Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.704
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam AMANNA GAPPA Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Al-'Adl BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Pleno Jure Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Al-Azhar Islamic Law Review El-Iqtishady Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Perspektif Hukum Tumou Tou Law Review
Patittingi, Farida
Faculty Of Law, Universitas Hasanuddin
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
THE RIGHTS OF LAND IN MARRIAGE AGREEMENT ACCORDING TO THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 69 / PUU-XIII 2015 BASED ON THE CUSTOMARY LAW PERSPECTIVE Nurul Miqat; Farida Patittingi
Yustisia Vol 7, No 1: April 2018
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v7i1.17532

Abstract

The definition of marriage is provided in Article 1 that: "Marriage is a mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy, eternal, (family) family based on the One Supreme God." The meaning of marriage under the law, Law Number 1 Of 1974 is a marriage has a very close relationship with religion, spirituality, so that marriage not only has the element of birth / body, but the element of spirit / rokhani also has a very important role. The legal consequence of a marriage is the position of a woman who becomes a wife and a man becomes a husband, hence the rights and obligations assumed by both after the legal act of marriage. For those who marry most do not think about the effects of marriage, on their wealth, some of them only think that the consequences of marriage are only the union of two families, and the continuity of their marriage in order to be eternal and happy. Marital Laws Article 35 to Article 37 regulate about the field of marriage property for husbands and wives, Affirmation of Article 35 states that marriage property becomes a common property. While the property of each luggage as a gift or inheritance, is under the control of each. Unless otherwise specified in order to serve as joint property, for this other determination the husband and wife are allowed to make "marriage agreement", this marriage agreement contains about marriage property. Likewise to the perpetrators of miscenegations. Indonesian citizens who marry foreign citizens, not knowing that there are legal consequences of such miscenegations, there is a right to be lost as a result of miscenegation. The rights in question relate to the marriage agreement, which if the perpetrator of a miscenegation does not enter into a marriage agreement will impact on land rights , and it is also known  under costumary law.
Tinjauan Hukum Penatagunaan Tanah Pada Bangunan Gedung Usaha yang Berdiri di Kawasan Permukiman Muhammad Alfa Fathansyah; Farida Patittingi; Sri Susyanti Nur
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 2 (2021)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i2.19648

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 telah sejalan dengan regulasi bangunan komersial dan pengawasan pemerintah daerah terhadap bangunan komersial di kawasan pemukiman. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif tipe sosio yuridis yang terdiri dari penelitian hukum normatif serta penelitian hukum empiris dengan mendapatkan dan menganalisa data primer dalam bentuk hasil wawancara dengan narasumber. Penelitian ini dilakukan di bangunan gedung usaha yang berdiri di kawasan permukiman, Dinas Penataan Ruang dan Bangunan dan Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar dengan populasi seluruh bangunan gedung usaha di Kota Makassar. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan penggunaan lahan pada bangunan komersial yang berada di kawasan pemukiman belum dilaksanakan dengan baik dan menyeluruh sesuai Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang pengelolaan penggunaan tanah. Hal ini terlihat dari masih adanya hal-hal yang belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan, misalnya penggunaan dan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Meskipun penyelengaraan penataan ruang dalam pembangunan gedung usaha di kawasan permukiman telah berjalan, banyaknya jumlah gedung usaha pada kawasan permukiman menandakan bahwa pengawasan Dinas Penataan Ruang dan Bangunan belum berjalan baik dan optimal karena apabila hal ini terjadi terus menerus dan terjadi pada kawasan perumahan/permukiman yang lain, maka fungsi kawasan perumahan/permukiman tidak menutup kemungkinan dapat berubah seluruh kawasan dan fungsinya.                                                                                Kata Kunci: Penatagunaan Tanah, Bangunan Gedung Usaha, Kawasan Permukiman. This study aims to determine whether the implementation of Government Regulation No. 16 of 2004 has been in line with commercial building regulations and local government supervision of commercial buildings in residential areas. This study uses a socio-juridical type of qualitative approach consisting of normative legal research and empirical legal research by obtaining and analyzing primary data in the form of interviews with interviewees. This research was conducted in business buildings that stood in residential areas, the Office of Spatial Planning and the National Land Agency of Makassar with a population of all business buildings in Makassar. The results of this study are the management of land used in commercial buildings located in residential areas has not been implemented properly and thoroughly in accordance with Government Regulation No. 16 of 2004 concerning land use management. This can be seen from there are still things that have not been implemented properly according to the provisions, for example the use and utilization of land must be in accordance with the Regional Spatial Plan. Although spatial planning has been implemented in the construction of business buildings in residential areas, the large number of business buildings in residential areas indicates that the supervision of the Spatial Planning and Building Services has not been running well and optimally because if this happens continuously and occurs in other housing / settlement areas , then the function of the housing / settlement area does not rule out the possibility of changing the entire area and its functions. Keyword: land use, business buildings, residential areas
Aspek Hukum Kewajiban Saksi Instrumentair untuk Merahasiakan Isi Akta Notaris Hijriah Maulani Nanda Syaputri; Farida Patittingi; Nurfaidah Said
Amanna Gappa VOLUME 25 NOMOR 2, 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v25i2.2509

