Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman (JURIDIKSIAM)
Hassan Suryono
Universitas Sebelas Maret
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KEBIJAKAN HUKUM PENATAAN KURIKULUM MATA KULIAH KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI GUNA REVOLUSI KARAKTER MENTAATI HUKUM BAGI MAHASISWA Hassan Suryono
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 1, No 2 (2016): Desember 2016
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (79.693 KB)

Abstract

The purpose of this paper is to build a model realignment curriculum courses of study materials Citizenship in Higher Education to be optimized to develop character in the students obey the law. Character is rooted in the principle of the Deity, Humanity, Unity, Democracy and Justice. These characters can only be fulfilled if every law-abiding citizen. To achieve this required observance of exemplary education providers. Structuring the curriculum in this first formulate the vision, mission and goals of citizenship course, determine the profiles and the formulation of competence and competence synchronize efforts with the study material. Citizenship material substance awareness and observance of the law is derived from the principle of divinity, humanity, unity, democracy and justice and includes the study of God’s law, the law of Nature and the ethical and legal principles of the positive law of Indonesia. Positive law in question is the contextual Regulations Invite occurring in the community / region / town and village. Structuring the study material of citizenship in the legal aspect is emphasized in addition to the legal knowledge, content, attitudes and behavioral patterns of law, but also the values of law / Act. So the emphasis on stransfer legal value and not solely the transfer of legal knowledge. Follow-up of the implementation of the study need to be tested in the learning process on campus, as well as extra-curricular activities laboratory practice can be done both on campus and off-campus universities in accordance with their respective capabilities. DOI : http://dx.doi.org/10.17977/um019v1i22016p085
POLITIK HUKUM MEMBUMIKAN KARAKTER NILAI NILAI PANCASILA DALAM MENGHADAPI MASA NEW NORMAL COVID 19 Hassan Suryono
Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman Vol. 7 No. 2 (2020): JURNAL PENDIDIKAN SOSIAL KEBERAGAMAN
Publisher : Jurusan P. IPS, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.525 KB) | DOI: 10.29303/juridiksiam.v7i2.132

Abstract

ABSTRAKTujuan makalah ini adalah untuk menjelaskan bagaimana  gambaran politik hukum dalam membumikan  nilai nilai Pancasila  dalam menghadapi masa new normal covid 19.Penulis menggunakan  metode perbandingan  hukum yang dikeluarkan  oleh Pemerintah Republik Indonesia pada masa covid 19  dengan nilai nilai Pancasila. yang ditetapkan oleh  Kemendiknas dalam hal ini Badan penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum yang ,menetapkan sejumlah nilai sikap dan perilakusebagai penjabaran nilai nilai Pancasila.Pada masa new normal muncullah  adaptasi baru yang berujud  perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal  dengan menerapkan protokol kesehatan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19. Politik hukum Keputusan Presiden Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan kedaruratan  kesehatan masyarakat  Corona Virus Disease  yang pada intinya berisi (1) Bahwa Covid 19 sebagai penyakit yang menimbulkan kedaruratan masyarakat mencerminkan karakter nilai peduli lingkungan dan sosial ,(2) Negara /Pemerintah / wajib  menanggulangi penyebaran Covid 19 mencerminkan karakter nilai tanggung jawab ,kerja keras.Politik hukum Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 Tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka  percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid 19 ) yang pada intinya menyatakan (1) Diadakan pembatasan skala besar untuk mencegah menyebarnya  Covid 19 mencerminkan karakter nilai cinta tanah air dan tanggung jawab, (2) Setelah adanya penetapan pembatasan skala besar oleh Pemerintah /Menteri kesehatan / diperlukan adanya   kerja sama  dengan pemerintah daerah , hal ini mencerminkan karakter nilai demokratis , dan menghargai prestasi serta toleransi, (3) Adanya kreteria dan obyek  tertentu dalam penetapan  pembatasan sosial  berskala besar  mencerminkan karakter nilai disiplin ,jujur dan tanggung jawab. Politik hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan ditetapkan sebagai Undang Undang No 2 tahun 2020 mencerminkan karakter nilai peduli sosial dan tanggun jawab  Pencerminan karakter nilai tersebut diatas merupakan penjabaran nilai nilai Pancasila yang dilaksanakan oleh politik hukum  Keputusan Presiden  No. 11 Tahun 2020 ,Peraturan Pemerintah  No. 21Tahun 2020,dan Undang Undang No 2 tahun 2020.yang selanjutnya  diikuti dengan penunjukan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) sebagai ketua satgas penanggulangan Covid-19.
Co-Authors