Garuda - Garba Rujukan Digital

KEKUATAN PEMBUKTIAN AFFIDAVIT SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT Endah Puspita Sari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (91.544 KB)

Abstract The process of verification carried out against anyone who argues against a right or events and to affirm their rights or to deny the right of another person shall be proved for the right or the event. Evidence in a civil case that there are five letters or written evidence, witness evidence, conjecture, confession and oath. Fifth kinds of evidence that, in principle, judges in the trial of civil cases should give ample opportunity to the litigants is to propose a means of evidence to support their arguments and rebuttal lawsuit, therefore, the role of evidence in the trial very important role to prove a disputed event. The next steps are the judges examine, assess, consider and decide all that in its decision. Problems arise when the Affidavit in use as evidence in the trial. The problem of this research is how the strength of evidence affidavit as documentary evidence. The purpose of this research is to know, understand, and analyze the strength of evidence affidafit as documentary evidence. This research method is a normative legal research. Based on the results of the discussions conducted by the authors that the affidavit is a written statement made under oath and under the authority of the Notary public that embraces the common law system. categorized as documentary evidence or written because the physical form submitted at the hearing that the written and still as usual documentary evidence. Affidavit can not stand alone for evidence in court, therefore, should be assisted by other evidence such as witness testimony, the evidence conjecture, evidence recognition, and evidence oath. Key words: verification, evidence, and affidavit Abstrak Proses pembuktian dilakukan terhadap barang siapa mendalilkan terhadap suatu hak atau peristiwa dan untuk meneguhkan haknya atau guna membantah hak orang lain haruslah dibuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Alat bukti dalam perkara perdata ada lima yaitu alat bukti surat atau tulisan, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Kelima macam alat bukti tersebut, pada asasnya majelis hakim dalam sidang perkara perdata harus memberi kesempatan yang luas kepada para pihak yang berperkara tersebut untuk mengajukan suatu alat bukti guna menguatkan dalil-dalil gugatannya serta bantahannya, oleh karena itu peran alat bukti dalam persidangan sangat berperan penting untuk membuktikan suatu peristiwa yang disengketakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis kekuatan pembuktian affidavit sebagai alat bukti surat. Metode penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis bahwa affidavit merupakan pernyataan tertulis yang dibuat di bawah sumpah dan merupakan kewenangan dari notary public yang menganut sistem hukum common law. Dikategorikan sebagai alat bukti surat atau tulisan karena bentuk fisiknya yang diajukan dalam persidangan yaitu tertulis serta masih sebagai alat bukti surat biasa. Affidavit tidak bisa berdiri sendiri untuk pembuktian di pengadilan, oleh karena itu harus dibantu dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan Â alat bukti sumpah. Kata kunci: pembuktian, alat bukti, affidavit Â

Status Kepemilikan Saham Hasil Pembatalan Penggabungan Perseroan Terbatas oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dian Karina Fitri; Sihabudin Sihabudin; Bambang Winarno
Jurnal Cakrawala Hukum Vol 10, No 1 (2019): June 2019
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v10i1.2609

Limited Liability Company is a legal action carried out by one or more companies to merge with other existing companies which then results in the assets and liabilities of the company which merges itself due to the law to the company that receives the merger and subsequently the legal entity status those who join will end because ofthe law. This study discusses the status of share ownership resulting from the cancellation of the merger of Limited Liability Company. The purpose of this study is to analyze the absence of legal rules regarding share ownership status after cancellation by the Business Competition Supervisory Commission (hereinafter referred to as KPPU). The researcher used the normative jurisdiction method. The approach used is the legislative approach. Legal materials used are primary and secondary legal materials. Legal material collection techniques used through library studies. The analysis technique used is deductive logic, which draws conclusions from the general to the specific. The results of the study indicate that there is a legal vacuum in share ownership status related to the cancellation of the merger of Limited Liability Company. Because the emptiness causes legal uncertainty and huge consequences for the business world.How to cite item: Fitri, D., Sihabudin, S., Winarno, B. (2019). Status Kepemilikan Saham Hasil Pembatalan Penggabungan Perseroan Terbatas oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jurnal Cakrawala Hukum, 10(1), 9-17. doi:https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2609

