Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Akta yang Mengandung Muatan Pemalsuan Winyharti Ishak; Muhammad Said Karim; Nur Azisa
Amanna Gappa VOLUME 29 NOMOR 1, 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine the criminal liability for a deed containing forgery in its issuance. This research is normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. The results show that the criminal liability against a notary if there is an error in the deed he made must meet the elements of committing a crime, have the ability to be responsible, intentionally or negligently, and there is no excuse for forgiveness. However, sentencing a Notary based on Article 266 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code is inappropriate because the elements of these articles are not fulfilled. The elements of a criminal act are difficult to prove when associated with a notary's function and authority, and mistakes in applying the law will criminalize the notary's duties. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana notaris atas akta yang mengandung muatan pemalsuan dalam penerbitannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap notaris jika terjadi kesalahan pada akta yang dibuatnya harus memenuhi unsur-unsur melakukan tindak pidana, memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf. Menjatuhkan hukuman terhadap seorang Notaris yang membuat akta berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP, merupakan hal yang tidak tepat, karena unsur-unsur dari pasal-pasal tersebut tidak terpenuhi dan unsur-unsur perbuatan pidana sulit dibuktikan bila dikaitkan dengan fungsi dan kewenangan notaris, dan kekeliruan dalam menerapkan hukum akan berakibat kriminalisasi terhadap tugas notaris.
ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN UJARAN KEBENCIAN Indah Putri Jayanti Basri; Muhammad Said Karim; Amir Ilyas
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.614

Abstract

Penelitian ini bersifat normatif, dengan pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah primer dan sekunder, dimana Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Bahan hukum yang telah dikumpulkan, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Postingan ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial oleh FH dan RS sempurna sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE, sekalipun telah dihapus. Terpenuhinya alasan-alasan pertanggungjawaban pidana berupa sifat melawan hukum, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya alasan pemaaf, sehingga FH dan RS dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya.