Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.984
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Banua Law Review Collegium Studiosum Journal Abdimas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah
Rahmida Erliyani
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
KEWAJIBAN UNTUK MENJAGA KERAHASIAAN AKTA OLEH NOTARIS DAN KARYAWAN NOTARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM Rahmida Erliyani; Muhammad Hadin Muhjad; Lia Audia Puspita
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 1 (2021): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.222 KB) | DOI: 10.33474/hukeno.v5i1.9223

Abstract

The purpose of this study is to find out and understand the Witnesses' Essence and Testimony in notary law. And to know and understand the legal consequences for former Notary employees who provide information to open the confidentiality of the deed. The usefulness of this research is as information material within the framework of the development of science and insights in legal disciplines, especially notary law. And as a contribution of thought in enriching the horizons for the parties concerned. According to the results of the study that the position of witnesses in notary law is to meet the formal requirements of a deed. The position of a witness is a unity in a notarial deed, witnesses who come from Notary employees in practice in the field are not always employees who type the deeds of the parties. It is not uncommon for employees who are witnesses to the signing and reading of the deed to know only at the time the incident took place. So the Notary employee in his position as a witness is not obliged to remember the contents of the deed. As long as he does not commit illegal acts in his duties as a Notary employee to type the deeds of the parties, his existence in a notarial deed does not conflict with the provisions of the Notary compulsory to keep the contents of the deed.And how the obligation to be awarded the deed by o notary and notary employee ?
PERLINDUNGAN HUKUM PETANI LAHAN BASAH DI BATOLA DALAM EKSISTENSI PADA UPAYA KETAHANAN PANGAN Mohammad Effendy; Dermawati Sihite; Rahmida Erliyani
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.554 KB) | DOI: 10.33474/hukeno.v6i1.14037

Abstract

Penelitian ini adalah persoalan mengenai eksistensi dan peran petani dalam upaya ketahanan pangan pada masyarakat di desa-desa pada kabupaten Batola. Mengingat Kabupaten Batola memiliki luasan lahan pertanian lahan basah dan kabupaten ini merupakan salah satu penyangga ketahanan pangan di Kalimanatan Selatan. secara normatif perlindungan petani dan norma tentang pangan,. Oleh karenanya menjadi penting mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah khsususnya terkait upaya mencapai ketahanan pangan, dan bagaiamana pula perlindungan akan hak petani terkait eksistensi dan pemberdayaan dalam berbagai upaya menuju ketahanan pangan. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan mengkontruksikan bagaimana implementasi peraturan hukum tentang pangan dan pemberdayaan petani, dengan menganalisis upaya yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten Batola dalam mencapai tujuan tersebut. mewujudkan ketahanan pangan dan keterlibatan para petani dalam tujuan tersebut. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode empiris,yakni menggali keadaan secara nyata dilokasi penelitian. Sebagaian data-data primer dengan mengumpulkan data melalui wawancara. Kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan peraturan hukum terkait pangan dan pemberdayaan petani.  Kemudian juga menggunakan teori-teori hukum yang yang relevan dengan obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Batola sudah membuat rencana berbagai kebijakan terkait tujuan mewujudkan ketahanan pangan. upaya tersebut pemberdayaan masyarakat petani sudah dilakukan dengan melibatkan petani dalam mendirikan Lumbung-Lumbung padi di berbagai desa Kecamatan Anjr Pasar, dan melibatkan petani dalam mengembangkan jenis tanaman selain padi serta areal pekarangan sebagai areal perkebunan tanaman pertanian dan perkebunan. Hal ini menunjukkan perlindungan para petani dalam mencapai ketahanan pangan sudah dilakukan dengan membuat berbagai kebijakan  terkait hal ini, dan di implementasikan dalam bidang ketahanan pangan dan pertanian 
IMPLEMENTASI MODEL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BIDANG HUKUM DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN H M Hadin Muhjad; Rahmida Erliyani; Dermawati Sihite
ABDIMAS: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol 9, No 01 (2016): JUNI 2016
Publisher : LPPM UNIMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (777.908 KB) | DOI: 10.36412/abdimas.v9i01.581

