Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANOMALI FENOMENA POPULISME DI BELANDA Khatibul Umam; Muhammad Ryanto; Muhammad Uznul Fajrin; Achmad Fachrozy Day
WANUA : Jurnal Hubungan Internasional Vol. 6 No. 1 (2021): WANUA : Jurnal Hubungan Internasional
Publisher : Departemen Ilmu Hubungan Internasional Univesitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Populism is commonly defined as a spesific form of political rethoric, which consider that the prominence as well as legitimacy of politic is depend on the societies altogether. Foreseeing the dominant elit entities as corrupt and stating that the aim of politic would be best acquired through the direct connection between government and the societies. Currently, the issue of populism has already become something which is immensely discussed in many countries and transcripted within many scientific journals. The form of populism which is currently spreadly used is a populism as the concept of political behavior where several world’s politician attemp to construct people’s mind to perceive that the best circumstances which is being offered and glorified by the authority as something good, more spesificaly globalisation by the case, is otherwise possess too much disadvantage which is enormously potential to harm lots of actors. Many newly-elected president in several superpower countries was coming from political party which is in line with idea of populism. However, still there are several states which haven’t succeeded yet which regardless their utilizing of populism, yet they lose. This circumstances is then recognized as anomaly of populism. Populisme diartikan sebagai suatu bentuk khas retorika politik, yang menganggap keutamaan dan keabsahan politik terletak pada rakyat, memandang kelompok elit yang dominan sebagai korup, dan bahwa sasaran-sasaran politik akan dicapai paling baik melalui cara hubungan langsung antara pemerintah dan rakyat, tanpa perantaraan lembaga-lembaga yang ada. Saat ini, isu populisme telah menjadi sesuatu yang sangat banyak dibahas di berbagai negara dan telah diangkat dalam berbagai tulisan ilmiah. Bentuk populisme yang saat ini banyak digunakan ialah bentuk populisme sebagai gaya politik, dimana beberapa politisi dunia berupaya untuk mengkonstruksi pikiran masyarakat untuk menganggap bahwa kondisi yang dianggap baik oleh pihak-pihak otoritas, dalam hal ini globalisasi, merupakan sesuatu yang justru memiliki banyak sekali kekurangan yang saat ini sangat berpotensi untuk merugikan banyak pihak. Banyak presiden-presiden yang baru terangkat di beberapa negara-negara besar di dunia saat ini berasal dari partai politik yang menganut paham populisme. Namun, pada faktanya masih ada beberapa negara yang sekalipun menggunakan ajaran populisme tapi belum dapat memenangkan pemilihan presiden, kondisi inilah yang kemudian dikenal sebagai fenomena anomali populisme.
EKSISTENSI LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH SECARA LATIFUNDIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN khatibul umam
Dinamika Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (556.2 KB)

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut:Latar belakang kepemilikan tanah secara latifundia ini yaitu dikarenakan oleh kepemilikan tanah yang melampaui batas yang telah ditentukan sehingga tanah-tanah  yang seharusnya dapat dikuasai oleh petani justru tidak bisa dikuasai hal ini mengakibatkan taraf kehidupan yang dialami oleh petani relatif rendah. Penetapan luas maksimum untuk tiap-tiap daerah ditetapkan dengan memperhatikan daerah masing-masing dan faktor-faktor sebagai berikut: 1) Tersedianya tanah yang masih bisa dibagi-bagi, 2) Kepadatan penduduk, 3) Jenis dan kesuburan tanahnya, 4) Besarnya usaha tani sebaik-baiknya, 5) Tingkat kemajuan teknik pertanian pada sekarang ini.Keefektivan kepemilikan tanah latifundia di Desa Sejati dirasa masih belum efektif karena masih banyaknya tuan tanah yang memiliki tanah melampui luas batas. Hal tersebut didasari oleh banyaknya orang-orang yang mempunyai banyak uang dan membeli tanah-tanah tersebut dengan batas yang melampui ketentuan, kurangnya kesadaran tuan-tuan tanah yang membeli tanah dengan batas yang terlampui. Hal ini juga mengakibatkan kehidupan para petani penggarap sawahpun bisa dikatakan jauh dari kata makmur.Kantor pertanahan juga mengemban 3 tugas pokok sebagai berikut:a)      Menyiapkan kegiatan dibidang pengaturan penguasaan tanah, penggunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah serta pengukuran dan pendaftaran tanah.b)      Melaksanakan kegiatan pelayanan pengaturan penguasaan atas tanah, penggunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah serta pengukuran dan pendaftaran tanah.c)      Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.