Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Abdimas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Dermawati Sihite
Universitas Lambung Mangkurat
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM PETANI LAHAN BASAH DI BATOLA DALAM EKSISTENSI PADA UPAYA KETAHANAN PANGAN Mohammad Effendy; Dermawati Sihite; Rahmida Erliyani
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.554 KB) | DOI: 10.33474/hukeno.v6i1.14037

Abstract

Penelitian ini adalah persoalan mengenai eksistensi dan peran petani dalam upaya ketahanan pangan pada masyarakat di desa-desa pada kabupaten Batola. Mengingat Kabupaten Batola memiliki luasan lahan pertanian lahan basah dan kabupaten ini merupakan salah satu penyangga ketahanan pangan di Kalimanatan Selatan. secara normatif perlindungan petani dan norma tentang pangan,. Oleh karenanya menjadi penting mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah khsususnya terkait upaya mencapai ketahanan pangan, dan bagaiamana pula perlindungan akan hak petani terkait eksistensi dan pemberdayaan dalam berbagai upaya menuju ketahanan pangan. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan mengkontruksikan bagaimana implementasi peraturan hukum tentang pangan dan pemberdayaan petani, dengan menganalisis upaya yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten Batola dalam mencapai tujuan tersebut. mewujudkan ketahanan pangan dan keterlibatan para petani dalam tujuan tersebut. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode empiris,yakni menggali keadaan secara nyata dilokasi penelitian. Sebagaian data-data primer dengan mengumpulkan data melalui wawancara. Kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan peraturan hukum terkait pangan dan pemberdayaan petani.  Kemudian juga menggunakan teori-teori hukum yang yang relevan dengan obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Batola sudah membuat rencana berbagai kebijakan terkait tujuan mewujudkan ketahanan pangan. upaya tersebut pemberdayaan masyarakat petani sudah dilakukan dengan melibatkan petani dalam mendirikan Lumbung-Lumbung padi di berbagai desa Kecamatan Anjr Pasar, dan melibatkan petani dalam mengembangkan jenis tanaman selain padi serta areal pekarangan sebagai areal perkebunan tanaman pertanian dan perkebunan. Hal ini menunjukkan perlindungan para petani dalam mencapai ketahanan pangan sudah dilakukan dengan membuat berbagai kebijakan  terkait hal ini, dan di implementasikan dalam bidang ketahanan pangan dan pertanian 
IMPLEMENTASI MODEL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BIDANG HUKUM DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN H M Hadin Muhjad; Rahmida Erliyani; Dermawati Sihite
ABDIMAS: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol 9, No 01 (2016): JUNI 2016
Publisher : LPPM UNIMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (777.908 KB) | DOI: 10.36412/abdimas.v9i01.581

Abstract

The principle of rule of law is the recognition of human rights and equality before the law that emphasizes a balanced and equal treatment to every citizen before the law. That is in line with the terms of the provision of legal aid and advocacy to the public asa part of their constitutional right. Therefore it is necessary to grant a good understanding of the entire community to gain their rights to legal assistance and advocacy. Implementation of legal aid is an important part in providing legal benefit for the community. In order to benefit the community law required an appropriate model of legal aid in achieving those goals in this connection referred to the legal service action model. Legal service actions are an attempt to establish a culture of law in both the life of the nation and an attempt awareness of legal rights and obligations of society which is constitutionally recognized.Community service activities in law with legal service actions, conducted by the Facultyof Law as an embodiment of HigherEducationTridarma which in this regard isLambung Mangkurat Univercity through LKBH (Legal aid and consultation bodies) has conducted a series of activities conceived as a legal service actions.
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAHAN BASAH DALAM PRANATA HUKUM DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Mohammad Effendy; Dermawati Sihite; Rahmida Erliyani
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.167-175

Abstract

Penelitian ini berfokus perlindungan lahan basah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimnatan Selatan. Di pilihnya lokasi di Kabupaten ini mengingat daerah Kabupaten HSU ini memiliki kawasan lahan basah yang sangat besar luasannya untuk wilayah provinsi Kalimantan Selatan ini. Berdasarkan konsep perlindungan hukum menurut ilmu hukum bahwa perlindungan bersifat preventif dan bersifat represif. Salah satu bentuk perlindungan hukum preventif (pencegahan ) adalah ketika konsep dan tujuan perlindungan diatur atau dituangkan dalam tataran peraturan peraturan hukum. Yang menjadi fokus penelitian tentang perlindungan hukum lahan basah ini di teliti tentang bagaimana pengaturan dan pemanfataan kawasan lahan basah di wilayah pedesaan  oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan tentang bagaimana implementasi perlindungan  terhadap lahan basah dalam pranata hukum Kabupaten Hulu Sungai Utara.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normative dengan didukung data data empiris. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfatan kawasan lahan basah ini dalam pengaturannya akan mengacu secara umum pada ketentuan kawasan dalam Perda tentang Tata Ruang, juga pengaturan yang terkait dengan perlindungan lingkungan. pemanfataan kawasan lahan basah di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dikembangkan untuk berbagai kegiatan yakni : Usaha transportasi/pengangkutan ( Transportasi sungai ),usaha pemeliharaan ikan  dan pengolahannya,usaha pertanian (untuk kawasan persawahan ),usaha wilayah/ tempat pengembangan Peternakan itik, kerbau,usaha pengembangan wisata (Kolam pemancingan ikan, wisata Lomba renang kerbau rawa) Implementasi perlindungan hukum kawasan lahan basah di kabupaten HSU Provinsi Kalimnatan Selatan dalam bentuk kegiatan pemanfataan kawasan lahan basah yang disesuaikan dengan potensi geografis kabupaten ini dan  penyusunan konsep perlindungan lingkungan lahan basah ini dituangkan dalam berbagai pranata hukum di kabupaten ini yakni dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta dalam pertauran desa
Co-Authors Mohammad Effendy Mohammad Effendy Muhammad Hadin Muhjad, Muhammad Hadin Rahmida Erliyani