Abstract

The principle of rule of law is the recognition of human rights and equality before the law that emphasizes a balanced and equal treatment to every citizen before the law. That is in line with the terms of the provision of legal aid and advocacy to the public asa part of their constitutional right. Therefore it is necessary to grant a good understanding of the entire community to gain their rights to legal assistance and advocacy. Implementation of legal aid is an important part in providing legal benefit for the community. In order to benefit the community law required an appropriate model of legal aid in achieving those goals in this connection referred to the legal service action model. Legal service actions are an attempt to establish a culture of law in both the life of the nation and an attempt awareness of legal rights and obligations of society which is constitutionally recognized.Community service activities in law with legal service actions, conducted by the Facultyof Law as an embodiment of HigherEducationTridarma which in this regard isLambung Mangkurat Univercity through LKBH (Legal aid and consultation bodies) has conducted a series of activities conceived as a legal service actions.
Kepastian Hukum Tentang Pengaturan Penegakan Pidana Mengenai Kewajiban Membayar Upah Pekerja poppy rezki adiatma; Rahmida Erliyani; Suprapto Suprapto; Muhammad Hendri Yanova
Badamai Law Journal Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v7i1.14137

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pidana dalam penyelesaian sengketa terhadap upah yang tidak di bayar oleh pengusaha. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sifat penelitian preskriptif yakni menguji kembali menurut teori hukum terhadap norma yang dianggap masih kabur. Hasil penelitian ini menunjukkan sejatinya dalam hal pekerja/buruh melakukan upaya hukum untuk mendapatkan perlindungan terhadap upah pekerja/buruh yang dengan sengaja/ lalai tidak di bayar oleh pengusaha saat ini menurut pengaturan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan melaui prosedur pidana, dalam proses pengaduan pihak pekerja/buruh kepada dinas ketenagakerjaan sampai pada proses mediasi baik itu perundingan dengan pengusaha atau sering juga di sebut perundingan bippartit atau perundingan dengan melibatkan pihak pengawas & Pembinaan ketenagakerjaan sebagai mediator/perundingan tripartit.sehingga dalam hal penolakan yang di sampaikan pihak pengusaha dalam perundingan tersebut mediator membuat anjuran tertulis apakah akan di lanjutkan ke PHI atau ditempuh melalui pidana Selanjutnya tentu saja proses yang dianut sekarang tidak mencerminkan ketidak pastian hukum, yang mana hukum pidana itu sendiri menganut prinsip asas ultimum remedium. Yang seharusnya aturan dibuat guna mempermudah pekerja melakukan upaya hukum dalam mendapatkan haknya kembali untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.
Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Keadilan Nisa Amalina Adlina; Rahmida Erliyani; Suprapto Suprapto
Banua Law Review Vol. 4 No. 2 (2022): October
Publisher : Banua Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/balrev.v4i2.44

Abstract

Pengaturan batas waktu dua tahun SP3 KPK pada Pasal 40 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 KPK menimbulkan polemik sehingga menjadi persoalan dalam memberikan nilai keadilan atau tidak dengan batasan waktu tersebut. Hal ini tidak sejalan dengan asas equality before the law yang disini terdapat diskriminasi antara pelaku tindak pidana umum dengan koruptor karena tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime yang penyidikannya membutuhkan cara yang luar biasa dan waktu yang cukup lama sehingga bagi negara dan masyarakat sebagai hal yang tidak mengandung nilai keadilan maka tidak perlu adanya batasan waktu pada Pasal 40 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK dan harus tetap mengacu kepada Pasal 109 Ayat (1) KUHAP. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.
URGENSI PENGELOLAAN LIMBAH PETERNAKAN ITIK SEBAGAI IMPLEMENTASI UU NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN Rahmida Erliyani; Achmad Ratomi; Indah Ramadhany
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.132-139