Abstract

Saksi instrumentair yang memberikan keterangan mengenai isi akta dapat membahayakan kedudukan notaris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kewajiban saksi instrumentair terhadap kerahasiaan isi akta notaris dan akibat hukum terhadap notaris apabila saksi instrumentair membocorkan isi akta. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, dimana hasil yang diperoleh akan di analisis secara kualitatif dengan metode content analysis, dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa saksi instrumentair yang hadir dalam proses peresmian akta yakni pembacaan dan penandatanganan akta, melekat kewajibannya untuk merahasiakan isi dan segala keterangan yang berhubungan dengan akta notaris, hal ini adalah untuk kepentingan para pihak yang mempercayakan kerahasiaan keterangannya untuk pembuatan akta. Jika saksi instrumentair dalam hal ini adalah pegawai kantor notaris membocorkan isi maupun keterangan yang berhubungan dengan akta notaris, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, dan untuk itu notaris ikut bertanggung jawab, dikarenakan pelanggaran tersebut dilakukan oleh saksi instrumentair dalam kedudukannya sebagai pegawai kantor notaris yang merupakan bagian dari organ jabatan notaris.
Perlindungan Hak Cipta Berita Online Terhadap Agregator Berita Mohammad Supri; Ahmadi Miru; Farida Patittingi; Harustiati A. Muin
Amanna Gappa VOLUME 27 NOMOR 1, 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v27i1.6958

