Garuda - Garba Rujukan Digital

Relevansi Qawā’id Fiqhiyyah dalam Merespons Persoalan Baru Hukum Ekonomi di Indonesia Perspektif DSN-MUI Hatoli Hatoli
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v5i1.844

Menurut jumhur ulama, kaidah-kaidah fikih (qawā’id fiqhiyyah) merupakan kunci berpikir dalam pengembangan dan seleksi hukum fikih. Dengan bantuan qawā’id fiqhiyyah semakin tampak jelas semua permasalahan hukum baru yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat dapat ditampung oleh syariat Islam dan dengan mudah serta cepat dapat dipecahkan permasalahannya, sehingga tidak menjadi berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Menurut sebagian ulama, kurangnya perhatian terhadap qawā’id fiqhiyyah termasuk salah satu penyebab keterbelakangan fikih. Maka apabila qawā’id fiqhiyyah (kaidah-kaidah fikih) muncul sebagai argumen dalam suatu ijtihad atau fatwa, seperti fatwa DSN-MUI maka berarti di situ sedang digunakan hujjah maslahah yang berarti pula konsep maqāsid al-Syarī’ah (tujuan syariat) sedang diberdayakan dan dihidupkan di sana. Namun faktanya, dari 66 fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI (2008-2019), kaidah-kaidah fikih yang dimuat di dalam fatwa-fatwanya terlalu sedikit bahkan terdapat fatwa yang tidak menggunakan kaidah fikih sama sekali. Hal seperti ini dapat mengandung resiko ketidaktuntasan kajian, sehingga menghasilkan fatwa yang tidak tuntas pula, maka ini berarti tujuan kemaslahatan dari fatwa DSN-MUI tidak akan tercapai secara maksimal bahkan terkesan adanya pemaksaan diri dalam merespons perkembangan baru isu ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pola deskriptif yang menggambarkan konsep, mekanisme dan relevansi qawā’id fiqhiyyah dalam formulasi fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai dasar dalam menjawab persoalan baru hukum ekonomi di Indonesia. Materi penelitian ini diperdalam dengan cara melakukan konfirmasi secara langsung kepada pihak yang terlibat dalam pembuatan fatwa serta mencari data-data otentik yang terdapat pada DSN-MUI. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI adalah semata-mata untuk menjawab tantangan zaman, khususnya regulasi tentang sistem perekonomian Islam di Indonesia yang dalam formulasi fatwanya memuat kaida-kaidah fikih. Relevansi kaidah fikih dalam suatu fatwa hanyalah sekedar pelengkap suatu fatwa (mu’ayyidun), bukan hal yang wajib ada dalam suatu fatwa (mustaqillun). Yang pokok adalah Al-Quran dan Hadits. Tetapi untuk memberikan penjelasan secara gamblang, maka kaidah-kaidah yang sifatnya operasional dan implementatif (tatbīqī), maka dicantumkanlah kaidah tersebut dalam suatu fatwa agar memberikan kemudahan kepada pembaca dalam memahami suatu persoalan baru.

KETERKAITAN KONSUMSI PRODUK BERLABEL HALAL DENGAN KETAATAN BERAGAMA Hatoli Hatoli
Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Vol 16, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah (Syari'ah Faculty )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-maslahah.v16i1.1557

Halal products are a moral and material necessity. For Muslims, morally the product does not violate the rules of halal and haram in carrying out religious orders. Materially, this halal product is universal not only for Muslim societies, but also for all societies regardless of differences given that halal products aim to provide comfort, safety and legal certainty in consuming them. The Indonesian Ulema Council (MUI) is the agency authorized to research and provide fatwa on the halal illegality of a product so that it makes consumers feel safe and comfortable using the product without worrying about fulfilling their religious orders. Then what about products without the halal label, given the halal certification that is voluntary. Are Muslim consumers who consume these products included in the category of disobeying religious orders? And what is the position of this in view of Islamic teachings and law that they believe in? This paper would like to describe the correlation of halal labeled products with one's obedience in religion using qualitative research methods that are descriptive in nature, and the type of approach used is the empirical sociological legal approach, which is guided by regulations, books or legal literature and materials that have a relationship with the problem and discussion in this paper. Halal certification of a product issued by MUI does not mean forbidding other products without a halal label but aims to provide legal certainty and quality of a product and provide various benefits that can be obtained if the manufacturer provides halal guarantees on its products. But there is a more explicit need behind it, namely the spiritual need that is trying to be lived in, namely obedience in fulfilling religious orders.

