Hawing, Hardianto
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

Good Urban Governance dalam Pembangunan Ruko Bumi Tamalanrea Permai di Kota Makassar Akbar, Muhammad Randhy; Hawing, Hardianto; Aulia, Nur
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.286 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v5i1.1819

Abstract

Artikel ini membahas tentang implementasi pemerintah dalam pelaksanaan Good Urban Governance di Kecamatan Tamalanrea khusunya pada perumnas Bumi Tamalanrea Permai Kota Makassar dengan menganalisis prinsip-prinsip dalam Good Urban Governance terhadap pembangunan ruko yang ada di perumnas Bumi Tamalanrea Permai yang dikenal sebagai wilayah pendidikan dan permukiman terpadu.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan  teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sementara informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang adalah kalangan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota, Kecamatan Tamalanrea, Developer Ruko dan masyarakat, Sumber data yang digunakan adalah data primer dan skunder, teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dan pengabsahan data yang digunakan adalah  triangulasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemerintah dalam pelaksanaan konsep Good Urban Governance di wilayah Tamalanrea yang dikenal sebagai kawasan permukiman  terpadu masih tidak terlaksana dengan baik dan masih timpang tindih dengan perda rencana tata ruang wilayah Kota Makassar, akibatnya banyak pembangunan ruko yang menyalahi aturan yang menyebabkan tidak berjalannya konsep tata kelola perkotaan dengan baik.
Good Urban Governance dalam Pembangunan Ruko Bumi Tamalanrea Permai di Kota Makassar Muhammad Randhy Akbar; Hardianto Hawing; Nur Aulia
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i1.1819

Abstract

Artikel ini membahas tentang implementasi pemerintah dalam pelaksanaan Good Urban Governance di Kecamatan Tamalanrea khusunya pada perumnas Bumi Tamalanrea Permai Kota Makassar dengan menganalisis prinsip-prinsip dalam Good Urban Governance terhadap pembangunan ruko yang ada di perumnas Bumi Tamalanrea Permai yang dikenal sebagai wilayah pendidikan dan permukiman terpadu.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan  teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sementara informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang adalah kalangan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota, Kecamatan Tamalanrea, Developer Ruko dan masyarakat, Sumber data yang digunakan adalah data primer dan skunder, teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dan pengabsahan data yang digunakan adalah  triangulasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemerintah dalam pelaksanaan konsep Good Urban Governance di wilayah Tamalanrea yang dikenal sebagai kawasan permukiman  terpadu masih tidak terlaksana dengan baik dan masih timpang tindih dengan perda rencana tata ruang wilayah Kota Makassar, akibatnya banyak pembangunan ruko yang menyalahi aturan yang menyebabkan tidak berjalannya konsep tata kelola perkotaan dengan baik.
Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Implementasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar Edi Zulkarnaen G; Ahmad Harakan; Hardianto Hawing
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 5, No 1 (2016): June 2016
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (614.238 KB) | DOI: 10.31314/pjia.5.1.46-59.2016

Abstract

One of the parks in the city of Makassar, which is the Tiger Park being the location of the Green Open Space is very identical to the tiger statue. Based on the explanation above, the writer tries to examine the Principles of Sustainable Development in the Implementation of Green Open Space Development in Ujung Pandang District, Makassar City. This type of research uses qualitative research with phenomenology research type. Description of this research shows four functions of the existence of tiger garden as a concept of green open space namely ecological function, with the greening of the city park can function as an oxygen provider. Availability of trees in the tiger garden to maintain air quality from the city of Makassar. Social function, concept of building green open space As a means of sports, play and recreation. The existence of tiger garden is used by the community as a location for gymnastics fitness. Aesthetic function, a beautiful garden has its own charm, so it can be used as one of the landmarks or icons of an area. Tiger Park has become a symbol of the city of Makassar. Economic function, the existence of open space is used by the community to improve the economy of the community. The presence of street vendors and parking attendants in the Tiger Park gives economic benefits to the community. Salah satu taman yang ada di Kota Makassar yaitu Taman Macan menjadi lokasi Ruang Terbuka Hijau sangat identik dengan patung macan nya. Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis mencoba meneliti tentang Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Implementasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi. Deskripsi penelitian ini menunjukkan empat fungsi dari keberadaan taman macan sebagai konsep dari ruang terbuka hijau yaitu Fungsi ekologis, dengan adanya penghijauan maka taman kota dapat berfungsi sebagai penyedia oksigen. Ketersediaan pohon ditaman macan untuk menjaga kualitas udara dari kota Makassar. Fungsi sosial, konsep pembanguan ruang terbuka hijau Sebagai sarana olahraga, bermain, dan rekreasi. Keberadaan taman macan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lokasi untuk senam kebugaran. Fungsi estetika, Taman yang indah memiliki daya tarik tersendiri, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu landmark atau ikon tertentu dari suatu daerah. Taman Macan telah menjadi symbol kota Makassar. Fungsi ekonomi, keberadaan ruang terbuka dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Keberadaan pedagang kaki lima dan tukang parkir di Taman Macan memberi keuntungan ekonomi bagi masyarakat
Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Kawasan Tanjung Bunga Kota Makassar Putri Rezkia Salam; Hardianto Hawing; Muhammad Randhy Akbar
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 2, No 2 (2020): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v2i2.2299

