Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Viktimologi Posmodern Muhammad Mustofa
Jurnal Kriminologi Indonesia Vol 13, No 2 (2017): November
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

SUAP MENYUAP DAN MAFIA PERADILAN DI INDONESIA : TELAAH KRIMINOLOGIS Muhammad Mustofa
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1912.895 KB) | DOI: 10.14710/mmh.42.1.2013.1-5

Abstract

Abstract This article addresses the bribery case that involved high ranking of Indonesian Officials of various branch in Indonesian Political System. A Judge of Supreme Court, a Member of Parliament, an Attorney, and Police Officers may involve in the conspiracy that breached the system. The high rank of bribery maight be present when tehere is lack of control and supervision in beaurocracy because beaurocracry is monopoly type of services function by govermental organisation. Keywords : bribery, supervision in beaurocracy Abstrak Artikel ini membahas kasus-kasus suap menyuap yang melibatkan para petinggi dalam Sistem Politik Indonesia. Ia dapat melibatkan seorang Hakim Agung, Anggota DPR, Jaksa dan Polisi. Suap-menyuap tingkat tinggi dapat terjadi apabila terdapat kelemahan dalam pengendalian dan pengawasan birokrasi, karena birokrasi pada dasarnya adalah fungsi pelayanan pemerintahan yang bersifat monopolistik. Kata Kunci : suap-menyuap, pengawasan birokrasi
Adaptation of Working Culture in Police Culture in Pandemic Times Ayi Satria Yuddha; Vita Mayastinasari; Andy Hermawan; Muhammad Mustofa
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 3 (2022): Budapest International Research and Critics Institute August
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i3.5940

Abstract

The COVID-19 pandemic through the spread of the SARS-CoV-2 virus since approximately two years ago, perhaps these two fields have never been directly related. Currently, the police and health are closely related. The spread of the epidemic in the community inevitably affects how the police adapt in carrying out their duties, functions, and roles. This pandemic has changed the social order system, including the work culture. The methodology used is by using a qualitative approach. On the other hand, the pandemic situation has created challenges in adapting to the working culture within the police organization. How police officers are able to adapt their work culture to the emergency situation of the pandemic. learning organization where organizational performance will increase supported by individual performance starting from the support of organizational commitment, organizational culture and leadership. With regard to working culture during the pandemic, leaders are at the forefront of bringing about change and need support from subordinates.
ILLICIT ENRICHMENT AND PANCASILA: SYNERGY FOR A JUST CRIMINAL LAW REFORM Eldi Nasali; Muhammad Mustofa; Lilik Mulyadi
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS Vol. 2 No. 8 (2024): AUGUST
Publisher : Adisam Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Corruption has been proven to weaken democracy, hinder access to justice, and undermine fairness and equality in society. Despite efforts to combat corruption, the global Corruption Perception Index (CPI) remains concerningly low, with Indonesia's CPI score stagnating at 34. A significant challenge in Indonesia's fight against corruption is the lack of criminalization of specific corrupt practices, such as illicit enrichment. Illicit enrichment, defined under Article 20 of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), involves the significant increase in the assets of a public official that cannot be reasonably explained by lawful income. This research explores the harmonization of Pancasila principles with the formulation of illicit enrichment offenses to strengthen Indonesia's anti-corruption framework. This research utilizes normative legal methods by adopting statutory, conceptual, comparative, approaches. The nature of this research is descriptive-prescriptive. The data that has been collected is analyzed using the content analysis method. The analysis reveals that Indonesia's stagnation in the CPI score reflects deep-rooted systemic issues, including inadequate enforcement of anti-corruption laws and lack of transparency. The absence of specific legal provisions targeting illicit enrichment allows corrupt officials to amass unexplained wealth without facing legal repercussions. Aligning anti-corruption measures with Pancasila principles, such as justice, humanity, unity, democracy, and social justice, is essential. These principles support the need for stringent asset declaration regulations, transparency, and accountability. Criminalizing illicit enrichment would enhance legal frameworks, close loopholes, and promote integrity in public service. By integrating Pancasila values into anti-corruption legislation, Indonesia can create a more just, transparent, and equitable society.
Pengaruh Penerapan Kurikulum Merdeka dan Lingkungan Belajar terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik di SMK Bina Latih Karya Rahmatulloh, Gemilang; Ainal Ghani; Muhammad Mustofa; Era Octafiona; Ais Iti'ana
Action Research Journal Indonesia (ARJI) Vol. 7 No. 2 (2025): Action Research Journal Indonesia (ARJI)
Publisher : PT. Pusmedia Group Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61227/arji.v7i2.387

