Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Mitigasi Bencana Pada Nelayan Desa Wisata Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Di Indonesia Sadriah Lahamid; Sujianto; Nur Laila Meilani; Yasir; Qomariah Lahamid
PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 4 No. 1 (2024): Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat : Memaksimalkan Potensi
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33086/snpm.v4i1.1381

Abstract

Pulau Rupat, bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), memiliki potensi besar untuk pengembangan pariwisata pesisir yang berkelanjutan. Tujuan pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.sesuai dengan tujuan SDGs, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS. Namun, wilayah ini rentan terhadap bencana alam seperti banjir rob, angin kencang, tsunami, dan abrasi, yang berdampak pada masyarakat nelayan di Desa Wisata Teluk Rhu. Faktor-faktor risiko bencana antara lain sangat berdampak terhadap ancaman gelombang ekstrim, angin kencang, banjir rob dan abrasi pantai, tingginya kerentanan suatu wilayah, dan rendahnya kapasitas nelayan dalam menghadapi ancaman bencana. Abrasi menyebabkan penduduk kehilangan tempat tinggal dan angin kencang serta gelombang ekstrim mengakibatkan hilangnya mata pencaharian dan berkurangnya pendapatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Desa Teluk Rhu. Mengkaji kerentanan nelayan dan upaya mitigasi bencana, serta bagaimana hal tersebut dapat mendukung pengembangan KSPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan sangat rentan terhadap bencana karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan mitigasi. mitigasi bencana yang efektif perlu menjadi bagian integral dari strategi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Pulau Rupat. Kesenjangan dalam pengelolaan risiko bencana yang dapat membahayakan masyarakat dan sektor pariwisata Diperlukan intervensi kebijakan pemerintah pusat sampai di Tingkat desa untuk memperkuat mitigasi bencana khususnya kepada nelayan. Pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan mitigasi bencana, pengelolaan ekosistem pesisir (seperti mangrove), dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk mengurangi risiko ini di pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.
Transparansi Informasi Publik Di Kota Pekanbaru Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Pesrasandian Kota Pekanbaru Pebriana Marlinda; Rita Wati; Sadriah Lahamid; Muchid Albintani
Jurnal Niara Vol. 16 No. 3 (2024): Januari
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v16i3.18424

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis transparansi pelayanan informasi publik oleh PPID dan faktor penghambatnya. Kewajiban pemerintah dalam keterbukaan informasi publik sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 UUD Tahun 1945, yang memiliki tujuan utama ialah memastikan agar organisasi publik menjadi lebih produktif dan aktif dalam menjalankan tugas-tugasnya di bidang penyediaan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses seluas-luasnya ke pemerintah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPID memberikan layanan informasi publik, tetapi ada beberapa hal yang belum cukup dilakukan.