Abstract

Artikel ini membahas tentang Tata Kelola Pemerintahan dalam pengelolaan Kawasan Tanjung Kota Makassar. Lokasi penelitian ini  bertempat di kawasan Tanjung Bunga khususnya kelurahan maccini sombala RW O5  Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yakni memberikan gambaran secara objektif terkait bagaimana keadaan sebenarnya objek yang diteliti, dan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe fenomenologi. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan jumlah Informan sebanyak 8 orang.Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu membandingkan antara pendapat informan yang satu dengan yang lainnya dengan mengajukan pertanyaan yang sama. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukakan bahwa Tata kelola pedagang kaki limata di kota makassar belum berjalan dengan efektif, Dikarenakan (a) Fairness atau Keadilan, keadilan yang diberikan pemerintah pada para pedagang belum sepenhnya adil, karna masih ada masyarakat (nelayan) yang mengeluhkan akses jalan terganggu dengan adanya pembangunan reklamsi, (b) Transparency atau transparansi, transparansi antara pemerintah dengan masyarakat belum sepenunuhnya belum transparan karna masih ada beberapa masyrakat (nelayan) yang belum tahu aka nada pembangunan reklamasi atau penimbunana pantai, (c) Accountability atau Pertanggung Jawaban sudah dijalankan dengan baik oleh pihak Pengelola, (d) Responsiveness atau Responsif menunjukkan bahwa pemerintah sudah berusaha untuk mengatasi masalah atau keluhan masyarakat.
Collaborative Governance and Hoax Politics in The Era of Covid-19 in Makassar City Rudi Hardi; Hardianto Hawing
Journal of Government and Political Issues Vol. 2 No. 1 (2022): March
Publisher : Mengeja Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53341/jgpi.v2i1.24

Abstract

The spread of political hoaxes is quite massive and fast. As the coming political year approaches, inter-community friction may occur due to the spread of hoax news and can cause anxiety, hatred, and hostility in society. As a result, if it continues and is not controlled, it will result in conflicts between individuals and different groups. This study aims to find a Collaborative Governance model to prevent the spread of political hoaxes. This study uses a qualitative approach to reveal the forms and types of hoaxes on social media and reveal hidden values. The data collection method used focused observation techniques, in-depth interviews, and documentation. The results of the study show, namely: Frist, a political hoax is a form of Cyber Crime that seems simple easy to do but has a significant impact on people's social life. Second, types of political hoaxes, including, namely Satire or Parody, Misleading Content, Counterfeit Content, Fake Content, Wrong Connections, False content, and manipulated content. The strategy for dealing with political hoaxes is the movement to educate the public to be more critical in politics. The government must be supported by elements of education, independent state institutions, and other social institutions. The political literacy movement is a comprehensive effort that involves all parties and elements intensely and continuously in the fight against lies. Apart from values and norms, legal, social, and religious instruments must be included there. Political hoax must be considered a social disaster in the political space.
Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia: Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018 Hardianto Hawing; Nursaleh Hartaman
Journal of Social Politics and Governance (JSPG) Vol. 3 No. 1 (2021): Journal of Social Politics and Governance (June)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas AMIKOM Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24076/JSPG.2021v3i1.533

