Pendampingan Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Produktivitas Masyarakat Ciwiru di Masa Pandemi COVID-19 Indah Fitria Sari; Brilian Abad Wijaya; Dede Cahyati Sahrir; Abdul Fatakh
Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/dimasejati.v4i2.12049

Abstract

Pandemi Covid-19 mengurangi dan membatasi aktivitas masyarakat, salah satu dampaknya adalah pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilakukan di lingkungan rumah masing-masing yang selanjutnya disebut dengan KKN-DR (KKN - Dari Rumah). KKN-DR ini merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Salah satu program yang dilaksanakan adalah pengelolaan limbah rumah tangga menjadi sesuatu yang bermanfaat, dalam hal ini adalah kompos. Kompos yang kami buat berbahan dasar dari limbah rumah tangga seperti sayuran, buah, dan sebagainya. Metode yang digunakan adalah metode partisipatif yang bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan yang tengah dihadapi. Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk dapat memanfaatkan limbah rumah tangga menjadi sesuatu yang lebih berguna dan menciptakan solusi daur ulang sampah organik. Adapun hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat mampu membuat kompos yang berbahan dasar sampah atau limbah organik sekaligus mengisi aktivitas dan memcu produktivitas masyarakat sekitar.
KEKERASAN PSIKIS OLEH ISTRI TERHADAP SUAMI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Abdul Fatakh
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v7i2.11084

Abstract

Artikel ini berkesimpulan bahwa faktor ekonomi penyebab terjadinya kekerasan psikis yang dilakukan oleh istri terhadap suami disebabkan, sehingga istri acap kali mengucapkan kata-kata yang menyingung suaminya dengan merendahkan pekerjaan maupun pendapatannya. Selain itu istri berbicara dengan nada tinggi dan membentak suami, sehingga suami merasa tertekan, sering melamun, menyendiri dan tidak ada semangat dalam dirinya. Perilaku istri tersebut bertentangan dengan hukum Islam, baik menurut Al-Qur’an, Al-Hadits, maupun ijma’ ulama. Mestinya, istri harus menunaikan kewajibannya dengan berakhlak mulia terhadap suami, sehingga terhindar dari tindakan nusyuz oleh suami. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode kualitatif normatif yaitu suatu penelitian hasil dari data deskriptif  yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, yang bertujuan mengutamakan unsur keaslian dalam suatu penelitian.
SOLVING CYBER CRIME IN ONLINE BUYING AND SELLING IN CIREBON CITY IN REVIEW OF ITE LAW AND ISLAMIC LAW Sukardi, Didi; Nugraha, Farha Bayu; Ubaidillah, Ubaidillah; Fatakh, Abdul; Leliya, Leliya; Arrizky, Muhammad Fadel
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v8i2.15349

Abstract

AbstractIn the cybercrime crime of online buying and selling fraud, there is a case, one of which occurred in Cirebon City, so the police must solve the online buying and selling fraud cybercrime case. However, in practice, the police experienced several obstacles in its resolution. The method in this study is descriptive qualitative research with a case study approach. The data collection techniques carried out are observation, interviews and documentation. From the results of this study, it is known that the police from the Cirebon City Police, in handling criminal cases of online buying and selling fraud, carried out an investigation process by investigators. The investigation is carried out by checking the accounts of the perpetrators of online buying and selling scams to find evidence and track down the perpetrators. However, the police experienced several obstacles, from the limited special tools in uncovering criminal acts of online buying and selling fraud to the difficulty of finding evidence and tracking the perpetrators. Hence, the Cirebon City Police became less effective in solving online buying and selling fraud crimes.Keywords: Cybercrime; Scams; E-commerce.
IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR 115/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG MUDHARABAH TERHADAP TINGKAT PELAYANAN PRODUK MUDHARABAH DI BTN SYARIAH KCP INDRAMAYU Prayoga, Made Tubagus; Fatakh, Abdul; Sukardi, Didi
AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 (2023): December 2023
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/eksy.v5i02.6925

Abstract

Abstract:Implementation of the MUI DSN Fatwa is one of the regulations that is specifically made and must be implemented for sharia economic activities, one of which is in the sharia-based banking sector, one of the sharia banking products that is based on the fatwa is the mudharabah product listed in the MUI DSN fatwa Number 115/DSN-MUI /IX/2017 regarding mudharabah. Apart from the DSN MUI fatwa, sharia banks must improve product service, whether the products they release are in accordance with the fatwa and in accordance with the needs of the surrounding community, product service is an effort by the company to meet community expectations for the products the company releases. This research is field research using interview methods with employees of BTN Syariah KCP Indramayu. Based on the results of research that all mudharabah products are appropriate and fulfill the requirements determined by the DSN MUI fatwa Number 115/DSN-MUI/IX/2017 concerning mudharabah as seen by people. the contract, capital, highlight and ratio as well as the DSN MUI fatwa Number 115/DSN-MUI/IX/2017 have a huge impact on the level of product service because the mudharabah products issued by the bank are in accordance with the expectations of customers and BTN Syariah KCP Keywords: implementation, mudharabah, product service Abstrak Implemestasi Fatwa DSN MUI merupakan salah satu peraturan yang dibuat khusus dan harus diterapkan untuk kegiatan ekonomi syariah salah satunya pada sektor bank yang berlandas syariah, salah satu produk perbankan syariah yang berlandaskan fatwa yaitu produk mudharabah yang tercantum pada fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang mudharaba. selain dengan dengan fatwa DSN MUI bank syariah harus meningkatkan sebuah pelayanan produk apakah produk yang dikelurakan sudah sesuai dengan fatwa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar, pelayanan produk adalah sebuah usah dari perusahaan untuk memenuhi ekspetasi masyarakat terhadap produk yang perusahaan tersebut keluarkan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode wawancara dengan karyawan BTN Syariah KCP Indramayu.berdasarkan hasil penelitian bahwasannya semua produk mudharabah sudah sesuai dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang mudharabah yang dilihat dari orang yang berakad,modal,shighot dan nisbahnya serta fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 memilki dampak yang begitu besar bagi tingkat pelayanan produk dikarenakan produk mudharabah yang dikeluarkan oleh pihak bank sudah sesuai dengan harapan nasabah dan BTN Syariah KCP IndramayuKata Kunci: implementasi, mudharabah, pelayanan produk
PERLINDUNGAN HAK-HAK SIPIL ANAK DALAM PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SUMBER Harsya, Rabith Madah Khulaili; Lala, Andi; Fatakh, Abdul; Samud, Samud
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/hukmy.2024.v4i1.491-501

Abstract

Itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan yang telah memenuhi syarat dan dilaksanakan sebelum adanya UU No. 1 Tahun 1974. Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menolak hak anak pada permohonan itsbat nikah. Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat undang-undang dimaksudkan agar rumah keluarga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan. Pemberian dispensasi umur pernikahan tidak semerta-merta tanpa adanya alasan. Banyak faktor-faktor yang melatar belakangi ditetapkannya dispensasi umur pernikahan. Baik factor dari pemohon maupun dari pertimbangan hakim selaku pemberi dispensasi umur perkawina. Dari putusan-putusan yang telah ada banyak pertimbangan yang dikemukakan, seperti untuk menghindari terjadinya hal-hal yang bisa menjeremuskan pada perzinahan, karena kedua calon mempelai merasa sudah siap untuk melakukan perkawinan.