Articles
<![CDATA[Aspek Hukum Kewajiban Saksi Instrumentair untuk Merahasiakan Isi Akta Notaris ]]>
<![CDATA[Hijriah Maulani Nanda Syaputri]]>;
<![CDATA[Farida Patittingi]]>;
<![CDATA[Nurfaidah Said]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 25 NOMOR 2, 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20956/ag.v25i2.2509
<![CDATA[Saksi instrumentair yang memberikan keterangan mengenai isi akta dapat membahayakan kedudukan notaris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kewajiban saksi instrumentair terhadap kerahasiaan isi akta notaris dan akibat hukum terhadap notaris apabila saksi instrumentair membocorkan isi akta. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, dimana hasil yang diperoleh akan di analisis secara kualitatif dengan metode content analysis, dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa saksi instrumentair yang hadir dalam proses peresmian akta yakni pembacaan dan penandatanganan akta, melekat kewajibannya untuk merahasiakan isi dan segala keterangan yang berhubungan dengan akta notaris, hal ini adalah untuk kepentingan para pihak yang mempercayakan kerahasiaan keterangannya untuk pembuatan akta. Jika saksi instrumentair dalam hal ini adalah pegawai kantor notaris membocorkan isi maupun keterangan yang berhubungan dengan akta notaris, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, dan untuk itu notaris ikut bertanggung jawab, dikarenakan pelanggaran tersebut dilakukan oleh saksi instrumentair dalam kedudukannya sebagai pegawai kantor notaris yang merupakan bagian dari organ jabatan notaris.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Cipta Berita Online Terhadap Agregator Berita ]]>
<![CDATA[Mohammad Supri]]>;
<![CDATA[Ahmadi Miru]]>;
<![CDATA[Farida Patittingi]]>;
<![CDATA[Harustiati A. Muin]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 27 NOMOR 1, 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20956/ag.v27i1.6958
<![CDATA[Electronic commerce sebagai salah satu tren di era globalisasi tidak hanya membuka potensi besar dalam penyebaran informasi, di lain sisi meningkatkan peluang penyalahgunaan khususnya pelanggaran Hak Cipta. Fenomena “free riding” atau penumpang gratis atas produk jurnalistik, khususnya berita online menjadi semakin tidak terkendali. Kehadiran agregator berita yang memanfaatkan informasi dari media massa menimbulkan permasalahan hukum karena ketidakjelsan letak muatan hak cipta atas produk jurnalistik. Doktrin kegunaan yang wajar dan pencantuman sumber artikel yang dijadikan pembenaran oleh agregator berita dalam menjalankan aktivitasnya menimbulkan ambiguitas, utamanya dalam pembagian jenis berita aktual dengan jenis produk jurnalistik lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas dasar hukum hak cipta berita online dan mengetahui apakah praktik pengutipan dan pemanfaatan berita oleh agregator berita melanggar ketentuan Hak Cipta. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak cipta atas produk jurnalistik khususnya berita dilindungi menurut UU Hak Cipta dan pemanfaatan atau pengutipan oleh agregator berita merupakan bentuk pelanggaran atas Hak Cipta apabila digunakan untuk komersial. Menyebutkan sumber berita dalam artikel yang dikutip merupakan pemenuhan atas hak moral pencipta, namun tidak menghapus hak ekslusif lain yang dimiliki pencipta, yakni hak ekonomi.]]>
<![CDATA[Perbandingan Sistem Publikasi Positif dan Negatif Pendaftaran Tanah: Perspektif Kepastian Hukum ]]>
<![CDATA[Andi Batari Anindhita]]>;
<![CDATA[Farida Patittingi]]>;
<![CDATA[Chalis Al Rossi]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 29 NOMOR 2, 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan intuk melakukan pada perbandingan sistem pendaftaran tanah yang ada, baik itu melalui sistem pendaftaran positif maupun sistem pendaftaran negatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute), pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan penerapan sistem publikasi positif dan sistem publikasi negartif jika dihubungkan dengan praktek maupun fenomena yang terjadi di Indonesia, ternyata penerapan sistem publikasi negatif yang dianut dalam hal pendaftaran tanah masih dirasa belum efektif untuk menjamin kepastian hukum masyarakat. Penerapan publikasi negatif masih belum bisa menciptakan suatu kepastian hukum mengingat banyaknya kasus sengketa tanah maupun adanya duplikasi sertifikat tanah. Oleh karena itu, Pemerintah sebaiknya melakukan kajian dan pertimbangan kembali dalam menerapkan sistem publikasi negatif dan mencoba langkah-langkah maju untuk dapat menerakan kebijakan sistem publikasi positif dalam pendaftaran tanah di Indonesia yang tentu saja dengan pertimbangan yuridis yang berkepastian hukum.]]>
<![CDATA[Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan: Studi Sengketa Tanah Antara Masyarakat Karunsi’e Dongi dan PT Vale Indonesia Tbk ]]>
<![CDATA[Megawati Ihyamuis]]>;
<![CDATA[Farida Patittingi]]>;
