Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENGATURAN PENYELESAIAN PELANGGARAN OLEH MEDIA MASSA TERHADAP PEMBERITAAN IDENTITAS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Rita Wati; Emilda Firdaus; Erdiansyah '
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2016): Wisuda Februari 2016
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Press in performing journalistic has the indepedence and freedom in the search for, acquire, store, process and convey information to the public to pay attention to children’s rights, because the news of the identity of the child in both the media print and electronic media could have an impact not good for the growth and development of children physically, mentally or socially. The rule of law that gives sanction to the mass media or press a violation has been significantly reinforced in the law number 40 of 1999 on the press. The purpose of this research is to know how the actual settlement and sanction in case of violations committed by the media towards releasing the identity of the children in conflict with the law. The results on this study that settlemen can be trough Article 5 of the right to respond and Article 15 on the press council, as well as snction against the mass media is in violation of criminal sanctions fine of reprimands, a warning or moral sanction an apology publicly. The effort, which is expected that the media or press in this news should respect the rights and obligation to disseminate information or news accurately and balanced. In the sanction of law number 40 of 1999 on the press to clarify the position of the pers in the eyes of the law to the justice and legal certainty.Key words: Children - Press - Violations - Sanction
PENYULUHAN DAN PEMBUATAN ES LUMUT DAUN KELOR UNTUK MENINGKATKAN GIZI IBU HAMIL KEK DI DESA TUNGGAL WARGA Inggit Primadevi; Arizka Ambarwati; Anita Dwimartya; Desi Ariani; Diah Aprilia Safitri; Inggit Cahyani; Nining Haryati; Rita Wati; Supartini; Sri Noviyanti; Tri rahayu; Tria Agustina; Yeni Astuti
EZRA SCIENCE BULLETIN Vol. 2 No. 2 (2024): July-December 2024
Publisher : Kirana Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58526/ezrasciencebulletin.v2i2.167

Abstract

Masa kehamilan merupakan periode penting pada 1000 hari pertama kehidupan. Kebutuhan nutrisi pada masa kehamilan sangat menentukan keadaan janin dalam kandungan. Salah satu masalah gizi umum pada ibu hamil di Indonesia adalah kekurangan kalori protein. Kekurangan Energi Kronis (KEK) adalah keadaan seseorang yang menderita kekurangan makanan yang berlangsung menahun (kronis) ditandai dengan lingkar lengan atas (LILA) < 23,5 cm, sehingga mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan. Tanaman kelor telah digunakan untuk mengatasi malnutrisi terutama untuk balita dan ibu menyusui. Pengolahan daun kelor menjadi es adalah solusi utama untuk menambah gizi pada ibu hamil. Hal ini disebabkan karena proses pembuatan yang mudah dan rasanya yang enak. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengatasi Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil dengan memanfaatkan daun kelor. Metode penelitian ini adalah dengan melakukan penyuluhan dan demonstrasi pembuatan es lumut daun kelor pada ibu hamil serta evaluasi dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan penelitian daun kelor bermanfaat bagi perbaikan status gizi pada Ibu hamil.
Transparansi Informasi Publik Di Kota Pekanbaru Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Pesrasandian Kota Pekanbaru Pebriana Marlinda; Rita Wati; Sadriah Lahamid; Muchid Albintani
Jurnal Niara Vol. 16 No. 3 (2024): Januari
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v16i3.18424

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis transparansi pelayanan informasi publik oleh PPID dan faktor penghambatnya. Kewajiban pemerintah dalam keterbukaan informasi publik sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 UUD Tahun 1945, yang memiliki tujuan utama ialah memastikan agar organisasi publik menjadi lebih produktif dan aktif dalam menjalankan tugas-tugasnya di bidang penyediaan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses seluas-luasnya ke pemerintah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPID memberikan layanan informasi publik, tetapi ada beberapa hal yang belum cukup dilakukan.