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh politik uang terhadap perilaku memilih pada Pemilukada Enrekang tahun 2018. Teori digunakan adalah teori partisipasi politik, uang kontestasi politik, dan teori perilaku memilih. Metodologi penelitian menggunakan metode kuantitatif, bentuk survey dan wawancara. Teknik pengumpulan data dilakukan bentuk: kusioner, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik pengambilan sampel digunakan adalah multi stage random sampling. Responden dijadikan sampel sebanyak 276 orang. Praktek politik uang berpengaruh pada pemilih ekonomi lemah juga pada ekonomi kuat. Meskipun terjadi dimana-mana, namun tidak semua masyarakat memilih karena politik uang. Terdapat daerah dimana pemilih tidak terpengaruh oleh faktor tersebut. Pemilih cenderung memilih kandidat berdasarkan faktor sosiologis, psikologis, dan rational choice Meskipun ada kecenderungan faktor politik uang mempengaruhi perilaku memilih. Di beberapa wilayah, politik uang menjadi faktor utama menentukan pilihan. Hasil dari uji pengaruh variabel politik uang terhadap perilaku pemilih sebesar 0,429 dengan nilai signifikansi (sig)=> 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0,261 atau 26,1 persen.
Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Makassar Hardianto Hawing
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 3 No 1 (2021): JGLP, MEI 2021
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v3i1.185

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Makassar tahun 2019 dan juga untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dalam penanggulangan bencana banjir di kota Makassar Tahun 2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Proses analisis data dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu pemeriksaan semua data terkait, hasil wawancara mendalam, reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Makassar tahun 2019 dari empat indikator yaitu Mitigasi, dimana mitigasi dalam hal ini merupakan upaya yang dilakukan dalam proses penanggulangan bencana. Dari sisi mitigasi, MDMC belum terealisasi dengan baik karena menjadi tanggung jawab pemerintah. Kesiapsiagaan, dari segi kesiapsiagaan MDMC selalu siap menangani bencana banjir di Kota Makassar. Hal ini terlihat dari tingkat keseriusan MDMC dalam menangani bencana banjir di Kota Makassar. Tanggap darurat, MDMC selalu tanggap terhadap bencana yang akan terjadi, mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan selama pelaksanaan dan sebagainya. Rehabilitasi, dalam hal ini MDMC memberikan bantuan berupa kesehatan, pendidikan, membantu masyarakat dalam hal ini ibu dan anak untuk meringankan rasa nyamannya pascabencana. Dalam penanggulangan bencana, semuanya tidak berjalan mulus sesuai dengan yang dipikirkan. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh MDMC antara lain kurangnya sumber daya (sumber daya manusia, peralatan yang digunakan, dan sumber daya keuangan), kendala berikutnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat.
Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah Dalam Pemasaran Objek Wisata Permandian Alam Ompo Kabupaten Soppeng Hardianto Hawing; Mutmainnah Mutmainnah; Ratna R Nengsi
Jurnal Komunikasi dan Organisasi J-KO Vol 1, No 1 (2019): Februari
Publisher : Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP Unismuh Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26644/jko.v1i1.1771

