Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Risalah Hukum
Ismail Navianto
Universitas Brawijaya
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
HAK INGKAR NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PERADILAN PIDANA Arum Dewi Azizah Salsabila; Suhariningsih Suhariningsih; Ismail Navianto
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3, No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.067 KB)

Abstract

the purpose of this study was to find out why the notary right of refusal can not be used in criminal justice and what are the legal implications of a notary if a notary becomes a witness in a criminal court. This research uses normative juridical research method with the approach of legisla- tion, conceptual, historical, case. The notarization rights can not be used in criminal justice because the criminal proofing system in Indonesia, the position of witness testimony in the search for truth materill, and the principle of examination of judge who directly and orally. As well as the legal implications arising from the right to a notary if the notary has been approved by the Notary Board of Honor (MKN) to appear as a witness in a criminal court that the notary’s right is void. DOI: http://dx.doi.org/10.17977/um019v3i12018p008
Implikasi Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Arief Rahman Mahmoud; Ismail Navianto; Nurini Aprilianda
Jurnal Risalah Hukum Volume 10, Nomor 1, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dilekatkannya sidik jari penghadap pada Minuta Akta dan implikasi hukum bagi Notaris yang tidak melekatkannya, dengan menggunakan metode normatif legal research, melalui pendekatan undang-undang guna memperoleh pandangan dan doktrin sebagai dasar argumentasi hukum atas isu hukum yang diteliti. Berdasar hasil penelitian diketahui bahwa latar belakang dilekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta bertujuan untuk mengantisipasi apabila para penghadap menyangkal tanda tangannya, maka sebagai bukti tambahan digunakan sidik jari penghadap tersebut. Implikasi hukum bagi Notaris yang tidak melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris berupa: (a) peringatan tertulis; (b) pemberhentian sementara; (c)pemberhentian dengan hormat; (d) pemberhentian dengan tidak hormat. Jika sanksi peringatan tertulis kepada Notaris tidak dipatuhi atau terjadi pelanggaran oleh Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhi sanksi berikutnya secara berjenjang.
Perkembangan Konsep Tindak Pidana Perkosaan dan Perlindungan Hukum Bagi Korbannya Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia Ismail Navianto
Jurnal Risalah Hukum Volume 8, Nomor 1, Juni 2012
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI Kajian dalam penelitian ini bermaksud akan mencari dan membandingkan konsep “perkosaan” yang ada dalam KUHP khususnya Pasal 285 dengan konsep perkosaan yang dirumuskan dalam Rancangan KUHP. Hal demikian dianggap penting karena perkosaan merupakan jenis kejahatan kekerasan terhadap perempuan yang paling mencemaskan bagi masyarakat dan kemanusiaan. Di samping itu masalah perkosaan sebagai bagian dari kekerasan terhadap perempuan saat ini tidak hanya merupakan masalah individual atau nasional, tetapi sudah merupakan isu global tentang Hak Asasi Manusia. Masalah perkosaan di Indonesia, isu sentralnya hingga saat ini tetap tidak beranjak dari lemahnya hukum (KUHP) dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban perkosaan. Keadaan yang demikian nampak dari sempitnya konsep perkosaan yang terkandung dalam rumusan Pasal 285 KUHP. Dalam perkembangannya, Rancangan KUHP memaknai konsep perkosaan tidak lagi sebagai persoalan moral semata-mata (moral offence), namun di dalamnya terkait masalah anger and violence yang dianggap merupakan pengingkaran terhadap Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, unsur paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bukan lagi menjadi satu-satunya syarat untuk adanya tindak pidana perkosaan, dan kekerasan tidak lagi harus bersifat fisik, tetapi bisa non fisik. Karena itu, tindak pidana perkosaan bisa terjadi cukup apabila perempuan yang bersangkutan tidak menghendaki untuk itu. Kata Kunci: tindak pidana, perkosaan, perlindungan hukum, korban, hak asasi manusia
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GAGALNYA MEDIASI DALAM PENANGANAN PERKARA TANAH DI PENGADILAN NEGERI AMBON salman ardy; Sihabudin Sihabudin; Ismail Navianto
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 2, No 1 (2018): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (433.857 KB) | DOI: 10.33474/hukeno.v2i1.1072

Abstract

AbstrakPelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan pada hakikatnya merupakan bentuk implementasi dari musyawarah mufakat. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengintegrasian mediasi kedalam tata beracara di Pengadilan salah satunya bertujuan untuk menekan jumlah perkara yang naik ke tingkat banding maupun kasasi. Apabila perkara dapat didamaikan melalui mediasi di Pengadilan Tingkat Pertama maka dapat meminimalisir penumpukan perkara pada tingkat banding dan Kasasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya proses mediasi dalam mencapai kesepakatan damai di Pengadilan, khususnya di Pengadilan Negeri AmbonKata kunci:  Mediasi di Pengadilan, Perkara Perdata, Pengadilan Negeri Ambon AbstractImplementation of mediation in completion of the civil cases at the court basically was an implementation of discussion to reach an agreement. These matter was arranged at regulation by the court of law No. 1/2016 about mediation procedure at the court. Mediation integration into be in session of court have purpose to suppress amount of case that climb to consideration or appeal to supreme court. Purpose of this research are to find out and analyze factors that influenced failed of mediation to reach agreement at the court, especially at Ambon state-owned courtKeyword: Mediation in Court, Civil Law, Ambon state-owned court
Co-Authors Arief Rahman Mahmoud Arum Dewi Azizah Salsabila Nurini Aprilianda salman ardy Sihabudin Sihabudin Suhariningsih Suhariningsih