Abstract

Proses penerapan kurikulum baru terhambat karena kurikulum baru membutuhkan waktu yang lama untuk disesuaikan oleh dan peserta didik. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh Penerapan Kurikulum Merdeka dan Lingkungan Belajar Terhadap Motivasi Belajar peserta didik di SMK Bina Latih Karya yang ada di kota iBandar Lampung dilaksanakan pada Desember 2024. Sampel penelitian ini berjumlah 50 peserta didik, dengan menggunakan teknik random sampling. Jienis penelitian yang digunakan Ex post facto, teknik pengumpulan yang dipakai data adalah kuesioner. Tieknik anialisis data yang digunakan dalam peneliitian inii adalah reigresi linier bierganda dengan ujii hipiotesis seperti Uji-t Test, Uji-F dan Kioefisien Deteirminasi (R2). Berdasarkan analiisis data yang dilakukan hasil yang didapat adalah Penerapan Kuirikulum Merdeka memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Motivasi belajar peserta didik di SMK Bina Latih Karya. Hal ini dibuktikan peroleh nilai penerapan kurikulum merdeka signifikansi 0,000<0,05. Ha diterima dan perolehan nilai signifikansi lingkungan belajar 0,027 <0,05. Ha diterima. Serta pengaruh antara penerapan kurikulum merdeka dan lingkungan belajar terhadap motivasi belajar peserta didik di SMK Binda Latih Karya berkontribusi sebesar 55,5% dan sisanya dipengaruhi faktor lainnya. Dampak penelitian ini dapat mendorong guru untuk lebih memahami pentingnya penerapan Kurikulum Merdeka secara optimal, terutama dalam memberikan ruang kebebasan belajar yang berdampak positif terhadap peningkatan motivasi siswa dan memperkuat teori motivasi belajar Maslow serta membuka ruang penelitian lainnya dengan pendekatan yang lebih komprehensif.  
STRATEGI HOLISTIK PENGUATAN SILA PERSATUAN: INSTRUMEN FUNDAMENTAL PERWUJUDAN KARAKTER BANGSA YANG UTUH DAN BERDAULAT Zainudin Hasan; Muhammad Mustofa; Muhammad Dhoni Magribi; Zaein Norika Marsyanda
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 2 No. 6 (2025): Desember
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v2i6.7238

Abstract

Kajian ini menyajikan analisis holistik mengenai strategi penguatan Sila Persatuan Indonesia, sila ketiga Pancasila. Sila ini diposisikan sebagai instrumen fundamental untuk mewujudkan karakter bangsa yang utuh, berdaulat, dan kokoh, yang dimaknai bukan sebagai penyeragaman melainkan harmoni yang menyatukan keberagaman. Analisis difokuskan pada diagnosis tantangan kontemporer yang mengancam persatuan, mencakup tiga domain utama: ancaman digital (polarisasi politik, disinformasi), ancaman ideologis (radikalisme, eksklusivisme), dan ancaman sosial-struktural (kesenjangan, ketidakadilan). Artikel ini menguraikan secara sistematis tiga pilar respons strategis. Pertama, pilar kultural (imunitas sosial) yang difokuskan pada revitalisasi gotong royong, pemanfaatan kearifan lokal sebagai resolusi konflik, dan dialog antarbudaya. Kedua, pilar institusional (perisai sistemik) yang mencakup revitalisasi Pendidikan Pancasila (PPKn) agar relevan secara digital, implementasi kerangka hukum penanganan konflik, dan otonomi daerah untuk keadilan. Ketiga, pilar digital (benteng narasi) yang menekankan literasi digital etis dan ofensif narasi positif. Hasilnya menunjukkan bahwa sintesis holistik dari ketiga strategi inilah yang dapat mentransformasi Sila Persatuan menjadi instrumen aktif untuk mewujudkan karakter bangsa yang "utuh" melalui pemulihan dialog, "fundamental" melalui internalisasi nilai, dan "berdaulat" melalui pembentukan wawasan global berjiwa nasionalis.