<![CDATA[Kahar Lahae]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 30 NOMOR 1, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan evaluasi penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Karunsi’e Dongi dengan PT Vale Indonesia Tbk melalui alternatif penyelesaian sengketa. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (empiris). Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Karunsi’e Dongi dengan PT Vale yang dilakukan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, yaitu mediasi belum efektif sehingga sengketa terus berlanjut. Hal ini disebabkan oleh lemahnya komitmen dan itikad baik para pihak untuk melaksanakan kesepakatan hasil mediasi. Oleh karena upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi belum mampu memberikan solusi terhadap sengketa tanah yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade, maka Bupati Luwu Timur menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan lokasi yang menjadi obyek sengketa tersebut sebagai Kawasan Permukiman Terbatas Sementara. Kebijakan Bupati tersebut juga belum memberikan kepastian hukum atas status tanah yang disengketakan karena bersifat sementara dan memerlukan syarat pemenuhan berupa perubahan kebijakan atau keputusan dari Pemerintah Pusat, yaitu enclave lokasi tersebut dari Wilayah Kontrak Karya Pertambangan dan perubahan pemanfaatan ruang (RTRW) dari kawasan pertambangan menjadi kawasan permukiman.]]>
<![CDATA[PRINSIP KEADILAN SOSIAL DALAM SISTEM TENURIAL DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Farida Patittingi]]>
<![CDATA[ BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 38 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (175.083 KB)
|
DOI: 10.31292/jb.v1i38.168
<![CDATA[Social justice as a principe of Pancasila should become a basis of political law on a regulating the national agrarianresources, especially at coastal areas and small islands. This is to realize the welfare of all the Indonesian citizens. Theinternalization principle of social justice in regulating land tenure tand ownership at the above mentioned places can show thebalannced and propotioronal distribution of land tenure and ownership for stakeholders; ivestors, society and the government.Keywords: Citizen, investor, and goverment.]]>
<![CDATA[RELASI NEGARA DAN AGAMA DALAM PERATURAN DAERAH BERNUANSA SYARIAH: PERSPEKTIF PANCASILA ]]>
<![CDATA[Farida Patittingi]]>;
<![CDATA[Irwansyah Irwansyah]]>;
<![CDATA[Muhammad Hasrul]]>;
<![CDATA[Muhammad Ilham Arisaputra]]>;
<![CDATA[Ahsan Yunus]]>
<![CDATA[ Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 NOMOR 1 APRIL 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52738/pjk.v1i1.1
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten EnrekangNomor 5 Tahun 2005 tentang Pandai Baca Al-Qur’an dan relevansinya terhadap nilai-nilaiPancasila. Penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan menggunakanpendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa indikator nilai dalam Pancasila, jika dikontekstualisasikandengan Peraturan Daerah tentang Pandai Baca Al-Qur’an di Kabupaten Enrekang, terdapatbeberapa indikator yang tidak sejalan, bahkan dapat dikatakan cenderung bernuansadiskriminatif. Perda yang diterbitkan pada suatu daerah tidak boleh mengatur untuk 1 (satu)golongan saja, namun harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenalperbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Dapat pula dikatakan tidak memberikan keadilansecara lahir maupun batin terhadap pemeluk agama Islam oleh sebab adanya beberapapenambahan persyaratan pada wilayah-wilayah tertentu. Terdapat ketentuan sanksi yang dapatmenggugurkan pemeluk agama Islam untuk berkompetisi pada sektor tertentu.]]>
<![CDATA[Asas Publisitas Pada Pelaksanaan Program Nasional Agraria dalam Rangka Mewujudkan Efektivitas Pelayanan Publik ]]>
<![CDATA[Rakhmat Wiwin Hisbullah]]>;
<![CDATA[Farida Patittingi]]>;
<![CDATA[Muhammad Ilham Arisaputra]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 1 NOMOR 1, JANUARI 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (387.01 KB)
|
DOI: 10.37146/.v1i1.8
<![CDATA[Program Nasional Agraria (PRONA) adalah rangkaian kegiatan pensertipikatan tanah secara masal, pada suatu wilayah administrasi desa/kelurahan atau sebutan lain atau bagian-bagiannya. Saat ini, pelaksanaan PRONA di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria. Pelaksanaan PRONA merupakan tanggung jawab Negara sehingga untuk pelaksanaannya dibebankan kepada Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Kantor Pertanahan kabupaten/kota. Dengan demikian, pelaksanaan PRONA erat pula kaitannya dengan tindakan pemerintahan. Selain berkaitan dengan tindakan pemerintahan, PRONA berkaitan pula dengan pelayanan publik. Untuk itu, maka perlu untuk memperhatikan asas-asas dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS PADA PENERBITAN COVERNOTE ]]>
<![CDATA[Rahmia Kadir]]>;
<![CDATA[Farida Patittingi]]>;
<![CDATA[Nurfaidah Said]]>;
<![CDATA[Muhammad Ilham Arisaputra]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No. 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (421.816 KB)
|
DOI: 10.22146/jmh.35274
