Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal jurnal niara Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Jurnal Cahaya Mandalika Bina Ekonomi: Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan
Ayuning Budiati
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
A NATION AND BUREAUCRACY: A PUBLIC ADMINISTRATION POINT OF VIEW (AN INDONESIAN CASE) Ayuning Budiati
Bina Ekonomi Vol. 14 No. 1 (2010)
Publisher : Center for Economic Studies Universitas Katolik Parahyangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (604.123 KB) | DOI: 10.26593/be.v14i1.734.%p

Abstract

Indonesia adalah Negara yang besar dengan pulau-pulau yang banyak. Untuk mengatur Negara yang besar seperti  itu sangatlah  rumit, untuk  itu diperlukan  birokrasi  yang baik. Birokrasi yang baik berarti tercapainya efektivitas  dalam pencapaian  tujuan organisasi.  Birokrasi memang  fungsinya  untuk mengatur dengan baik pemerintahan  yang dilaksanakan oleh banyak  pegawai  (birokrat).  Birokrasi  adalah untuk melaksanakan  proses administrasi dengan mengkoordinasikan pekerjaan  pegawai  secara sistematis. Dewasa ini, Indonesia menghadapi masalah-masalah yang berkaitan  dengan ketidakefisienan dan keefektivan birokrasi. Birokrasi yang  tidak efisien mengakibatkan  adanya korupsi, kolusi dan neptisme. Misalnya  dalam kegiatan pelayanan publik. Investor asing banyak  yang malas  berbisnis  ke lndonesia karena berbelit-belitnya proses  administrasi,  banyaknya pungutan-pungutan  liar, proses perizinan yang  lama dan kondisi  infrastruktur yang tidak mendukung. Penelitian  oleh lembaga  yang berkaitan  dengan transparansi, di tahun 2007 yang dikutip oleh Kompas, 5 Maret 2007, menunjukkan  62.9%  responden menunjukkan  inefisiensi dalam birokrasi Indonesia  dan 58% responden  mengatakan  menyuap  petugas dalam perolehan pelayanan akan  lebih baik dibanding  tidak menyuap.  Tulisan  ini berargumen  bahwa ada tiga factor dalam  implementasi administrasi Negara yang harus diterapkan  dalam meningkatkan efisiensi dan  efektivitas penyelenggaraan  pemerintahan, yakni recoding para birokrat, mengimplementasi prinsip-prinsip  "the ideal of  administrative responsibility",  dan mengimplementasikan "best value".Key words:  best value, recoding
Penanggulangan Kemiskinan Melalui Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Cilegon Bella Yuniar Putri DwiKartini; Ayuning Budiati; Juliannes Cadith
Jurnal Niara Vol. 16 No. 3 (2024): Januari
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v16i3.17126

Abstract

tujuan penelitian guna mendeeskripsikan bagaimana menanggulangi kemiskinan melalui strategi pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di kota cilegon dan juga mengetahui faktor pendukung serta faktor penghambat dinas koperasi dan UMK kota cilegon dalam pemberdayaan usaha mikro kecil di kota cilegon. metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deengan teknik analisis data menggunakan SWOT. lokasi penelitian dilakukan di dinas koperasi dan UMK kota cilegon. hasil penelitian ini yaitu, peneliti menemukan alternatif strategi baru dengan beberapa langkah yang dilakukan dengan menentukan kekuatan dan kelemahan internal dinas koperasi dan UMK serta menentukan peluang dan ancaman eksternal dinas yang kemudian dibuat analisis SWOT dari hasil kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman. peneliti menemukan lima alternatif strategi yang dapat diterapkan yaitu pengelolaan SDM dengan menggunakan teknologi informasi digital, kolaborasi dengan retail untuk meningkatkan permodalan bagi pelaku usaha, meningkatkan penguatan peran pendamping dalam program pemberdayaan UMKM dan menyusun anggaran untuk program khusus guna meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam pemanfaatan teknologi digital serta memanfaatkan SDM yang tersedia untuk membangun motivasi wirausaha dan sikap konsisten pada pelaku usaha.
STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DALAM PILKADA SERENTAK DI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020 Sukri Wijaya; Suwaib Amiruddin; Ayuning Budiati
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i3.1788

Abstract

The problem with this research is that the participation of the people of Pandeglang Regency in the 2020 elections has not reached the target expected by the Pandeglang Regency KPU; the low level of community participation in several sub-districts in Pandeglang Regency in casting their right to vote; and the lack of socialization carried out by the Pandeglang Regency KPU in an effort to increase voter participation in Pandeglang Regency. The lack of coordination between the KPU of Pandeglang Regency and the DISKOMINFO Service regarding the use of social and electronic media has not been maximized in facilitating the delivery of information about the regional elections. The purpose of this study is to explain and describe how the Pandeglang Regency KPU Strategy will increase voter participation in the simultaneous local elections in Pandeglang Regency in 2020. This research uses the theory of SWOT analysis techniques according to Kotler (2008: 88). The method used in this research is descriptive-qualitative. The results showed that the strategies used by the Pandeglang Regency KPU to increase voter participation included: mutual cooperation between Pandeglang Regency KPU members in conducting elections; continuous technical guidance and training to improve the performance of regional elections in Pandeglang Regency in 2020; Utilizing electronic media and internet media in validating voter data and serving the public to maximize socialization at various levels of society The achievement of this strategy that has not been maximized is inseparable from the limited human resources, limited budget of the KPU, Pandeglang Regency KPU only relying on conventional socialization, Pandeglang Regency KPU not utilizing social media in outreach, limited facilities and infrastructure, and there are still many DPT problems.
EVALUASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA DI KOTA SERANG Shelvy, Shelvy Hendianingsih; Suwaib Amirudin; Ayuning Budiati
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 9 No. 04 (2024): Volume 09 No. 04, Desember 2024.
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v9i04.19361

Abstract

The city of Serang faces significant challenges in realizing a Child Friendly City, even though it involves various parties, problems such as violence against children, dropping out of school, and low access to education still hinder the optimal fulfillment of children's rights. This research uses descriptive qualitative methods to evaluate Serang City Regional Regulation Policy No. 06 of 2015 concerning Children-Friendly Cities, with a focus on describing phenomena related to the fulfillment and protection of children's rights in the city. Through systematic data analysis and source triangulation, this research aims to ensure the credibility and objectivity of the findings obtained. This research shows that the Child Friendly City (KLA) program in Serang City, especially in the Education, Utilization of Free Time and Cultural Activities clusters, still faces various challenges in fulfilling children's rights, with very low participation rates for children returning to school and a lack of facilities. as well as adequate socialization. Collaborative efforts between the government and the community are needed to increase program effectiveness and ensure children's rights are optimally fulfilled.
Co-Authors Bella Yuniar Putri DwiKartini Juliannes Cadith Milwan, Milwan Puji Wiyono Shelvy, Shelvy Hendianingsih Sukri Wijaya Suwaib Amiruddin Suwaib Amirudin