Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jendela Hukum
Suryaningsih Suryaningsih
Dosen Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PERJANJIAN KREDIT DENGAN AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA Suryaningsih Suryaningsih
Jurnal Jendela Hukum Vol 7 No 2 (2020): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v7i2.1066

Abstract

Fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan kredit yang telah mendapatkan pengaturan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau yang dikenal dengan UUJF pada tanggal 30 September 1999. Dalam proses pembebanan kredit dengan jaminan fidusia, akta jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di wilayah setempat untuk diterbitkan Sertipikat Jaminan Fidusianya. Namun dalam praktik di lapangan yang sering kali terjadi adalah tidak dilakukan pendaftaran akta jaminan fidusia tersebut. Pengikatan kredit dengan jaminan fidusia hanya terbatas pada pembuatan akta jaminan fidusia di hadapan Notaris. Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah penelitian yang berjudul Perjanjian Kredit Dengan Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang akibat hukum terhadap akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan data diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Pada intinya setiap akta jaminan fidusia yang mengikat objek jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan.
KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN HUKUM Suryaningsih Suryaningsih
Jurnal Jendela Hukum Vol 7 No 2 (2020): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v7i2.1070

Abstract

Ketertiban lalu lintas di jalan raya merupakan sesuatu hal yang sama – sama kita dambakan, karena akhir – akhir ini lalu lintas di jalan raya kenyataanya merupakan “the killing field”. Masalah lalu lintas semakin serius dan terus meningkat, hal ini dikarenakan kemajuan peradaban manusia serta kemajuan tehnologi yang demikian pesatnya. Kemajuan ini akan mendorong terbentuknya kota – kota besar, kota – kota metropolis dan mega polis yang tentu saja oleh suasana lalu lintas yang semakin rumit. Keadaan ini timbul bisa karena bermacam-macam alasan antara lain, bertambahnya jumlah kendaraan bermotor termasuk kondisi kendaraanya, kondisi jalan yang kurang memenuhi syarat misalnya jalan rusak atau kurang lebar, penerapan peraturan yang kurang menggigit kepada para pengguna jalan raya atau masyarakat, kurangnya kesadaran para pengemudi mematuhi peraturan lalu lintas dan rendahnya etika dalam berlalu lintas di jalan raya. Ada beberapa factor yang mempengaruhi kesadaran hukum berlalu lintas. Diantara factor itu factor manusialah yang paling menonjol sebagai penyebab terjadinya kecelakaan. Untuk mengurangi hal itu perlu peningkatan kesadaran hukum beralalu lintas, baik sebagai pengemudi maupun sebagai pejalan kaki. Disamping kesadaran hukum, penegakkan hukum juga sangat diperlukan untuk mewujudkan adanya tertib berlalu lintas di jalan raya.
PROSES PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH Suryaningsih Suryaningsih; Zainuri Zainuri
Jurnal Jendela Hukum Vol 8 No 2 (2021): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v8i2.1574

Abstract

Pentingnya peranan sertipikat, kekuatan pembuktiannya tidak hanya berlaku eksternal/terhadap pihak luar, tetapi juga mempunyai kekuatan internal, yakni pemberian rasa aman bagi para pemegang/pemiliknya, serta para ahli warisnya agar dikemudian hari ahli warisnya tidak mengalami kesulitan. Sertipikat diberikan bagi tanah – tanah yang ada surat ukurnya, ataupun tanah – tanah yang sudah diselenggarakan pengukuran desa demi desa, oleh karenanya sertipikat ini merupakan suatu pembuktian yang kuat, baik subyek maupun obyek hak atas tanah. Sehubungan dengan pentingnya peranan sertipikat tanah maka, Pasal 19 Undang Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria yang disebut dengan UUPA, memerintahkan untuk diadakannya suatu perbuatan yaitu pendaftaran tanah yang merupakan realisasi dari salah satu tujuan UUPA yang output-nya adalah surat tanda bukti hak yang dinamakan sertipikat.
Ganti Kerugian atas Pelepasan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Suryaningsih Suryaningsih; Zainuri Zainuri
Jurnal Jendela Hukum Vol 9 No 2 (2022): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v9i2.2294

Abstract

Untuk KepentingansUmum dan PenetapansGantidKerugiannyastidak lepas dari masalah pelepasan hak atasstanah, bangunan sertasbenda-benda yang berkaitan dengan tanah. Dalamdmelakukandpelepasandhakkatasetanah sering terjadikberbagai hambatan terutamacyangcberkaitancdengancPenetapancbesarnya Ganti Kerugian, yang seharusnya dilakukancdengan memperhatikan lokasikobyekatanah yangdakancdibebaskan, dan hargacpasaran dilokasi tersebut sehinggadmemenuhidrasadkeadilan, terutama bagidpemilikjobyekdtanah. Penulisan ini dilakukanduntuk mengetahui Pelaksanaan Ganti KerugianjAtas Pelepasan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan, apakah sudah sesuai dengan peraturanjyang berlaku dan memenuhi rasahkeadilan masyarakatjyang terdampak pembangunan. Penulisan ini bertujuand untuk mengetahuidproses pemberian gantidkerugian dalam pengadaan atau pelepasan tanah untuk kepentingan pembangunan. Penulisan mengkajidketentuan hukum yang berlaku. Proses pembebasan tanah dan proses pemberian ganti kerugian dalam pengadaan atau pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan dilakukan sesuai Undang-Undang yang berlaku, proses pemberian ganti kerugian kepada bekas pemilik tanah yang telah mensetujui harganya dilaksanakan sesuai peraturan di BPN Kota dan bagi yang tidak setuju dengan harga yang telah ditetapkan, maka pembayaran ganti kerugian dilakukan dengan menitipkan pembayarannya di Pengadilan Negeri.
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN Suryaningsih Suryaningsih; Zainuri Zainuri
Jurnal Jendela Hukum Vol 10 No 1 (2023): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/jjh.v10i1.2845

Abstract

Land is one of the most important factors in human life, everyone needs land for various forms of activities. Based on the provisions of Article 6 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 that in carrying out land registration, the Head of the Land Office is assisted by the Land Deed Official (PPAT) and other officials determined by statutory regulations. Based on this, this work is to know and understand the implementation of the registration of the transfer of ownership rights to land due to sale and purchase, whether the transfer has realized the orderly administration of land. The implementation of the registration of the transfer of land rights with the status of property rights due to sale and purchase at the Land Office makes the Land Administration Orderly must be implemented in accordance with the regulations governing the transfer of property rights to land due to sale and purchase.
Co-Authors Zainuri Zainuri Zainuri Zainuri