Abstract

Electronic commerce sebagai salah satu tren di era globalisasi tidak hanya membuka potensi besar dalam penyebaran informasi, di lain sisi meningkatkan peluang penyalahgunaan khususnya pelanggaran Hak Cipta. Fenomena “free riding” atau penumpang gratis atas produk jurnalistik, khususnya berita online menjadi semakin tidak terkendali. Kehadiran agregator berita yang memanfaatkan informasi dari media massa menimbulkan permasalahan hukum karena ketidakjelsan letak muatan hak cipta atas produk jurnalistik. Doktrin kegunaan yang wajar dan pencantuman sumber artikel yang dijadikan pembenaran oleh agregator berita dalam menjalankan aktivitasnya menimbulkan ambiguitas, utamanya dalam pembagian jenis berita aktual dengan jenis produk jurnalistik lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas dasar hukum hak cipta berita online dan mengetahui apakah praktik pengutipan dan pemanfaatan berita oleh agregator berita melanggar ketentuan Hak Cipta. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak cipta atas produk jurnalistik khususnya berita dilindungi menurut UU Hak Cipta dan pemanfaatan atau pengutipan oleh agregator berita merupakan bentuk pelanggaran atas Hak Cipta apabila digunakan untuk komersial. Menyebutkan sumber berita dalam artikel yang dikutip merupakan pemenuhan atas hak moral pencipta, namun tidak menghapus hak ekslusif lain yang dimiliki pencipta, yakni hak ekonomi.
Perbandingan Sistem Publikasi Positif dan Negatif Pendaftaran Tanah: Perspektif Kepastian Hukum Andi Batari Anindhita; Farida Patittingi; Chalis Al Rossi
Amanna Gappa VOLUME 29 NOMOR 2, 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan intuk melakukan pada perbandingan sistem pendaftaran tanah yang ada, baik itu melalui sistem pendaftaran positif maupun sistem pendaftaran negatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute), pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan penerapan sistem publikasi positif dan sistem publikasi negartif jika dihubungkan dengan praktek maupun fenomena yang terjadi di Indonesia, ternyata penerapan sistem publikasi negatif yang dianut dalam hal pendaftaran tanah masih dirasa belum efektif untuk menjamin kepastian hukum masyarakat. Penerapan publikasi negatif masih belum bisa menciptakan suatu kepastian hukum mengingat banyaknya kasus sengketa tanah maupun adanya duplikasi sertifikat tanah. Oleh karena itu, Pemerintah sebaiknya melakukan kajian dan pertimbangan kembali dalam menerapkan sistem publikasi negatif dan mencoba langkah-langkah maju untuk dapat menerakan kebijakan sistem publikasi positif dalam pendaftaran tanah di Indonesia yang tentu saja dengan pertimbangan yuridis yang berkepastian hukum.
Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan: Studi Sengketa Tanah Antara Masyarakat Karunsi’e Dongi dan PT Vale Indonesia Tbk Megawati Ihyamuis; Farida Patittingi; Kahar Lahae
Amanna Gappa VOLUME 30 NOMOR 1, 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan evaluasi penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Karunsi’e Dongi dengan PT Vale Indonesia Tbk melalui alternatif penyelesaian sengketa. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (empiris). Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Karunsi’e Dongi dengan PT Vale yang dilakukan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, yaitu mediasi belum efektif sehingga sengketa terus berlanjut. Hal ini disebabkan oleh lemahnya komitmen dan itikad baik para pihak untuk melaksanakan kesepakatan hasil mediasi. Oleh karena upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi belum mampu memberikan solusi terhadap sengketa tanah yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade, maka Bupati Luwu Timur menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan lokasi yang menjadi obyek sengketa tersebut sebagai Kawasan Permukiman Terbatas Sementara. Kebijakan Bupati tersebut juga belum memberikan kepastian hukum atas status tanah yang disengketakan karena bersifat sementara dan memerlukan syarat pemenuhan berupa perubahan kebijakan atau keputusan dari Pemerintah Pusat, yaitu enclave lokasi tersebut dari Wilayah Kontrak Karya Pertambangan dan perubahan pemanfaatan ruang (RTRW) dari kawasan pertambangan menjadi kawasan permukiman.
PRINSIP KEADILAN SOSIAL DALAM SISTEM TENURIAL DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA Farida Patittingi
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 38 (2013)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.083 KB) | DOI: 10.31292/jb.v1i38.168

Abstract

Social justice as a principe of Pancasila should become a basis of political law on a regulating the national agrarianresources, especially at coastal areas and small islands. This is to realize the welfare of all the Indonesian citizens. Theinternalization principle of social justice in regulating land tenure tand ownership at the above mentioned places can show thebalannced and propotioronal distribution of land tenure and ownership for stakeholders; ivestors, society and the government.Keywords: Citizen, investor, and goverment.
RELASI NEGARA DAN AGAMA DALAM PERATURAN DAERAH BERNUANSA SYARIAH: PERSPEKTIF PANCASILA Farida Patittingi; Irwansyah Irwansyah; Muhammad Hasrul; Muhammad Ilham Arisaputra; Ahsan Yunus
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 NOMOR 1 APRIL 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i1.1

