Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam
Siti Musawwamah
Jurusan Syari’ah STAIN Pamekasan, Jln Raya Panglegur, Km. 4 Pamekasan
Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PRO-KONTRA ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGESAHAN HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DENGAN AYAH BIOLOGIS Musawwamah, Siti
NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam Vol 10, No 1 (2013)
Publisher : STAIN PAMEKASAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.52 KB) | DOI: 10.19105/nuansa.v10i1.167

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengesahan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologis telah direspon dan bahkan diperdebatkan sangat serius oleh beragam kalangan, termasuk masyarakat di Pamekasan. Mereka berbeda dalam memaknai rumusan baru hasil uji materiil atas Pasal 43 ayat (1) UUP: hubungan keperdataan anak luar kawin hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya diubah (ditambah) menjadi: “dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya. ”Sebagian kalangan mendukung dan sebagian lainnya menolak. Dukungan maupun penolakan itu sampai pada derajat kontroversial karena masing-masing kelompok itu saling bersikukuh pada pembenaran atas argumentasi dan dalil-dalil yang dikemukakannya. Para pendukung menilai putusan MK merupakan terobosan hukum yang progresif dalam melindungi hak-hak konstitusional anak. Pihak yang menolak mengkhawatirkan putusan MK merupakan affirmasi bahkan legalisasi perkawinan sirri, perzinahan, dan kumpul kebo (samen laven).
MEDIASI INTEGRATIF DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN Musawwamah, Siti
NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam Vol 11, No 2 (2014)
Publisher : STAIN PAMEKASAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (406.458 KB) | DOI: 10.19105/nuansa.v11i2.537

Abstract

Pemberlakuan kebijakan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ditandai perubahan fundamental, yaitu proses penyelesaian sengketa dapat dipersingkat karena para pihak yang berperkara tidak harus menempuh seluruh tahapan proses persidangan, tetapi cukup sampai pada pra pemeriksaan jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian melalui mediasi di awal persidangan. Di Pengadilan Agama Pamekasan pelaksanaan mediasi diberlakukan untuk perkara yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Pada umumnya para pihak memilih mediator dari pihak hakim karena tidak ada kewajiban biaya tambahan untuk jasa mediator. Mereka dapat menghadap mediator secara langsung di ruang hakim setelah tidak dapat didamaikan pada proses litigasi/persidangan pertama. Kendala Pelaksanaannya adalah: (a) Ketidaktahuan para pihak tentang urgensi mediasi; (b) Sikap tidak koperatif aparat desa baik kepada para pihak yang memasrahkan perkaranya maupun pada para pihak yang tidak memasrahkannya; dan (c) keterbatasan sarana dan prasarana pelaksanaan mediasi. Solusi atas Kendala Pelaksanaan Mediasi Integratif adalah: (a) Untuk mengatasi keengganan atau sikap apatis para pihak menjalani proses mediasi adalah setengah dipaksa setelah mediator tidak berhasil menjelaskan urgensi mediasi; (b) Untuk mengatasi sikap tidak koperatif dari aparat desa ditempuh cara persuasif dengan menjelaskan urgensi mediasi; dan (c) Untuk mengatasi kendala kelengkapan sarana dan prasarana, mediasi terpaksa dilaksanakan di ruang hakim
Penguatan Karakter Dalam Pendidikan Sistem Persekolahan (Implementasi Perpres Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter) Musawwamah, Siti; Taufiqurrahman, Taufiqurrahman
NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam Vol 16, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.194 KB) | DOI: 10.19105/nuansa.v16i1.2369

