Muhammad Randhy Akbar
Universitas Muhammadiyah Makassar

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Dinamika Aktor dalam Perumusan Peraturan tentang Tata Ruang dan Tata Wilayah di Kota Makassar Muhammad Randhy Akbar
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 4 No 1 (2018): Januari
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lambatnya pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) membuat Pemerintah Kota Makassar tidak bisa berbuat banyak dalam membuat zona-zona tata ruang dan peruntukkan yang ada di Kota Makassar. Indikasi adanya pertarungan kepentingan antar aktor dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) menjadi motif utama dilakukannya penelitian ini. Adapun tujuan utama penelitian ini, yaitu untuk memperoleh gambaran mengenani pertarungan kepentingan yang terjadi dalam pembahasan ranperda tentang rencana tata ruang dan tata wilayah di kota Makassar. Metode penenlitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penentuan informan dengan teknik snow ball. Teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Satu dekade terakhir memperlihatkan betapa massif pembangunan dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta. Pesatnya pembangunan benar-benar menghabiskan ruang di kota Makassar sehingga jumlah supply ruang tidak dapat memenuhi demand yang ada, akibatnya pembangunan merambah daerah-daerah yang tidak seharusnya digunakan sebagai areal terbangun dan berdampak pada makin semrawutnya Kota Makassar. Kebijakan desentralisasi saat ini telah mengatur hubungan dan kedudukan antara kepala daerah dan DPRD yang juga secara integral bagian dari pemerintah daerah, di samping itu juga diatur kewenangannya masing-masing dalam hal peraturan daerah. Peraturan daerah tidak dapat  dipungkiri dalam perumusan dan penetapannya mengalami dinamika pertarungan kepentingan oleh aktor-aktor perumusnya.  Terdapat pola-pola interaksi dan kontestasi antar aktor perumus peraturan daerah dalam mencapai kesepakatan bersama. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertarungan kepentingan terjadi dalam perumusan Peraturan RTRW Kota Makassar terkait beberapa pasal dalam ranperda terutama mengenai reklamasi pantai.
Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Kawasan Tanjung Bunga Kota Makassar Putri Rezkia Salam; Hardianto Hawing; Muhammad Randhy Akbar
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 2, No 2 (2020): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v2i2.2299

Abstract

Artikel ini membahas tentang Tata Kelola Pemerintahan dalam pengelolaan Kawasan Tanjung Kota Makassar. Lokasi penelitian ini  bertempat di kawasan Tanjung Bunga khususnya kelurahan maccini sombala RW O5  Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yakni memberikan gambaran secara objektif terkait bagaimana keadaan sebenarnya objek yang diteliti, dan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe fenomenologi. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan jumlah Informan sebanyak 8 orang.Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu membandingkan antara pendapat informan yang satu dengan yang lainnya dengan mengajukan pertanyaan yang sama. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukakan bahwa Tata kelola pedagang kaki limata di kota makassar belum berjalan dengan efektif, Dikarenakan (a) Fairness atau Keadilan, keadilan yang diberikan pemerintah pada para pedagang belum sepenhnya adil, karna masih ada masyarakat (nelayan) yang mengeluhkan akses jalan terganggu dengan adanya pembangunan reklamsi, (b) Transparency atau transparansi, transparansi antara pemerintah dengan masyarakat belum sepenunuhnya belum transparan karna masih ada beberapa masyrakat (nelayan) yang belum tahu aka nada pembangunan reklamasi atau penimbunana pantai, (c) Accountability atau Pertanggung Jawaban sudah dijalankan dengan baik oleh pihak Pengelola, (d) Responsiveness atau Responsif menunjukkan bahwa pemerintah sudah berusaha untuk mengatasi masalah atau keluhan masyarakat.
Partisipasi Perseroan Terbatas: Corporate Social Responsibility and Environmental Management Nurhikmah Nurhikmah; Budi Setiawati; Muhammad Randhy Akbar
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 10, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v10i2.15457

Abstract

The company's obligation in Corporate Social Responsibility (CSR) is an important part of the social and environmental responsibility that must be fulfilled by the company. Companies have an obligation to contribute to the development of communities around their areas of operation. This can include education programmes, local economic empowerment, skills training, infrastructure development, and charitable activities. This research aims to analyse the role of limited companies related to Corporate Social Responsibility in improving the corporate image of PT Kawasan Industri Makassar on social and environmental aspects. The type of research used is qualitative research with data collection methods used in this research through interviews, observation, and documentation. The results showed that, the implementation of KIMA Green Corporate Social Responsibility through the greening movement programme and infiltration wells carried out by the company PT Kawasan Industri Makassar has shown the company's commitment to the environment and its social responsibility and is able to provide benefits to the community around the implementation location, as well as build better relationships between the company and the community, so that this programme can improve a good image for the company.