<![CDATA[AbstractCovernote is a certificate containing the ability of a notary to carry out what the creditor wants. Notary is solely responsible for the content contained in the covernote. In the event of a nonconformity between a statement in covernote and its reality in the field, the notary must be responsible, whether criminal or civil and even morally responsible. A notary's office is a profession that is given great trust and high by society so that what he poured in his legal products or in his explanations can be regarded as something that is true. So, when there is a notary statement that is not in accordance with the actual situation, it will have an impact on tercederainya notary profession itself. IntisariCovernote adalah surat keterangan yang berisikan kesanggupan dari notaris untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh kreditur. Notaris bertanggung jawab penuh atas isi yang dimuat dalam covernote. Ketidaksesuaian yang terjadi antara pernyataan dalam covernote dengan realitas di lapangan, notaris harus bertanggung jawab, baik secara pidana, perdata, ataupun bertanggung jawab secara moral. Jabatan notaris adalah profesi yang diberikan kepercayaan besar dan tinggi oleh masyarakat sehingga apa yang dituangkannya dalam produk hukumnya ataupun pada keterangan-keterangannya dapat dianggap sebagai sesuatu yang benar. Jadi, ketika terdapat pernyataan notaris yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka akan berdampak pada tercederainya profesi notaris itu sendiri. ]]>
<![CDATA[Customary Payment to Achieve A Justice in The Land Disputes ]]>
<![CDATA[Marlin Marlin]]>;
<![CDATA[Farida Patittingi]]>;
<![CDATA[Suriani BT Tolo]]>
<![CDATA[ Al-'Adl Vol 14, No 1 (2021): Al-'Adl ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31332/aladl.v14i1.2408
<![CDATA[The indigenous people of South Konawe highly uphold the Tolaki customary law from ancient times to the present, namely through the Kalosara media, which is considered very sacred to its existence. Land dispute resolution through customary payment has a purpose to restore disturbed conditions caused by the disputing parties. This research examines and describes the implementation of customary payments for land disputes, whether it can fulfill a sense of justice for the indigenous people of South Konawe. The research uses some secondary data through literature studies and primary data through the interview. The result indicates that the customary payment in giving a sense of justice in land disputes in South Konawe is considerably applicable. However, a comprehensive study is needed to find the justice which is aspired by the Tolaki Indigenous People in South Konawe. ]]>
<![CDATA[PROGRAM STRATEGI PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR DI DESA LAIKANG, KABUPATEN TAKALAR ]]>
<![CDATA[Farida Patittingi]]>;
<![CDATA[Marwah]]>;
<![CDATA[Amaliyah]]>;
<![CDATA[Andi Kurniawati]]>
<![CDATA[ Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2022): Jurnal Panrita Abdi - April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20956/pa.v6i2.14985
<![CDATA[The community's lack of understanding about the rules of coastal boundaries and how to manage and use coastal areas has led to many conflicts between residents. Meanwhile, awareness of the strategic values of managing coastal areas in a sustainable, integrated and community-based manner is also very lacking.The purpose of this service activity is to increase public understanding regarding the management and utilization of coastal areas so as to minimize disputes that lead to conflicts between residents. The method used is the method of legal counseling by presenting direct sources from the Land Office of Takalar Regency and academics who are experts in Coastal Area Management. The level of success of the activity was measured by the existence of a questionnaire in the form of pre-test and post-test given to participants before and after the counseling was carried out. The result achieved in this activity is that the people of Laikang Village understand the rules in managing and utilizing coastal areas so that disputes that lead to conflict can be minimized. --- Ketidakpahaman masyarakat mengenai aturan batas pantai dan cara pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir banyak menimbulkan konflik antarwarga. Sementara itu, kesadaran nilai-nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan, terpadu dan berbasis masyarakat juga sangat kurang. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini ialah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengaturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa yang berujung konflik antarwarga. Metode yang digunakan ialah metode penyuluhan hukum dengan menghadirkan langsung narasumber dari Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar dan Akademisi yang merupakan pakar Pengelolaan Wilayah Pesisir. Tingkat keberhasilan kegiatan diukur dengan adanya kuesioner berupa pre test dan post test yang diberikan kepada peserta sebelum dan sesudah penyuluhan dilakukan. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini ialah masyarakat Desa Laikang memahami aturan dalam mengelola dan memanfaatkan wilayah pesisir sehingga sengketa yang berujung konflik dapat diminimalisir.]]>
