Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AMANNA GAPPA Unram Law Review JURNAL ILMIAH LIVING LAW Jurnal Ilmu Hukum The Juris Indonesian Journal of Criminal Law Jurnal Ilmiah Dunia Hukum LEGAL BRIEF Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation
Ilyas, Amir
Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
The Implementation Right To Attain Second Opinion Patient Of National Health Insurance Participant Muhammad Ikhsan Lukman; Slamet Sampurno; Amir Ilyas
Unram Law Review Vol 2 No 1 (2018): Unram Law Review (ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v2i1.34

Abstract

This research is empirical juridical research. The research material consists of the primary and secondary data. Primary Data are gained from research subject, whilst secondary data are obtained from document study, this research is analyzed with the qualitative method and explained descriptively. The research result is attained that the law protection design is given by RSUD Haji Makassar with determining the operational procedure standard of patient right poured forth in the Director SK Number 29.02.08 About The Patient Right and Family to consult about disease matter from patient to another doctor is a law protection form preventively which the accusation service and sigh from patient poured forth the Director SK Number 155/TU/RSUD/I/2016 related to the operational procedure standard (SPO) Handling Sigh/Accusation Customer, that SPO is a repressive law protection form. Right implementation obtains the second opinion in RSUD Haji Makassar is not well-implemented maximumly, it is caused by no BPJS Kesehatan regulation accommodating patient right to gain the second opinion.
Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Adat dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Fredrickus W.A Maclarimboan; A. Suriyaman M. Pide; Amir Ilyas
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 4 NOMOR 2 APRIL 2020
Publisher : PDIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/jidh.v4i2.1352

Abstract

Indonesia merupakan negara dengan tingkat heterogenitas yang tinggi. Mulai dari keberadaan multi etnik, agama, ras dan golongan. Pembangunan hukum, sebagaimana aspek pembangunan dibidang lainnya, sudah seharusnya memertimbangkan aspek multikultural yang ada dalam suatu komunitas negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik (empirical legal research). Penelitian dilakukan di Kepolisian Resort Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat. Hasil penelitian menunjukkan penerapan hukum adat sangat berperan dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas di Polres Manokwari. Penerapan hukum adat sangat efektif dalam mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat yang menjadi korban ataupun keluarga korban jika dibandingkan dengan bentuk penyelesaian melalui proses peradilan. Peradilan adat merupakan bagian dari hukum nasional, karena itu diperlukan transformasi nilai hukum adat yang hidup di masyarakat ke dalam sistem hukum nasional khususnya untuk perkara lalulintas. Kedudukan hukum adat dalam pengaturan Lalu lintas perlu terakomodasi lebih rinci agar aparatur penegak hukum memiliki legalitas yang kuat dalam melakukan pengalihan penanganan perkara dan menghentikan perkara dalam hal terdapat penyelesaian antara kedua belah pihak melalui jalur hukum adat.
Perwujudan Prinsip Legalitas dalam Tindak Pidana Penghinaan Amir Ilyas
Amanna Gappa VOLUME 25 NOMOR 2, 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/amanna gappa.v25i2.2513

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perwujudan prinsip legalitas hukum pidana baik ketentuannya yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketentuan hukum pidana penghinaan baik yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum memenuhi prinsip legalitas. Masih terdapat ketentuan hukum pidana penghinaan yang unsur-unsur tindak pidananya kabur, seperti dalam jenis penghinaan, penistaan lisan, pengaduan dengan fitnah, penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal dunia, dan penghinaan yang terjadi melalui sarana informasi dan transaksi elektronik.
Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Penodaan Agama: Perspektif Penegakan Hukum Pidana Ully Tasya Simanungkalit; Amir Ilyas; Ratnawati
Amanna Gappa VOLUME 28 NOMOR 2, 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis instrumen hukum pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan penodaan agama dalam perspektif penegakan hukum pidana. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) oleh Kejaksaan sudah berjalan sesuai dengan kewenangannya dan dilakukan dengan koordinasi antara Kejaksaan sebagai ketua Tim Pakem bersama anggota Tim Pakem, namun secara praktis belum optimal. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pedoman dan keseragaman bagi pelaksanaan tugas di lapangan juga menjadi tantangan tersendiri dalam praktiknya di lapangan. Koordinasi dengan instansi lain (Tim Pakem) belum dikelola dengan baik karena masih bersifat insidentil dan adanya ego sektoral. Seharusnya Kejaksaan sebagai ketua Tim Pakem dapat menjadi motor penggerak dan memberikan komando kepada anggota Tim Pakem dalam melakukan kegiatan sehingga dapat meminimalisir timbulnya keresahan masyarakat terhadap kegiatan aliran kepercayaan dalam masyarakat yang menyimpang.
Analysis of the Settlement of Money Political Criminal Actions in the Election of Regional Head in Majene District Desi Amalia Anwar; Syamsuddin Muchtar; Amir Ilyas
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 2 (2022): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (884.081 KB)

