Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pamulang Law Review Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Jurnal Ragam Pengabdian
Guntarto Widodo
Universitas Pamulang
Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
UPAYA MELEPAS BUDAYA KORUPSI YANG TELAH MENGAKAR DI PARTAI POLITIK REPUBLIK INDONESIA Guntarto Widodo; Nur Sa'adah
Pamulang Law Review Vol 2, No 2 (2019): November 2019
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.579 KB) | DOI: 10.32493/palrev.v2i2.5686

Abstract

Korupsi sudah dianggap sebagai penyakit moral, bahkan ada kecenderungan semakin berkembang dengan penyebab multifaktor. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum dalam analisis terhadap pokok permasalahan. Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Upaya melepas budaya korupsi yang telah mengakar di Partai Politik yang ada di Republik Indonesia adalah dengan strategi melalui aspek preventif, detektif dan represif, yang dilaksanakan secara intensif dan terus menerus. Akibat hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak Komesioner dan pihak mantan caleg PDIP adalah menerima sanksi yang berat.
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI RAKYAT MISKIN SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW Nani Widya Sari; Sugeng Samiyono; Guntarto Widodo; Dian Ekawati
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.261 KB) | DOI: 10.32493/SKD.v6i2.y2019.4001

Abstract

Abstract Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum serta untuk mengetahui bentuk dan tujuan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin sebagai implementasi asas equality before the law. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitin hukum normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam peraturan yang menjelaskan mengenai hak mendapatkan bantuan hukum. Secara garis besar Undang-Undang Bantuan Hukum (UUBH) mengatur tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum yang didalamnya adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum dengan tujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum dalam mendapatkan akses keadilan secara konstitusional.Kata Kunci: Bantuan hukum, rakyat miskin, asas equality before the law
The Role Of The Prosecutor in  Optimizing  The  Implementation  of  Criminal  Sentences in  Additional to the Payment of Supervisory Money by  Convicted  Corruption Criminal Acts (The Dilemmatic of  Supervisory Money  Recorded as State Receivables) Sulis Setyowati; Saan Saan; Guntarto Widodo
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 2 (2026): Mei-Agustus, Sustainable Development Goals (SDGs): Multidisciplinary Perspectiv
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/0ds71g33

Abstract

This study examines the role of the executing prosecutor in optimizing the enforcement of additional criminal sanctions in the form of compensation payments imposed on convicted corruption offenders. The execution process involves asset tracing, asset seizure, public auction of confiscated property, asset impoverishment, and the imposition of substitute imprisonment when compensation cannot be recovered. A legal issue arises when a convicted person has completed the substitute imprisonment sentence but still has an unpaid compensation obligation, which is subsequently recorded as a state receivable. As long as the receivable remains outstanding, it continues to be reported in the execution records of the Prosecutor’s Office of the Republic of Indonesia and creates administrative burdens. This research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. Data were collected through documentary research and analyzed using qualitative descriptive analysis. The findings indicate that the execution of compensation payments is based on the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 5 of 2014 and the Attorney General’s regulations governing corruption law enforcement. The amount of compensation corresponds to the financial loss suffered by the state, calculated using either the net loss or total loss method. Therefore, this study recommends establishing a legal mechanism for writing off uncollectible state receivables to ensure legal certainty, reduce administrative burdens, and improve the effectiveness of executing corruption judgments.  
Co-Authors Dian Ekawati Nani Widya Sari Nur Sa’adah Saan Saan Sugeng Samiyono Sulis Setyowati