<![CDATA[Penetapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung di satu sisi memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan kawasan destinasi unggulan di Provinsi Banten, tetapi disisi lain menimbulkan permasalahan yang harus segera dituntaskan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan apa saja yang terjadi pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2012 tersebut, solusi apa yang dilakukan terkait masalah tersebut, serta model komunikasi yang seperti apa yang tepat untuk bisa diimplementasikan terkait pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersumber pada data hasil wawancara mendalam, observasi di lapangan, serta Focus Group Discussion (FGD). Hasil dari data tersebut kemudian dijadikan sebagai Model Komunikasi Humas Pemerintahan Provinsi Banten dan Masyarakat. yang berlandaskan pada model two way communication Schramm, dan model komunikasi Devito. Hasil penelitian menegaskan bahwa permasalahan yang terjadi adalah lemahnya koordinasi dan sinkronisasi kerja sebagai imbas dari belum berfungsiya dewan kawasan sebagaimana mestinya. Solusi atas masalah tersebut adalah adanya Humas Dewan Kawasan yang mengatur distribusi koordinasi dan sinkronisasi yang lebih terarah di antara pihak terkait, terutama pada pelaksana di tingkat kawasan nasional, propinsi dan daerah. Model komunikasi humas yang ditawarkan dalam penelitian ini kiranya bisa memberikan ruang publik bagi semua pemangku dalam hal pengembangan KEK Pariwisata Tanjung Lesung.]]>