Abstract

Perlindungan akan kualitas lingkungan sudah menjadi hal yang diatur secara hukum. Sebagaimana Undang -Undang Lingkungan Hidup mengamatkan perlunya perlindungan lingkungan. Hak akan lingkungan yang bersih dan sehat adalah hak masyarakat dijamin UU No 32 Tahun 2009 dan sebagai amanat pasal 28 H UUD 1945. Riset mengenai hal ini relavan dalam upaya pemenuhan fokus penelitian yang berorentasi pada pengembangan keilmuan tentang pertanian dan lahan basah serta berkenaan dengan sumber daya alam dan lingkungan. Pembahasaan ini akan menganalisis keterkaitan dengan upaya untuk implementasi dari ketentuan Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Dan bagaimana juga relevansinya dengan upaya menjaga fungsi lingkungan hidup sebagai upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar berkualitas untuk kesehatan masyarakat. Hasil analisis normative menunjukkan tentang bagaimana masyarakat petani lahan basah mengelola limbah peternakan itiknya cukup menarik diketahui karena terkait dengan kesadaran untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan.Urgensinya perlunya pola atau model pengelolaan limbah dari usaha masyarakat dalam peternakan itiknya mengingat peternakan itik sebagaimana usaha peternakan lainnya juga akan berpotensi menghasilkan limbah, dan limbah yang dihasilkan juga bervariasi ada limbah padat, cair dan gas. Pengelolaan limbah yang baik dari usaha beternak itik diharapkan akan bermanfaaat bagi perlindungan lingkungan hidup masyarakat di sekitar tempat usaha peternakan tersebut. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bagaimana petani lahan basah yang beternek itik di daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah kecamatan Labuan Amas Selatan mengelola limbah peternakan itiknya berupa limbah cair dari kotoran itik tersebut yang dikelola tanpa menggunakan sentuhan teknologi, hanya secara konvensional dan masih banyak yang tidak dikelola dengan baik. Tidak ada model pengelolaan limbah yang secara spesifik dan terkelola dengan baik
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAHAN BASAH DALAM PRANATA HUKUM DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Mohammad Effendy; Dermawati Sihite; Rahmida Erliyani
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.167-175

Abstract

Penelitian ini berfokus perlindungan lahan basah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimnatan Selatan. Di pilihnya lokasi di Kabupaten ini mengingat daerah Kabupaten HSU ini memiliki kawasan lahan basah yang sangat besar luasannya untuk wilayah provinsi Kalimantan Selatan ini. Berdasarkan konsep perlindungan hukum menurut ilmu hukum bahwa perlindungan bersifat preventif dan bersifat represif. Salah satu bentuk perlindungan hukum preventif (pencegahan ) adalah ketika konsep dan tujuan perlindungan diatur atau dituangkan dalam tataran peraturan peraturan hukum. Yang menjadi fokus penelitian tentang perlindungan hukum lahan basah ini di teliti tentang bagaimana pengaturan dan pemanfataan kawasan lahan basah di wilayah pedesaan  oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan tentang bagaimana implementasi perlindungan  terhadap lahan basah dalam pranata hukum Kabupaten Hulu Sungai Utara.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normative dengan didukung data data empiris. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfatan kawasan lahan basah ini dalam pengaturannya akan mengacu secara umum pada ketentuan kawasan dalam Perda tentang Tata Ruang, juga pengaturan yang terkait dengan perlindungan lingkungan. pemanfataan kawasan lahan basah di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dikembangkan untuk berbagai kegiatan yakni : Usaha transportasi/pengangkutan ( Transportasi sungai ),usaha pemeliharaan ikan  dan pengolahannya,usaha pertanian (untuk kawasan persawahan ),usaha wilayah/ tempat pengembangan Peternakan itik, kerbau,usaha pengembangan wisata (Kolam pemancingan ikan, wisata Lomba renang kerbau rawa) Implementasi perlindungan hukum kawasan lahan basah di kabupaten HSU Provinsi Kalimnatan Selatan dalam bentuk kegiatan pemanfataan kawasan lahan basah yang disesuaikan dengan potensi geografis kabupaten ini dan  penyusunan konsep perlindungan lingkungan lahan basah ini dituangkan dalam berbagai pranata hukum di kabupaten ini yakni dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta dalam pertauran desa
PENGAWASAN PEMERIKSAAN SAKSI PADA PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK Lina Majdina; Rahmida Erliyani; Suprapto Suprapto
Badamai Law Journal Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v5i1.10830

