Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.459
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nagari Law Review Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pamulang Law Review Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Jurnal Kewarganegaraan JAMAIKA: Jurnal Abdi Masyarakat Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu
Dian Ekawati
Universitas Pamulang
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Benturan Praktek Hukum Adat Baduy Terhadap Pendidikan Sebagai Elemen Dasar Hak Asasi Manusia Syukur Destieli Gulo; Dian Ekawati
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2020): Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (91.839 KB) | DOI: 10.32493/rjih.v3i2.8096

Abstract

This study aims to explain the imbalance adatrecht of baduy, Lebak, Banten. This research uses the normative-empirical method with the category of Non Judicial Case Study, beginning with observation and interviews. The data collected was analyzed from a legal perspective and its implementation in the community, especially the adatrecht of baduy. The results of the study concluded that the prohibition of customary law on education has reduced and limited the use of the rights of Baduy tribesmen freely and responsibly. Education is a basic element of human rights which can have a very big influence on the welfare of a person's life, it is precisely limited and usurped by customary law which is an obstacle in realizing that welfare. Basically, the State provides protection, enforcement and fulfillment of Human Rights and cannot be reduced in its implementation.
PENYULUHAN HAK WARGA NEGARA ATAS BANTUAN HUKUM Muhamad Rezky Pahlawan MP; Siti Chadijah; Dwi Kusumo Wardhani; Dian Ekawati; Ngatiran Ngatiran
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 3 (2020): Edisi Oktober
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v1i3.6868

Abstract

Legal aid is an effort to fulfill the human rights, especially of the poorest groups of the society. The Constitution guarantees the right of every citizen to equal treatment before the law, including the right to access justice through legal aid. Based on the principle of equality before the law and the purpose of access to law and justice, the Government of Indonesia issued a regulation to realize these principles and objectives through Law No. 16 of 2011 on Legal Aid. The substance of the regulation requires law enforcers especially advocates as legal aid providers to provide legal assistance free of charge to the poor in Indonesia, moreover these obligations are normative obligations for advocates as officium nobile (noble profession) and the mandate of the Law No.18 of 2003 concerning Advocates. It is expected that efforts to provide free legal assistance can do optimal and effective in serving the underprivileged.Keywords: legal aid, human rights, justice
Menilik Peran Dosen Dalam Pusaran Sistem Bantuan Hukum Indonesia Dian Ekawati; Chessa Ario Jani Purnomo
Pamulang Law Review Vol 3, No 2 (2020): November 2020
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v3i2.7983

Abstract

Artikel ini menganalisis asas dan tujuan dosen sebagai pihak non-advokat dalam sistem bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.  Penulis menggunakan penelitian hukum doktrinal dimana bahan penelitian berupa studi kepustakaan, terutama jurnal ilmiah hukum yang terkait dengan isu hukum. Kemudian, penulis menggunakan teknik analisis berupa penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis dan penafsiran teleologis untuk mengambil kesimpulan. Penulis mengajukan 2 (dua) isu hukum (questions of law) pada penelitian ini bahwa ke-1 Apa asas/prinsip peran dosen dalam sistem bantuan hukum menurut Pasal 9 huruf a dan Pasal 10 huruf c UU No. 16 Tahun 2011? dan ke-2 tujuan pengaturan dosen sebagai pemberi layanan bantuan hukum menurut Pasal 9 huruf a dan Pasal 10 huruf c UU No. 16 Tahun 2011? Artikel ini berargumentasi bahwa asas/prinsip peran dosen dalam sistem bantuan hukum berdasarkan prinsip kesamaan kedudukan didepan hukum meski terdapat ketidakjelasan definisi, status dan peran dosen pada UU No. 16 Tahun 2011. Bahkan terjadi ketidaksinkronan antara Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan UU No. 16 Tahun 2011 itu. Dan, artikel ini beragumentasi bahwa tujuan peran dosen dalam sistem bantuan hukum adalah perluasan akses keadilan bagi masyarakat miskin.       
PEMAKNAAN HAK MENGUASAI NEGARA ATAS TANAH DALAM DIMENSI POLITIK HUKUM KONSTITUSI Bachtiar Baetal; Dwi Kusumo Wardhani; Dian Ekawati
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v8i2.y2021.16810

Abstract

AbstractConstitutionally, the state no longer acts as the owner of the land, but only as the holder of the right to control. In the principle of state control, the relationship between the state and society, society cannot be subordinated to its position under the state, because the state actually receives power from the community to regulate the allocation, supply and use of land, as well as legal relations and legal actions with land. The authority to regulate by the state is also limited, both by the Constitution and its relevance to the objectives to be achieved. However, at a practical level, there is no common perception regarding the definition of State Controlling Rights over land or state land, so that there is often a bias and disorientation related to land policy itself. Therefore, the meaning of the concept of state control over land must be returned to the meaning desired by the constitution.Keyword: Meaning, the right to control the state over land, Constitution
POLITIK DINASTI PADA PILKADA 2020 DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN DEMOKRASI (Analisa Yuridis pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan 2020) Isnu Harjo Prayitno; Dian Ekawati; Susanto Susanto
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v8i1.y2021.11686