MULTIAKAD MURABAHAH DAN RAHN PADA PRODUK LOGAM MULIA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH: Studi Kasus Pada Pt. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Alianyang Singkawang Hatoli Hatoli; Weni Parwanti
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 6 No. 1 (2020): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v6i1.14

Operasional setiap lembaga keuangan yang berbasis syariah secara yuridis harus merujuk kepada fatwa DSN-MUI, tidak terkecuali masalah multiakad atau lebih dikenal dengan hybrid contract. Dimana hal ini telah diamanatkan oleh UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 26 ayat (2). Di dalam fatwanya, terdapat dua multiakad yang diperbolehkan oleh DSN-MUI, yaitu Fatwa No. 71 Tahun 2008 tentang Sale and Lease Back dan Fatwa No. 72 Tahun. 2008 tentang Ijarah Sale and Back. Namun PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Alianyang Singkawang telah melaksanakan multiakad (murabahah dan rahn) sejak 6 (enam) tahun terakhir pada produk Murabahah Logam Mulia Investasi Abadi (MULIA) pembiayaan emas secara tidak tunai, dimana hal ini belum ada fatwanya dari DSN-MUI, sehingga memunculkan keraguan akan jaminan kesyariahan dari produk tersebut. Maka menjadi penting dikaji tentang bagaimana sistem akad produk MULIA yang menggunakan akad murabahah dan rahn dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bercorak deskriptif yang diperdalam dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang terlibat dalam penerapan multiakad murabahah dan rahn ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan multiakad murabahah dan rahn pada produk logam mulia di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Alianyang Singkawang sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah sudah dijalankan pada produk tersebut, serta dalam pandangan hukum ekonomi syariah adalah boleh dan dibenarkan, karena sistemnya merujuk kepada fatwa DSN-MUI No. 92 tahun 2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn dan menjadi dasar dalam penggunaan multiakad.

EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGAWAS PEMILU TERHADAP PENANGANAN PELANGGARAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2020 (Studi di Bawaslu Kabupaten Sambas) Nelsy Yendra; Hatoli Hatoli; Wiwin Guanti
Lunggi Journal Vol. 1 No. 2 (2023): Lunggi Journal: Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammaad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten Sambas dalam pelaksanaan Pilkada 2020 tentu sangat penting. Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Sambas dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Meskipun berhasil dilaksanakan, masih terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan data penanganan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Sambas mendapatkan 7 (tujuh) laporan pelanggaran pemilihan dan 6 (enam) temuan pelanggaran pemilihan, sehingga jumlah laporan dan temuan menjadi 13 kasus yang ditangani. Dari keterangan 13 pelanggaran itu menampilkan bahwa ada 6 kasus pelanggaran yang dihentikan sehingga terlapor tidak dijatuhi sanksi, termasuk kasus yang dilaporkan oleh masyarakat terkait pelanggaran kampanye. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana efektivitas dan efisiensi tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Sambas dalam penanganan pelanggaran Kampanye pada Pilkada Serentak 2020 dan apa saja faktor pendukung serta faktor penghambat dalam penanganan pelanggaran Kampanye pada Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Sambas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kampanye dalam Pilkada dan kondisi fakta-fakta yang ditemukan di lapangan yaitu di Bawaslu Kabupaten Sambas melalui teknik wawancara dan observasi untuk memperoleh data dan informasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sambas dalam melakukan penanganan pelanggaran kampanye pada Pilkada Serentak 2020 sudah efektif, dilihat dari keberhasilan tujuan penanganan pelanggaran, yaitu terselesaikannya semua kasus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, penanganan pelanggaran kampanye yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sambas masih belum dapat dikatakan efisien karena beberapa faktor penghambat seperti terbatasnya kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjuti pelanggaran, waktu penanganan pelanggaran yang singkat, kapabilitas SDM yang kurang karena tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum, sarana dan fasilitas yang belum memadai akibat anggaran yang tidak cukup, serta bertambahnya jenis pelanggaran baru dalam tahapan kampanye yaitu pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search