Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI RAKYAT MISKIN SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW Nani Widya Sari; Sugeng Samiyono; Guntarto Widodo; Dian Ekawati
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.261 KB) | DOI: 10.32493/SKD.v6i2.y2019.4001

Abstract

Abstract Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum serta untuk mengetahui bentuk dan tujuan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin sebagai implementasi asas equality before the law. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitin hukum normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam peraturan yang menjelaskan mengenai hak mendapatkan bantuan hukum. Secara garis besar Undang-Undang Bantuan Hukum (UUBH) mengatur tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum yang didalamnya adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum dengan tujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum dalam mendapatkan akses keadilan secara konstitusional.Kata Kunci: Bantuan hukum, rakyat miskin, asas equality before the law
UPAYA MELEPAS BUDAYA KORUPSI YANG TELAH MENGAKAR DI PARTAI POLITIK REPUBLIK INDONESIA Guntarto Widodo; Nur Sa'adah
Pamulang Law Review Vol. 2 No. 2 (2019): November 2019
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v2i2.5686

Abstract

Korupsi sudah dianggap sebagai penyakit moral, bahkan ada kecenderungan semakin berkembang dengan penyebab multifaktor. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum dalam analisis terhadap pokok permasalahan. Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Upaya melepas budaya korupsi yang telah mengakar di Partai Politik yang ada di Republik Indonesia adalah dengan strategi melalui aspek preventif, detektif dan represif, yang dilaksanakan secara intensif dan terus menerus. Akibat hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak Komesioner dan pihak mantan caleg PDIP adalah menerima sanksi yang berat.
Legal Certainty of the Position of Justice Collaborator in the Criminal Justice System as a Party Cooperating with Law Enforcement Nani Widya Sari; Guntarto Widodo; Oksidelfa Yanto; Gregorius Hermawan Kristyanto; Endi Arofa
International Journal of Law and Society Vol. 3 No. 4 (2026): October: International Journal of Law and Society
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijls.v3i4.1054

Abstract

This study is purposed to analyse the legal certainty regarding the status of a justice collaborator within the criminal justice system, the nature of the cooperation between the justice collaborator and law enforcement in uncovering criminal offenses, and the resulting legal consequences for the justice collaborator. The research employs a normative-juridical method—a form of legal research that examines and analyzes applicable legal norms relevant to the issue at hand, utilizing data gathered through a literature review. The findings indicate that enacting specific legislation (lex specialis) concerning justice collaborators is crucial for ensuring legal certainty and providing maximum protection for them. Such specific regulation would facilitate the determination of status and protection schemes, as well as the granting of sentence reductions. The cooperation of a justice collaborator begins with a commitment to assist law enforcement in exposing complex, organized crimes that are otherwise difficult to uncover. Consequently, the justice collaborator is required to provide honest and consistent testimony to help identify other principal perpetrators. Given the significant risk of intimidation and threats directed at them and their families, justice collaborators are entitled to comprehensive and maximum safety protection.
The Role of Justice Law Enforcement By Judges In Handling Criminal Cases Nani Widya Sari; Oksidelfa Yanto; Guntarto Widodo; Henlia Peristiwi Rejeki; Tubagus Ahmad Ramadan
Legalis : Journal of Law Review Vol. 3 No. 2 (2025): April 2025
Publisher : PT Penerbit Ilmiah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61978/legalis.v3i2.515

Abstract

Law enforcement is a process of making efforts to reinforce the existing legal norms. One of the parties that plays a role in law enforcement is the judge. The role of judges in law enforcement, especially criminal law, is very urgent in the criminal justice system in Indonesia. This is because the judge is the one who decides a case through his decision which will always be the concern of justice seekers. Therefore, in handling cases, the judge is impartial and may not be influenced by any party, so that his decision can realize a sense of justice in society. The research method used in this writing is the normative legal research method using secondary data obtained through literature studies. The focus of this research is the role of judges in law enforcement, especially in handling criminal cases through their just decisions.