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GAGALNYA MEDIASI DALAM PENANGANAN PERKARA TANAH DI PENGADILAN NEGERI AMBON salman ardy; Sihabudin Sihabudin; Ismail Navianto
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 2, No 1 (2018): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

AbstrakPelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan pada hakikatnya merupakan bentuk implementasi dari musyawarah mufakat. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengintegrasian mediasi kedalam tata beracara di Pengadilan salah satunya bertujuan untuk menekan jumlah perkara yang naik ke tingkat banding maupun kasasi. Apabila perkara dapat didamaikan melalui mediasi di Pengadilan Tingkat Pertama maka dapat meminimalisir penumpukan perkara pada tingkat banding dan Kasasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya proses mediasi dalam mencapai kesepakatan damai di Pengadilan, khususnya di Pengadilan Negeri AmbonKata kunci: Mediasi di Pengadilan, Perkara Perdata, Pengadilan Negeri Ambon AbstractImplementation of mediation in completion of the civil cases at the court basically was an implementation of discussion to reach an agreement. These matter was arranged at regulation by the court of law No. 1/2016 about mediation procedure at the court. Mediation integration into be in session of court have purpose to suppress amount of case that climb to consideration or appeal to supreme court. Purpose of this research are to find out and analyze factors that influenced failed of mediation to reach agreement at the court, especially at Ambon state-owned courtKeyword: Mediation in Court, Civil Law, Ambon state-owned court

PENGATURAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA MENGENAI TATA NIAGA IMPOR PANGAN Sihabudin Sihabudin
Arena Hukum Vol. 8 No. 2 (2015)
Publisher : Arena Hukum

AbstractPolicy is a government decision that is general and preveils to all people. The legal consequences of being a member of the world trade organization is that the Indonesian government must take submissive and obedient to the rules agreed in international trade agreements related to exports and imports, including making changes to the legal instruments and policy development in the trade sector. The marketing of rice and several other food commodities involving import has dimensions that are not simple problems, even multi-dimensional, ranging from economic, political, as well as socio-cultural.Indonesian government's policies regarding the regulation of food import regulation is an effort to protect domestic manufacturers from dumping activities or due to increased imports, Indonesia is also to protect consumers from imported products that do not meet the quality standards of security and health of consumers.This paper is about to do a reformulation of the government's policy regarding the adjustment of the trade system for food imports, in order to find effective policy formulation and efficient in solving the problems that arise regarding the marketing of food imports that has been happening. By using descriptive normative legal analysis, the study found that the common thread of chaos cross trade system for food import regulations which are due to unfitted between national regulations and regional regulations (AFTA, CAFTA, APEC) as well as global regulations (GATT-WTO). Thus, administrative reform of domestic and foreign trade are necessary, particularly regarding to the procedure of rice imports. All forms of deviations in import licensing process, document manipulation, and the pattern of non-governmental practices must obtain decisive action, both administratively and legally, as a valuable shock-therapy.Â AbstrakKebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Konsekuensi hukum dari menjadi anggota organisasi perdagangan dunia adalah bahwasanya pemerintah Indonesia harus ikut tunduk dan patuh pada kaidah-kaidah yang disepakati dalam persetujuan perdagangan internasional terkait ekspor-impor, termasuk melakukan perubahan terhadap instrumen hukum dan kebijaksanaan pembangunan di sektor perdagangan. Tata niaga beras dan beberapa komoditas pangan lain yang melibatkan impor memiliki dimensi permasalahan yang tidak sederhana, bahkan multi-dimensi, mulai dari ekonomi, politik, bahkan sosio kultural. Kebijakan pemerintah Indonesia mengenai pengaturan tata niaga impor pangan merupakan upaya melindungi produsen dalam negeri dari kegiatan dumping atau karena meningkatnya produk impor, juga untuk melindungi konsumen Indonesia dari produk impor yang tidak memenuhi standar kualitas keamanan dan kesehatan konsumen. Tulisan ini hendak melakukan reformulasi kebijakan pemerintah mengenai pengatuan tata niaga impor pangan, agar ditemukan rumusan kebijakan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan problematika yang muncul seputar tata niaga impor pangan yang selama ini terjadi. Dengan menggunakan analisis hukum normatif deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa benang merah dari silang sengkarut regulasi tata niaga impor pangan diantaranya adalah karena tidak sinkronnya antara regulasi nasional dengan regulasi regional (AFTA, CAFTA, APEC) maupun regulasi global (GATT-WTO). Sehingga, diperlukan pembenahan administrasi perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri, khususnya yang berhubungan dengan prosedur impor beras. Segala bentuk penyimpangan dalam proses perizinan impor, manipulasi dokumen, dan pola praktik non-pemerintah perlu memperoleh tindakan tegas, baik secara administratif, maupun secara legal, sebagai shock-therapy yang berharga.Â

