Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGELOLAAN SEKTOR PARIWISATA MELALUI PENDEKATAN PARTISIPASI STAKEHOLDERS DI KAWASAN WISATA DESA SAWARNA KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN Suwaib amiruddin; Yana Suharyana; Agus Aan Hermawan
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 6 No 2 (2022): December 2022
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v6i2.202

Konsep pengelolaan memiliki orientasi untuk kemandirian masa depan dan partisipasi merupakan pendekatan untuk melibatkan sumber daya lokal dalam mengelola lingkungannya. Pendekatan tersebut menjadi hal yang strategis dalam medorong pengelolaan pariwisata ditingkat desa di Indonesia dan khususnya di Pantai Sawarna. Tujuan penelitian untuk mengkaji penggunaan sumber daya lokal secara berkesinambungan dari partisipasi stakeholders dalam pengelolaan wisata di Desa Sawarna untuk mendukung pendapatan ekonomi masyarakat lokal. Metode yang digunakan dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa pengelolaan pariwisata melalui pendekatan partisipatif melibatkan masyarakat dilakukan melalui partisipasi dalam pengelolaan kelembagaan, partisipasi dalam pengelolaan daya dukung sarana, partisipasi dalam pengelolaan pemasaran, dan partisipasi dalam inovasi promosi.

PENGELOLAAN SEKTOR PARIWISATA MELALUI PENDEKATAN PARTISIPASI STAKEHOLDERS DI KAWASAN WISATA DESA SAWARNA KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN Suwaib amiruddin; Yana Suharyana; Agus Aan Hermawan
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 6 No 2 (2022): December 2022
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v6i2.202

Konsep pengelolaan memiliki orientasi untuk kemandirian masa depan dan partisipasi merupakan pendekatan untuk melibatkan sumber daya lokal dalam mengelola lingkungannya. Pendekatan tersebut menjadi hal yang strategis dalam medorong pengelolaan pariwisata ditingkat desa di Indonesia dan khususnya di Pantai Sawarna. Tujuan penelitian untuk mengkaji penggunaan sumber daya lokal secara berkesinambungan dari partisipasi stakeholders dalam pengelolaan wisata di Desa Sawarna untuk mendukung pendapatan ekonomi masyarakat lokal. Metode yang digunakan dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa pengelolaan pariwisata melalui pendekatan partisipatif melibatkan masyarakat dilakukan melalui partisipasi dalam pengelolaan kelembagaan, partisipasi dalam pengelolaan daya dukung sarana, partisipasi dalam pengelolaan pemasaran, dan partisipasi dalam inovasi promosi.

Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Kota Serang Provinsi Banten Ardian Havidani; Ipah Ema Jumiati; Suwaib Amiruddin
Jurnal Niara Vol. 17 No. 1 (2024): Mei
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v17i1.19899

Pemanfaatan penataan ruang yang belum efektif dan maksimal masih menjadi permasalahan bagi Pemerintah Kota Serang. Fenomena pelanggaran tata ruang yang terjadi di Kota Serang membutuhkan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang berfungsi sebagai pengontrol kepentingan publik dan pelindung terwujudnya keadilan sosial. Dalam hierarki perumusan tata ruang di berbagai level, baik itu tata ruang nasional, tata ruang pulau, provinsi, kabupaten/kota, dan sebagainya tentu saja tidak hanya cukup dirumuskan oleh pemerintah bersama legislatif saja. Masyarakat sebagai sasaran dalam perumusan tata ruang dianggap penting untuk dilibatkan. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap warga negara terjamin haknya atas ruang dan tidak ada warga negara yang dirugikan dari perumusan tata ruang yang ada. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui sejauhmana peran serta masyarakat dalam penataan ruang di Kota Serang. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan teori level partisipasi dari Moynihan, Wilcox. Hasil penelitian menunjukkan terlihat bahwa dari level konsultasi dan pembuatan keputusan bersama telah terpenuhi dengan diadakannya konsultasi publik pada saat proses perencanaan tata ruang. Begitu pula pada level melakukan tidakan bersama dan mendukung aktivitas yang muncul atas swakarsa masyarakat yang mana peran serta masyarakat dalam mengadukan laporan terhadap pelanggaran tata ruang diverivikasi oleh tim teknis kemudian ditindaklanjuti dengan validasi lapangan bersama-sama masyarakat. Meskipun begitu hal yang perlu diperhatikan adalah perlunya sosialisasi yang instensif bagi masyarakat agar pemberian informasi tentang penataan ruang dapat tersampaikan dengan baik. Pelibatan masyarakat dalam Forum Penataan Ruang Kota Serang perlu dioptimalkan agar sinergitas antara stakeholder dapat terwujud

PENGELOLAAN SEKTOR PARIWISATA MELALUI PENDEKATAN PARTISIPASI STAKEHOLDERS DI KAWASAN WISATA DESA SAWARNA KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN Suwaib amiruddin; Yana Suharyana; Agus Aan Hermawan
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 6 No 2 (2022): December 2022
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v6i2.202

Konsep pengelolaan memiliki orientasi untuk kemandirian masa depan dan partisipasi merupakan pendekatan untuk melibatkan sumber daya lokal dalam mengelola lingkungannya. Pendekatan tersebut menjadi hal yang strategis dalam medorong pengelolaan pariwisata ditingkat desa di Indonesia dan khususnya di Pantai Sawarna. Tujuan penelitian untuk mengkaji penggunaan sumber daya lokal secara berkesinambungan dari partisipasi stakeholders dalam pengelolaan wisata di Desa Sawarna untuk mendukung pendapatan ekonomi masyarakat lokal. Metode yang digunakan dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa pengelolaan pariwisata melalui pendekatan partisipatif melibatkan masyarakat dilakukan melalui partisipasi dalam pengelolaan kelembagaan, partisipasi dalam pengelolaan daya dukung sarana, partisipasi dalam pengelolaan pemasaran, dan partisipasi dalam inovasi promosi.

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWALIAN RAKYAT DAERAH DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN Edi Suhaedi; Suwaib Amiruddin; Titi Stiawati
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 13 No. 1 (2025): Sawala : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v13.i1.46bzsh22

Article should be started by Title of Article followed by Authors Name and Affiliation The implementation of Banten Governor Regulation (Pergub) No. 46 of 2022 concerning the Position, Organizational Structure, Main Duties and Functions, Job Descriptions, and Work Procedures of the Banten Provincial DPRD Secretariat is a strategic step to strengthen the institutional governance of the regional legislature. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the regulation in improving the performance of the Banten Provincial DPRD Secretariat as the main support for the legislative, budgetary, and supervisory functions of the DPRD. The research method used a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with 10 informants (DPRD Secretariat officials, DPRD members, and related parties), document studies, and observation of work processes. The results showed that the implementation of Governor Regulation 46 Year 2022 has provided clarity on the organizational structure, division of tasks, and coordination mechanisms between units, thus improving the efficiency of administrative services and technical support to DPRD members. However, there are still challenges in optimizing the Secretariat's functions, such as limited qualified human resources (HR), lack of internal socialization of the new work procedures, and the need for technological adaptation to support the digitization of the legislative process. Other findings revealed that the pergub also emphasized the Secretariat's position as a neutral and professional regional apparatus, although local political dynamics sometimes affect performance independence. Recommendations include increasing the capacity of human resources through technical training, strengthening the internal monitoring system, and synergizing with local governments to ensure adequate budget allocations. This study concludes that the successful implementation of Governor Regulation 46 Year 2022 is highly dependent on the commitment of all stakeholders in translating the regulation into consistent operational practices, thus supporting the realization of transparent and accountable DPRD governance

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search