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten EnrekangNomor 5 Tahun 2005 tentang Pandai Baca Al-Qur’an dan relevansinya terhadap nilai-nilaiPancasila. Penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan menggunakanpendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa indikator nilai dalam Pancasila, jika dikontekstualisasikandengan Peraturan Daerah tentang Pandai Baca Al-Qur’an di Kabupaten Enrekang, terdapatbeberapa indikator yang tidak sejalan, bahkan dapat dikatakan cenderung bernuansadiskriminatif. Perda yang diterbitkan pada suatu daerah tidak boleh mengatur untuk 1 (satu)golongan saja, namun harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenalperbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Dapat pula dikatakan tidak memberikan keadilansecara lahir maupun batin terhadap pemeluk agama Islam oleh sebab adanya beberapapenambahan persyaratan pada wilayah-wilayah tertentu. Terdapat ketentuan sanksi yang dapatmenggugurkan pemeluk agama Islam untuk berkompetisi pada sektor tertentu.
Asas Publisitas Pada Pelaksanaan Program Nasional Agraria dalam Rangka Mewujudkan Efektivitas Pelayanan Publik Rakhmat Wiwin Hisbullah; Farida Patittingi; Muhammad Ilham Arisaputra
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 1 NOMOR 1, JANUARI 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.01 KB) | DOI: 10.37146/.v1i1.8

Abstract

Program Nasional Agraria (PRONA) adalah rangkaian kegiatan pensertipikatan tanah secara masal, pada suatu wilayah administrasi desa/kelurahan atau sebutan lain atau bagian-bagiannya. Saat ini, pelaksanaan PRONA di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria. Pelaksanaan PRONA merupakan tanggung jawab Negara sehingga untuk pelaksanaannya dibebankan kepada Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Kantor Pertanahan kabupaten/kota. Dengan demikian, pelaksanaan PRONA erat pula kaitannya dengan tindakan pemerintahan. Selain berkaitan dengan tindakan pemerintahan, PRONA berkaitan pula dengan pelayanan publik. Untuk itu, maka perlu untuk memperhatikan asas-asas dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS PADA PENERBITAN COVERNOTE Rahmia Kadir; Farida Patittingi; Nurfaidah Said; Muhammad Ilham Arisaputra
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.816 KB) | DOI: 10.22146/jmh.35274

Abstract

AbstractCovernote is a certificate containing the ability of a notary to carry out what the creditor wants. Notary is solely responsible for the content contained in the covernote. In the event of a nonconformity between a statement in covernote and its reality in the field, the notary must be responsible, whether criminal or civil and even morally responsible. A notary's office is a profession that is given great trust and high by society so that what he poured in his legal products or in his explanations can be regarded as something that is true. So, when there is a notary statement that is not in accordance with the actual situation, it will have an impact on tercederainya notary profession itself. IntisariCovernote adalah surat keterangan yang berisikan kesanggupan dari notaris untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh kreditur. Notaris bertanggung jawab penuh atas isi yang dimuat dalam covernote. Ketidaksesuaian yang terjadi antara pernyataan dalam covernote dengan realitas di lapangan, notaris harus bertanggung jawab, baik secara pidana, perdata, ataupun bertanggung jawab secara moral. Jabatan notaris adalah profesi yang diberikan kepercayaan besar dan tinggi oleh masyarakat sehingga apa yang dituangkannya dalam produk hukumnya ataupun pada keterangan-keterangannya dapat dianggap sebagai sesuatu yang benar. Jadi, ketika terdapat pernyataan notaris yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka akan berdampak pada tercederainya profesi notaris itu sendiri. 
Co-Authors Ahmadi Miru Ahsan Yunus Amaliyah Amaliyah Amaliyah Aminuddin Salle Andi Batari Anindhita Andi Besse Tenri Adjeng Andi Kurniawati Andi Surya Nusantara Djabba Chalis Al Rossi Harustiati A. Muin Hasrul, Muhammad Hendri Hendri Herani N Hijriah Maulani Nanda Syaputri Irwansyah Irwansyah Kahar Lahae Kahar Lahae Liong Rahman Marlin Marlin Marwah Megawati Ihyamuis Mohammad Supri Muhammad Alfa Fathansyah Muhammad Ilham Arisaputra Muhammad Ilham Arisaputra Muhammad Ilham Arisaputra Muhammad Yusril Nur Aisyah Nurfaidah Said Nurul Miqat Rahmia Kadir Rakhmat Wiwin Hisbullah Sri Susyanti Nur Sri Susyanti Nur Sri Susyanti Nur Suriani BT Tolo Syalwi Afrianti