Abstract

Keberhasilan dan kegagalan peradaban suatu bangsa banyak ditentukan oleh karakter warga bangsanya. Oleh karenanya, pendidikan karakter menempati posisi tertinggi dalam prioritas pembangunan bangsa secara fisik material maupun secara psikis-spiritual. Lembaga pendidikan juga diberi amanat oleh negara untuk mendidik generasi bangsa dalam mewujudkan karakter warga bangsa yang unggul dan mapan. Termasuk di dalamnya lembaga pendidikan tingkat menengah di seluruh Indonesia. Untuk memperkokoh karakter warga bangsa, pemerintah menerbitkan regulasi berupa PERPRES Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan tentang kesiapan penyelenggara sistem persekolahan dalam pelaksanaan PPK; gambaran tentang pelaksanaan PPK pada sistem pesekolahan; problem pelaksanaan PPK dalam pendidikan sistem persekolahan; dan langkah-langkah solutif penyelenggara pendidikan dalam memecahkan problem pelaksanaan PPK dalam pendidikan sistem persekolahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode kualitatif dengan orientasi teotetik fenomenologis untuk mengungkap dan mendeskripsikan fokur-fokus kajian. Lokasi penelitian ini di SMA Negeri 1 Pamekasan. Informan penelitian ini adalah guru, pimpinan sekolah, dan murid. Analisis data dilakukan secara kualitatif terhadap catatan lapangan. Analisis ini dilakukan pada saat dan setelah pengumpulan data dilakukan. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan 4 teknik, yaitu kredibilitas, dependabilitas, transferablitas, dan konfirmabilitas.(The success and the failure of a nation’s civilization depends on the characteristics of its people’s character. Therefore, character building sets in the highest position in the priority of the nation’s development both material-physically and mental- spiritually. The nation also instructs the education institution to teach the students well in forming an excellent and proper citizen, including all senior high schools in Indonesia. In forming the citizen’s character, the government publishes the regulation of PERPRES no. 87 year 2017 about the strengthening of character building or PPK. The purpose of this research is to reveal, identify and describe the readiness of the organizer of schooling system in implementing PPK; the description of the PPK implementation in schooling system; the problems in implementing PPK in schooling system; and the solutions for the education organizer in solving the problems of PPK implementation in schooling system. The research uses the qualitative method and approach with theoretic phenomenological orientation to reveal and describe the research focuses. The location of this research is at SMAN 1 Pamekasan. The sources of data are the teachers, the principle, and the students. The data analysis to the field notes is done qualitatively. This analysis is done in the process of data collecting and afterward. The checking of data is done with four techniques; they are credibility, dependability, transferability and confirm ability.)
The Power of Husband-Wife Communication in Building Family Resilience and Preventing Divorce: A Study of Maṣlaḥah Mursalah Teguh Mulyo, Mufrod; Nasution, Khoiruddin; Batubara, Samin; Musawwamah, Siti; Abdullah, Raihanah
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 17 No. 2 (2023)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/mnh.v17i2.7651

Abstract

This paper is prepared based on the research on 18 couples of husbands and wives from a faculty at a state Islamic university in Yogyakarta. The research found that good communication between husbands and wives in household life could build family resilience and prevent divorce. This study used normative-sociology approach combined with the maṣlaḥah mursalah and convergence theories, which was further combined with the Ibnu Miskawaih and K. Hajar Dewantoro’s theories. The data was collected by distributing questionnaires to 18 couples of husbands and wives. The study found that a good communication between wives and husbands could be built through verbal and non-verbal communications. These verbal and non-verbal communications had the same strength in building a good communication, depending on the situations. There were times when it was more appropriate to use verbal communication, while there were also times when non-verbal communication was the right choice. It could, therefore, be said that communication played a crucial role in building family resilience. Thus, analyzed using the maṣlaḥah mursalah theory, it was not an exaggeration to state that building communication is a necessity for husbands and wives. It is not even exaggerating to say that building a good communication is an obligation that husbands and wives cannot ignore.  
Divorcing Husbands as a Solution to Protect Women’s Dignity: A Case Study of Domestic Violence at Madura Religious Court Musawwamah, Siti
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 6, No 2 (2022): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v6i2.14929

Abstract

This present study is concerned with the domestic violence settlements in divorce cases at religious courts. The study aimed to investigate the underlying reasons behind filing a divorce to religious courts, the women’s position in the trial process, and the women’s access to justice, as well as the women’s acceptance of the decisions of domestic violence cases. This case study collected the primary data through documents and interviews. The documents were court decisions concerning domestic violence, and the interviewees consisted of judges and domestic violence victims. The findings of the study found that resolving domestic violence through a judicial divorce in a religious court has been more practical and less complicated, which only involves limited parties, with an aim to preserve the family’s reputation (marwah) and children’s psychology. Further, women have the same legal standing as their husbands during the trial process, but this does not guarantee post-divorce justice because the husbands rarely attend court hearings (i.e., verstek decision). Women, the victims of domestic violence who resolve the violence through a divorce, accept the decision of the panel of judges even though the judges only grant the primary lawsuit to terminate the marriage bond. For these women, the decision is seen as a solution that can break the chain of violence and tyrannical behavior of their husbands. The urge to be immediately free of the snares of violence causes them to overlook the various risks of divorce, such as becoming widows and bearing all of the obligations that are not theirs, e.g., caring for and fulfilling all of their children’s needs on their own.
Co-Authors Batubara, Samin Khoiruddin Nasution Raihanah Abdullah Taufiqurrahman Taufiqurrahman Teguh Mulyo, Mufrod