Abstract

AbstrakArtikel ini mambahas bentuk Kemitraan Pemerintah Daerah dan Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam Pemasaran Objek Wisata Permandian Alam Ompo Kabupaten Soppeng dan untuk mengetahui faktor-faktor apa mempengaruhi Kemitraan Pemerintah Daerah dan Badan Promosi Pariwisata Daerah Pemasaran Objek Wisata Permandian Alam Ompo Kabupaten Soppeng. Pariwisata membutuhkan kemitraan berbagai pihak tidak semata-mata berjalan sendiri tanpa dukungan dari berbagai pihak. Jenis penelitian mengunakan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus yang bertujuan untuk mengetahui gambaran umum sebagai data dikumpulkan dilapangan secara objektif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi jumlah sebanyak 7 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah berdasarkan Kemitraan (kerjasama) berkaitan dengan pariwisata adalah kerjasama antara satu oranganisasi bertujuan memfasilitasi pemasaran destinasi objek wisata Kabupaten Soppeng (Permandian Alam Ompo) untuk mempermosikan potensi-potensi wisata di Kabupaten Soppeng mereka harus mengetahui sejumlah destinasi-destinasi wisata memilliki aspek menjanjikan salah satunya  adalah promosi sosial media. AbstractThe article discusses about partnership local goverment and promotion agency oflocal tourism in tourist attraction Permandian Alam Ompo Kababupaten. Soppeng and to know factors influence the partnership local goverment and promotion agency of local tourism in tourist attraction Permandian Alam Ompo Kababupaten Soppeng. Tourism needs any kinds of partnership institute and can't go through by itself without support from many people. This research used qualitative research with The type of this research have purpose to know the general description as a data collected objectively. The data collection technique used observation method, interview, and documentation through 7 people. The result of this research showed that partnership local goverment with promotion agency of local tourism. In this case based on cooperation and relation with tourism between an organization with purpose to facilitate the destination of promotion agency in Kabupaten. Soppeng. They have to knowyof tourism destination which had a good aspect. One of them will promote by social media.
Strategi Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Dalam Mengembangkan Objek Wisata Permandian Alam Lewaja Di Kabupaten Enrekang Fatmawati Fatmawati; Ahmad Harakan; Hardianto Hawing
Kybernology : Journal of Government Studies Vol 1, No 1 (2021): April 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (788.174 KB) | DOI: 10.26618/kjgs.v1i1.5002

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Strategi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Dalam Mengembangkan Objek Wisata Permandian Alam Lewaja di Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah sekrataris dinas pemuda olahraga dan pariwisata Kabupaten Enrekang, bidang keuangan dispopar, bidang kasi sarana dan pariwisata selaku penanggung jawab wisata permandian alam lewaja serta penggunjung. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.Hasil penelitian menujukkan bahwa Pengembangan objek wisata permandian alam lewaja diperlukan peran penting sumber daya manusia yang menjalankan aktivitas pengembangan. Proses pengembangan melakukan pelatihan dan pendidikan dengan cara membangun mitra dengan menghadirkan pemateri yang memiliki kapasatias pengetahuan tentang kepariwisataan. Anggaran dana yang dikeluarkan mencapai Rp.130.000.000 dari total anggaran Rp. 170.000.000  dari total disiapkan tahun 2020. Sisa dana tersebut akan terus dimaksimalkan hingga akhir tahun 2020. Wahana yang disediakan saat ini adalah kolam renang dan air terjun permandian alam lewaja hanya saja perlu memperhatikan kualitas air dan menjaga keberishan fasilitas serta perlunya penambahan waahana. Secara regulasi penerapan tidak begitu mengikat pengunjung dan bersifat fleksibel tetap harus memperhatikan keselamatan pengunjung.
Kebijakan Pembelajaran Daring Ditengah Pandemi Covid-19 Di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 di Kabupaten Bone Andi Amatul Fauziah; Lukman Hakim; Hardianto Hawing
Kybernology : Journal of Government Studies Vol 2, No 1 (2022): April 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (468.021 KB) | DOI: 10.26618/kjgs.v2i1.8432

Abstract

Referring to the Circular of the Minister of Education and Culture Number 3 of 2020 concerning Prevention of COVID-19 in Education Units, and Number 36962/MPK.A/HK/2020, teaching and learning activities are also carried out online in order to prevent the spread of Corona Virus Disease (COVID-19). . A number of local governments have also closed schools to anticipate the spread of COVID-19. As part of the solution, learning in schools is replaced with learning in the network (online), or familiarly called online. Online learning is a learning system that is not carried out face to face, but uses a platform that can help the teaching and learning process that is carried out even though it is distanced. The purpose of online learning is to provide quality learning services in a massive and open network in order to reach more and wider study space enthusiasts. The implementation of online learning policies in the midst of the Covid-19 pandemic at 11 state high schools  in Bone Regency was carried out based on  central government regulations and then continued with circulars from the Bone Regency regional government which remained based on policies that had been set by the central government, the implementation of learning Online learning at SMAN 11 Bone Regency is carried out by utilizing several online-based learning platforms or applications, namely Zoom and WhatsAap. Evaluation of Online Learning Policies Amid the Covid-19 Pandemic At State High School 11 In Bone Regency, the school carried out an evaluation so that it could find out the obstacles found during the online learning process and look for solutions related to the obstacles found so that online learning could be carried out properly