Abstract

Ketidakjelasan terkait pengawasan pemeriksaan saksi dan/atau ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perma 4/2020 menimbulkan beberapa potensi permasalahan diantaranya karena ketidakjelasan tanggungjawab pengawasan proses pemeriksaan saksi dan/atau ahli tersebut diantaranya potensi saksi berinteraksi satu sama lain sebelum memberikan kesaksian atau waktu pemeriksaan saksi dan/atau ahli secara elektronik secara visual melalui media elektronik saksi terlihat baik-baik saja akan tetapi sebenarnya saksi mendapat tekanan/ancaman dalam memberikan keterangannya sehingga keterangan saksi dapat dikondisikan sesuai kehendak pihak tertentu. Jenis penelitian hukum ini normatif, pendekatan masalah menggunakan pendekatan legislatif, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif, sifat penelitian ini adalah preskriptif analitis, jenis Penelitian Berorientasi Reformasi dengan sumber primer bahan sekunder, bahan hukum sekunder , dan bahan hukum tersier diperoleh melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat setidaknya dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Pengawasan pemeriksaan saksi perkara pidana secara elektronik, Perma 4/2020 tidak jelas mengatur terkait kewenangan pengawasan pemeriksaan saksi secara elektronik akan tetapi ketentuan dalam KUHAP menyatakan Hakim Ketua sidang wajib memastikan saksi memberikan keterangan secara bebas, sebagaimana teori kewenangan dimana kewenangan secara atribusi dimana kewenangan pengawasan pemeriksan saksi ada pada Hakim Ketua Sidang. Kedua, Mahkamah Agung kurang jelas terkait pengaturan pengawasan pemeriksaan saksi secara elektronik khususnya terkait tanggungjawab pengawasan pelaksanaannya guna menghindari potensi-potensi pelanggaran ketentuan pemeriksaan saksi secara elektronik dengan merujuk pada ketentuan dalam KUHAP.
Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law Nurunnisa Nurunnisa; Rahmida Erliyani; Gilang Fitri Hermawan; Yehia Mohamed Mostafa Abdelhadi
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 23 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/sjhp.v23i1.9523

Abstract

Marriage, marriage dissolution due to marriage annulment and joint property which must be divided because of marriage annulment is one of the things that must strictly regulated by the state, but in Indonesia is still not regulated concretely, giving rise to a legal vacuum. So, this research aims to find out how the legal arrangements regarding the settlement of the division of joint assets after the cancellation of marriage and to find out how the implications of the cancellation of marriage on joint assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law. The results are that first, the Compilation of Islamic Law and National Law cannot become the norm governing the distribution of joint assets if a marriage annulled. Second, there are no legal consequences for shared assets after the annulment of the marriage, but the ownership rights to the assets that have been mixed must be divided fairly between the parties. So that there must be codified arrangements so that there is no legal vacuum which can lead to multiple interpretations and in conducting marriages it would be better to make a marriage agreement to separate assets.
VERSTEK DECISION POWER ON UNDER-HANDS SELLING WHICH THE SELLER DOESN'T EXIST Ratna Khairani; Rahmida Erliyani; Anang S hophan Tornado
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 4 (2023): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i4.2023.1773-1793

Abstract

The transfer of land rights is the transfer of land rights from the old right holder to the new right holder according to the provisions of the applicable laws and regulations. Land law in Indonesia requires the transfer of land rights to be carried out before the Land Deed Official (PPAT), because basically buying and selling land must meet clear and cash requirements. Government Regulation Number 24 of 1997 Concerning Land Registration in Article 37 paragraph (1) states that "Transfers of land rights and ownership rights to apartment units through buying and selling, exchange, grants, entry into the company and other legal actions for transferring rights, except for transfers of rights through auctions, can only be registered if proven by a deed drawn up by the PPAT who is authorized according to the provisions of the applicable laws and regulations." This is what happened in the decision of the Batulicin District CourtNumber: 68/Pdt.G/2021/PN Btn, where the sale and purchase is carried out underhanded and when registration is desired, the whereabouts of the seller cannot be identified, so the sale and purchase cannot be transferred and registered, because one of the requirements for land registration is there is a deedauthentic which proves that it is true that a legal act of sale and purchase has taken place, so that the making of the sale and purchase deed is hampered. The problem that the author raises in this study is how is the verstek decision that has been inkracht regarding the Registration of Transfer of Land Rights and what is the validity of the making of the Deed of Sale and Purchase (AJB) by PPAT based on the verstek decision? The results in this study are that decisions that have permanent legal force can be enforced, where decisions have binding legal force (binding force), strength of proof (Proving Power) and powerExecutorial (Executorial Force). So the deed can be said to be valid because until now, no party feels that they have been harmed, or that there has been a lawsuit filed against the PPAT concerned regarding the confusion over the existence of the deed
Co-Authors Achmad Faishal Achmad Ratomi Alke Mario Anang Shophan Tornado Dermawati Sihite Dita Herlina Sari Gilang Fitri Hermawan Indah Ramadhany Khadijah Lia Audia Puspita Lina Majdina Mohammad Effendy Mohammad Effendy Muhammad Hadin Muhjad, Muhammad Hadin Muhammad Hendri Yanova Nisa Amalina Adlina Noor Hafidah Nurunnisa Nurunnisa poppy rezki adiatma Ratna Khairani Suprapto Suprapto Yehia Mohamed Mostafa Abdelhadi