Nurfaidah Said
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Aspek Hukum Kewajiban Saksi Instrumentair untuk Merahasiakan Isi Akta Notaris Hijriah Maulani Nanda Syaputri; Farida Patittingi; Nurfaidah Said
Amanna Gappa VOLUME 25 NOMOR 2, 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v25i2.2509

Abstract

Saksi instrumentair yang memberikan keterangan mengenai isi akta dapat membahayakan kedudukan notaris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kewajiban saksi instrumentair terhadap kerahasiaan isi akta notaris dan akibat hukum terhadap notaris apabila saksi instrumentair membocorkan isi akta. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, dimana hasil yang diperoleh akan di analisis secara kualitatif dengan metode content analysis, dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa saksi instrumentair yang hadir dalam proses peresmian akta yakni pembacaan dan penandatanganan akta, melekat kewajibannya untuk merahasiakan isi dan segala keterangan yang berhubungan dengan akta notaris, hal ini adalah untuk kepentingan para pihak yang mempercayakan kerahasiaan keterangannya untuk pembuatan akta. Jika saksi instrumentair dalam hal ini adalah pegawai kantor notaris membocorkan isi maupun keterangan yang berhubungan dengan akta notaris, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, dan untuk itu notaris ikut bertanggung jawab, dikarenakan pelanggaran tersebut dilakukan oleh saksi instrumentair dalam kedudukannya sebagai pegawai kantor notaris yang merupakan bagian dari organ jabatan notaris.
Ketidakhadiran Debitor Dalam Pelaksanaan Pembaharuan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Albert Tandean; Nurfaidah Said; Sabir Alwy
Pagaruyuang Law Journal Volume 4 Nomor 2, Januari 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v4i2.2465

Abstract

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan pada dasarnya memiliki jangka waktu, yakni 1 (satu) bulan untuk tanah terdaftar dan 3 (tiga) bulan untuk tanah belum terdaftar. Jangka waktu tersebut dalam hal tertentu tidak cukup untuk dapat ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan sehingga diperlukan pembaharuan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Namun dalam praktiknya, kendala yang dialami adalah ketidakhadiran debitor pada saat penandatanganan pembaharuan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang menyebabkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan batal demi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan karena tidak dilaksanakannya pembaharuan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan sebagai ketidakhadiran debitor menyebabkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan batal demi hukum sehingga kedudukan kreditor menjadi konkuren dan hanya berhak atas jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 jo. Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS PADA PENERBITAN COVERNOTE Rahmia Kadir; Farida Patittingi; Nurfaidah Said; Muhammad Ilham Arisaputra
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.816 KB) | DOI: 10.22146/jmh.35274

Abstract

AbstractCovernote is a certificate containing the ability of a notary to carry out what the creditor wants. Notary is solely responsible for the content contained in the covernote. In the event of a nonconformity between a statement in covernote and its reality in the field, the notary must be responsible, whether criminal or civil and even morally responsible. A notary's office is a profession that is given great trust and high by society so that what he poured in his legal products or in his explanations can be regarded as something that is true. So, when there is a notary statement that is not in accordance with the actual situation, it will have an impact on tercederainya notary profession itself. IntisariCovernote adalah surat keterangan yang berisikan kesanggupan dari notaris untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh kreditur. Notaris bertanggung jawab penuh atas isi yang dimuat dalam covernote. Ketidaksesuaian yang terjadi antara pernyataan dalam covernote dengan realitas di lapangan, notaris harus bertanggung jawab, baik secara pidana, perdata, ataupun bertanggung jawab secara moral. Jabatan notaris adalah profesi yang diberikan kepercayaan besar dan tinggi oleh masyarakat sehingga apa yang dituangkannya dalam produk hukumnya ataupun pada keterangan-keterangannya dapat dianggap sebagai sesuatu yang benar. Jadi, ketika terdapat pernyataan notaris yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka akan berdampak pada tercederainya profesi notaris itu sendiri. 
URGENSI PENGGUNAAN TERAAN CAP ATAU STEMPEL NOTARIS PADA MINUTA AKTA NOTARIS DI KOTA MAKASSAR, KABUPATEN GOWA DAN KABUPATEN MAROS Andi Rahmat Husni Agung Iksan; Nurfaidah Said; Hasbir Hasbir
Riau Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (447.115 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v3i1.6478

Abstract

ABSTRACTFunction of Stamp on Notary Deed.  The research aims to determine the urgency of a position stamp on notary deed and to determine the necessity or not the punctuation of notary deed stamp. The research was normative-empirical, a research in which the object of research includes legislation provisions (in abstracto) and its implementation on legal events (in concreto). The result of research indicates that the urgency of position stamp on notary deed as reinforcement and affirmation of notary signature in a deed, and it shows that in making deed, issuing deed copy and legalize and registering a letter under notary signature on behalf its position, in addition the urgency of a position stamp on notary deed as legalization of notary and notary’s liability. based on the result of the writer’s research concerning the punctuation of the seal / stamp of the notary there is a difference among the notaries concerning the punctuation of seal / stamp on deed Minuta where there are 24 notaries who do not punctuate the seal / stamp of the notary in deed Minuta with the most reason because it is not regulated in Paragraph 56 of UUJN and there are 7 notaries who Punctuate seal / stamp because they believe that the stamped seal / stamp is stipulated in the PERMEN which is  the implementing regulations of UUJN and also to indicate that the person who made the deed Minuta is a general official.Keywords: notary deed, stamp, deed minuta.ABSTRAKFungsi Cap/Stempel Pada Akta Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji urgensi dari suatu cap/stempel jabatan pada akta Notaris dan mengetahui serta mengkaji wajib atau tidaknya pembubuhan teraan cap/stempel pada akta Notaris. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan – ketentuan perundang–undangan (in abstraco) serta penerapannya pada peristiwa hukum (in concreto). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi dari suatu cap/stempel jabatan pada suatu akta Notaris ialah sebagai penguatan dan penegasan tandatangan Notaris di dalam suatu akta, dan menunjukkan bahwa dalam membuat akta, mengeluarkan salinan akta dan melegalisasi dan mendaftarkan surat dibawah tangan Notaris bertindak berdasarkan jabatannya, selain itu urgensi dari suatu cap/stempel jabatan pada akta Notaris ialah sebagai pengesahan dari Notaris dan pertanggungjawaban dari Notaris. Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai pembubuhan teraan cap/stempel Notaris terdapat perbedaan pendapat di kalangan Notaris mengenai pembubuhan teraan cap/stempel pada minuta akta dimana terdapat 24 (dua puluh empat) Notaris yang tidak membubuhkan teraan cap/stempel Notaris pada minuta akta dengan alasan terbanyak karena hal tersebut tidak diatur di dalam Pasal 56 UUJN dan terdapat 7 (tujuh) Notaris yang membubuhkan teraan cap/stempel Notaris pada minuta akta dengan alasan karena pembubuhan teraan cap/stempel Notaris pada minuta akta diatur di dalam Permen yang merupakan peraturan pelaksana dari UUJN selain itu dilakukan untuk menunjukkan bahwa yang membuat minuta akta tersebut ialah pejabat umum.Kata Kunci : Akta Notaris, Cap/Stempel,Minuta Akta.