Abstract

This study aims to determine and analyze the settlement of Money Politics Crimes in the Regional Head Election in Majene Regency. In this study, the author uses a juridical empirical research method, The legal materials are analyzed using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that: (1) The process of resolving criminal acts of money politics in the Regional Head Election of Majene Regency is considered not optimal, due to frequent conflicts of opinion related to regulations between the Sentragakkumdu parties, namely Bawaslu, the Prosecutor's Office, and the Police, which is an obstacle for the Agency. General Election Oversight (BAWASLU) in handling cases of money politics. This difference of opinion should not have occurred because the regulations governing the Violation of Money Politics Crimes have been specifically regulated in Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors, which in these rules are very clear on which ones can be categorized as Violations. Money Politics Crime. (2) A person can be held criminally responsible if he has fulfilled the elements or formulation of the offense that has been determined in the laws and regulations. Besides that, the most important thing from criminal responsibility is the existence of errors inherent in the perpetrators.
Implikasi Hukum Praktik Kedokteran Terhadap Pelayanan Kesehatan Berbasis Online Syulham Soamole; Sabir Alwi; Amir Ilyas
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research objective to analyze the legal basis of medical practice on online-based health services and the legal implications of medical practice on online-based health services. This research was conducted using doctrinal legal research methods or normative legal research. The results of the study show that: 1) That legally, medical practice in online-based health services does not yet have a legal basis that regulates medical practice in online-based health services 2) That in the absence of regulations on online-based health services, this can have implications in medical practice, considering that online-based health services in practice doctors cannot perform physical examinations. Therefore, it creates legal uncertainty in medical practice. Tujuan penelitian menganalisis dasar hukum praktik kedokteran terhadap pelayanan kesehatan berbasis online dan implikasi hukum praktik kedokteran terhadap pelayanan kesehatan berbasis online. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normative (normative legal research). Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Bahwa secara yuridis, praktik kedokteran dalam pelayanan kesehatan berbasis online belum terdapat dasar hukum yang mengatur tentang praktik kedokteran dalam pelayanan kesehatan berbasis online 2) Bahwa dengan tidak adanya regulasi tentang pelayanan kesehatan berbasis online, maka hal ini dapat berimplikasi pada praktik kedokteran, mengingat pelayanan kesehatan berbasis online dalam praktiknya dokter tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik. Olehnya hal tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum dalam praktik kedokteran.
SISTEM PEMBUKTIAN PEMALSUAN DOKUMEN DALAM TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA M. Khaerul; Amir Ilyas; Audyna Mayasari Muin
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 14 No. 1 (2022): Jurnal Ilmiah Living Law
Publisher : Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Unida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jill.v14i1.5305

Abstract

In the proof system for falsifying documents in election crimes, of course, it requires a good process in terms of applying sanctions for violators if they are proven to have committed an election crime, seen from material and formal legal facts and supported by evidence submitted starting from the investigation process, investigation to the court so that the trial process can determine whether the defendant is guilty or not, based on the evidence presented. As well as the application of sanctions regulated in the law, both specifically and generally. The proof system for falsification of documents in election crimes in Indonesia refers to Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHP), and is also based on evidence presented at trial. 2) The legal implications of the document falsification system in electoral crimes in Indonesia in terms of formal and material legal regulations in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, and the administration of elections as well as law enforcement officers in election crimes
PERSOALAN HUKUM NELAYAN DAN KELOMPOK NELAYAN DI KABUPATEN TAKALAR Abd. Asis; Slamet Sampurno; Amir Ilyas; Dara Indrawati; Audyna Mayasari Muin; Kadarudin
The Juris Vol 2 No 2 (2018): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v2i2.55

Abstract

Geographically, Takalar Regency is mostly surrounded by the ocean and also borders the Makassar Strait, although geographically it is not the same as other regencies such as those in South Sulawesi (for example Selayar Islands Regency) but according to BPS Takalar Regency that sectors that have contributed Takalar's economy is very large, it is still in the agricultural sector, which is 49.94 percent, with the fisheries sub-sector contributing around 36.73 percent, thus the Regional Government of Takalar Regency should pay more attention to the lives of fishermen so that the fishermen do not change professions to jobs that on land.
Juridical Review of Obstacles to The Implementation of Restorative Justice in The Crime of Theft Muhammad Akbar; Muhammad Said Karim; Amir Ilyas
Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Vol. 2 No. 5 (2022)
Publisher : PT Mattawang Mediatama Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.615 KB) | DOI: 10.35877/454RI.daengku1083

Abstract

This study aims to determine the role of the public prosecutor in the application of PERJA Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice against criminal cases of theft and to determine the role of the prosecutor in the future in implementing Restorative Justice against criminal acts of theft whose losses have been recovered exceeding Rp 2,500,000,- (Two Million Five Hundred Thousand). This type of research is empirical juridical legal research, where the data is obtained from the field and described following the actual reality. The results of the study show that (1) cases that were settled based on PERJA Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice must prioritize a peace agreement between the two parties by taking into account three main elements, namely the suspect is the first time to commit a crime, a crime only threatened with imprisonment of not more than 5 (five) years, and the loss of a crime not more than Rp 2,500,000,- (two million five hundred thousand rupiah). (2) The Public Prosecutor is considered to be too rigid in interpreting the phrase in Article 5 paragraph (1) letter c in which the loss of a criminal act cannot be more than Rp 2,500,000,- (two million five hundred thousand rupiah), even though there has been an agreement peace between the two parties, and the victim's losses have been restored to their original state, with an additional Rp 12,000,000,- (twelve million rupiahs). The application of Restorative Justice by the Public Prosecutor is not always fixed on the nominal limit according to the PERMA of Rp 2,500,000- (two million five hundred thousand rupiah) to realize the original condition, which is intended so that the victim who initially felt aggrieved due to the suspect's actions feels restored to his condition so that a peace agreement can be created between the victim and the perpetrator.
Co-Authors A. Suriyaman M. Pide Abd Asis Audyna Mayasari Muin Audyna Mayasari Muin Dara Indrawati Desi Amalia Anwar Fredrickus W.A Maclarimboan Hamzah, Adnan Kadarudin Kadarudin M. Khaerul Muhammad Akbar Muhammad Djafar Saidi, Muhammad Djafar Muhammad Ikhsan Lukman Muhammad Said Karim Ratnawati Sabir Alwi Slamet Sampurno Slamet Sampurno Syamsuddin Muchtar Syulham Soamole Ully Tasya Simanungkalit