REEVALUASI PEMBIAYAAN PERUSAHAAN MELALUI MODAL VENTURA DI INDONESIA Sihabudin SIHABUDIN
Arena Hukum Vol. 9 No. 2 (2016)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThis paper aims to discuss the development of venture capital reevaluation in Indonesia that provides an opportunity for businesses to develop the corporation through financing. This paper uses normative juridical research. The results of the analysis is that the regulation and legal policy which can provide adequate legal protection is needed to support the corporation neither the corporation founded by the State or by private parties. Capital is needed in the establishment and operation of an enterprise, including through venture capital. Therefore, the existence of venture capital should be supported by the government as a regulator and facilitator and community businesses which can grow better so that not only large companies but also small firms and medium can be helped by the growth of venture capital. On the other hand, since the inclusion of funds to the venture capital system is high risk for investors, then early investors must be careful in order to save funds or capital is entered into the corporation's business partners.Â AbstrakTulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai reevaluasi Pengembangan modal ventura di indonesia memberikan kesempatan bagi pelaku bisnis untuk mengembangkan perusahaannya melalui pembiayaan.Tulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Hasil dari analisis dalam tulisan ini adalah bahwaÂ Pengaturan dan kebijakan hukum yang dapat memberikan Â perlindungan hukum yang memadai diperlukan untuk mendukung kegiatan perusahaan baik perusahaan yang didirikan oleh Negara maupun oleh pihak swasta . Dalam pendirian dan operasional sebuah perusahaan dibutuhkan modal termasuk melalui modal ventura. Oleh karena itu keberadaan modal ventura harus didukung oleh pemerintah sebagai regulator dan fasilitator serta masyarakat pelaku bisnis agar modal ventura dapat berkembang lebih baik sehingga bukan hanya perusahaan besar, namun juga perusahaaan kecil dan menengah dapat terbantu oleh pertumbuhan modal ventura. Di lain pihak berhubung penyertaan dana dengan sistem modal ventura ini mengandung risiko tinggi bagi pemodal, maka dari awal pemodal (venture capitalist) harus berhati-hati guna menyelamatkan dana/modal yang dimasukkan ke dalam perusahaan mitra bisnisnya.

KEABSAHAN AKTA HIBAH SAHAM PADA SUATU PERSEROAN DALAM HAL TERDAPAT KLAUSULA PEMBAYARAN Tanti Rachmawati; Sihabudin Sihabudin; Reka Dewantara
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i3.16616

Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai rasio decidendi dalam dasar pertimbangan hakim pada putusan nomor 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel jo. 605/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel mengenai akta hibah saham yang disertai dengan klausula pembayaran dan juga untuk mendeskripsikan dan menganalisis keabsahan akta hibah saham dalam hal terdapat klausula pembayaran. Untuk kegunaan pembahasan, jenis penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekаtаn kasus (case аpproаch), serta pendekatan analisis (analytical approach). Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisa dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan sistematis. Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa rasio decidendi dalam dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan putusan nomor 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel jo. 605/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel adalah adanya kesalahan materiil pada akta hibah saham dimana suatu perbuatan hibah harus memenuhi unsur-unsur Cuma-Cuma sebagaimana diatur dalam pasal 1666 KUHPerdata yang mana unsur Cuma-Cuma merupakan esensi utama dalam hibah. Sementara dalam perkara ini diketahui bahwa terdapat perjanjian lain dibalik perjanjian hibah yang dilakukan, yaitu perjanjian investasi yang didalamnya memuat mengenai pembayaran sejumlah uang tertentu atas hibah yang telah diberikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim memutus perkara ini sebagai sebuah perbuatan melawan hukum dikarenakan telah terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan menyatakan perbuatan hibah tersebut batal demi hukum. Mengenai keabsahan akta hibah, dalam perkara ini, pengalihan hak atas saham antara Nyonya Ani Setiawan dan Nyonya Florita selaku pemegang saham lama dalam RTM kepada TCUP dilakukan atas dasar akta hibah saham, namun terdapat cacat hukum dalam akta hibah ini dan perbuatan hibah ini batal demi hukum sehingga pengalihan hak atas saham dianggap tidak pernah terjadi. The purpose of this writing is to describe and analyze the ratio decidendi in the judge's consideration in the decision number 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel jo. 605/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel regarding the deed of gift of shares accompanied by a payment clause, as well as to describe and analyze the validity of the deed of gift of shares in case of a payment clause. For the purpose of this legal research, a normative approach using the statute approach, case approach, and analytical approach is used. Primary and secondary legal materials are analyzed using grammatical and systematic interpretation methods. Based on the results of the discussion, it is concluded that the ratio decidendi in the judge's consideration in deciding the case based on decision number 604/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel jo. 605/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel is the material error in the deed of gift of shares where a gift must meet the elements of "Cuma-Cuma" as regulated in article 1666 of the Indonesian Civil Code. The "Cuma-Cuma" element is the main essence of a gift. In this case, it is known that there was another agreement behind the gift agreement, namely an investment agreement which contained the payment of a certain amount of money for the gift that had been given. Based on these considerations, the judge ruled that this was an unlawful act because the elements of an unlawful act under article 1365 of the Indonesian Civil Code had been fulfilled, and declared the gift deed null and void. Regarding the validity of the deed of gift, in this case, the transfer of rights to shares between Mrs. Ani Setiawan and Mrs. Florita as the old shareholders in RTM to TCUP was carried out based on the deed of gift of shares, but there was a legal defect in this deed of gift, and therefore the gift was considered null and void, so the transfer of rights to shares is considered never to have occurred. Keywords : Deed of Gift, Cancellation, Validity

HAK KREDITOR DENGAN TAGIHAN PIUTANG TERTOLAK DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Sihabudin Sihabudin; Edo Adhitama
Arena Hukum Vol. 16 No. 1 (2023)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2023.01601.5

One of the stages in delaying payment of receivables obligations (PKPU) is the verification of receivables. There may be a possibility that the claim for receivables being rejected at the verification stage may occur, but there is no legal remedy that can be taken by the creditor, either ordinary or extraordinary legal remedies. This article aims to analyze the legal protection of creditors' receivables which are rejected at the receivables verification stage by administrators in the PKPU process and the authority of the supervisory judge in terms of the creditor's bill being rejected at the receivables verification stage. This normative research uses a statutory approach. The results show that Law Number 37 of 2004 does not regulate legal remedies if receivables are rejected in the accounts receivable verification. Efforts are made when this happens, the supervisory judge has the authority to reconcile creditors and debtors in determining. Thus, the debtor does not need to wait for the emergence of a settlement homologation if the bill is rejected in the verification of receivables to submit an appeal to the Supreme Court.

PENGGOLONGAN PENDUDUK DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS TERKAIT PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Ketut Novita Sari; Sihabudin Sihabudin; Bambang Sutjito
RechtIdee Vol 14, No 2 (2019): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v14i2.2874

This research aims at analyzing the classification of citizen in the making of statement of inheritance related to the registration of right over land after the enactment of Law number 12 year 2006 about the Republic of Indonesia citizenship. It also analyzes the legal force of statement of inheritance issued by notary, statement of inheritance issued by Village chief of the head of the district, and the statement of inheritance issued by Balai Harta Peninggalan (the office of inheritance affairs) related to the registration of right over land after the enactment of Law number 12 year 2006 2006 about the Republic of Indonesia citizenship. This research is normative using statute, conceptual, and historical approaches. Data analysis employed Grammatical and historical interpretations The findings of the study show that citizen classification in the making of statement of inheritance still applies as the regulation has not yet been repealed. Regulation for specific group of citizen should not imperatively apply. Whwn the rule is repealed, the regulation becomes alternative of facultative for the citizens of Indonesia. The legal force of statement of inheritance couses problems because the regulation regarding the form of the document is no clear so that it does not qualify to be a perfect evidence.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search