Abstract

Abstrak Pilkada serentak, 9 Desember 2020 akan digelar di  270 daerah pemilihan, dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota sudah semakin dekat. Kehadiran politik dinasti yang melingkupi perebutan kekuasaan di level regional hingga nasional tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang pilkada. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menjelaskan model mekanisme dan faktor-faktor penyebab praktik politik dinasti pada pilkada Tangsel tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) serta pendekatan konseptual (conseptual approach). Penelitian hukum normatif bersandar pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data penelitian ini dianalisis melalui analisis yuridis kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini yaitu bahwa politik dinasti merupakan hal yang tidak dapat terelakan dalam Pilkada. Salah satu faktornya yaitu tidak diperbolehkannya kepala daerah yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri kembali karena sudah dua periode sehingga memunculkan anggota keluarganya untuk maju sebagai orang yang akan mempertahankan kekuasaanya. Adanya kerakusan dari para pejabat, topangan akses politik dan modal yang memadai merupakan pemicu utama terjadinya politik dinasti. Pemegang kebijakan belum mempunyai sikap tegas terhadap pelaku politik dinasti karena dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Yang mana setiap orang memiliki hak dalam mengembangkan diri didalam pemerintahan serta hak untuk memilih dan dipilih.
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI RAKYAT MISKIN SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW Nani Widya Sari; Sugeng Samiyono; Guntarto Widodo; Dian Ekawati
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.261 KB) | DOI: 10.32493/SKD.v6i2.y2019.4001

Abstract

Abstract Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum serta untuk mengetahui bentuk dan tujuan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin sebagai implementasi asas equality before the law. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitin hukum normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam peraturan yang menjelaskan mengenai hak mendapatkan bantuan hukum. Secara garis besar Undang-Undang Bantuan Hukum (UUBH) mengatur tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum yang didalamnya adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum dengan tujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum dalam mendapatkan akses keadilan secara konstitusional.Kata Kunci: Bantuan hukum, rakyat miskin, asas equality before the law
PROSEDUR PERALIHAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA Dian Ekawati; Dwi Kusumo Wardhani; Dian Eka Prastiwi; Suko Prayitno; Agus Purwanto
JAMAIKA: JURNAL ABDI MASYARAKAT Vol 2, No 1 (2021): FEBRUARI
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.935 KB)

Abstract

Peralihan hak atas tanah yang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) adalah bagian dari pemeliharan data pendaftaran tanah sebagai kelanjutan dari kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya. Pasal 37 ayat (1) Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibukikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku. Kegiatan peralihan hak atas tanah khususnya mengenai jual beli tanah dan bangunan banyak dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Keranggan, Kota Tangerang Selatan. Dalam perjalanannya sebagian masyarakat belum mengetahui tentang prosedur, dokumen, dan pajak-pajak yang harus dibayarkan. Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Pamulang memberikan penyuluhan mengenai pentingnya memahami hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam melakukan kegiatan jual beli, sehingga dapat meminimalisir sengketa di kemudian hari.
Model of the Indonesian Legal System Dian Ekawati
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5585

Abstract

Abstract This research aims to analyze the legal system of Indonesia with a focus on the model of customary law, written law, and the judicial structure. The research method employed is normative research with a library research approach. In the analysis of library research, the researcher collected and analyzed various relevant legal sources, including laws, constitutions, court decisions, and related legal literature. The researcher also compared the legal systems of Indonesia and other countries, particularly Malaysia, to gain a better understanding of the differences and similarities in their legal systems. The research findings indicate that the legal system of Indonesia possesses distinct characteristics and differences. One significant aspect is the recognition of the role of customary law within its legal system. Customary law plays a vital role in regulating social relationships, customary practices, and dispute resolution within the society. This sets Indonesia apart from many other countries that rely more heavily on written law. Indonesia places a strong emphasis on written law, with the Constitution serving as the primary source of law. The existence of written law underscores the importance of legal certainty within the Indonesian legal system. Additionally, Indonesia incorporates elements of Islamic law and international law, reflecting efforts to integrate diverse legal sources into the national legal system. In terms of the judicial structure, Indonesia has a similar hierarchy of courts as many other countries, including trial courts, appellate courts, and a court of cassation. This judicial system provides essential mechanisms to ensure justice and legal certainty for individuals. Keywords: Indonesian Legal System, Model of Customary Law, Model of Written Law
Pengaturan Pemberian Hak Upah Dalam Proses Pemutusan Hubungan Kerja dan Implementasinya Dalam Putusan Hakim Dian Ekawati; Dadan Herdiana
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5586

Abstract

Abstract This research aims to analyze the regulation of wage entitlements in the process of employment termination and their implementation in judge's decisions. The research question is "How is the regulation of wage entitlements in the process of employment termination governed by labor laws and regulations, and how is it implemented in judge's decisions?" The research adopts a literature review method with a normative juridical analysis approach. The data used consist of laws, regulations, Supreme Court decisions, and Constitutional Court decisions. The analysis involves identifying legal provisions that govern wage entitlements in the process of employment termination, examining the interpretations given by the Supreme Court in its decisions, and comparing these regulations with Constitutional Court decisions and other applicable regulations. The findings indicate that the regulation of wage entitlements in the process of employment termination is not specifically addressed in labor laws and regulations. This lack of clarity leads to varying interpretations and implementations by the Supreme Court in its decisions. To achieve consistency, the Supreme Court has issued Circular Letter No. 3 of 2015, which stipulates that employers are required to pay process wages for a period of six months following Constitutional Court Decision No. 37/PUU-IX/2011. This aims to reduce the parties' responsibility for delays in the Industrial Relations Court process. The research emphasizes the importance for relevant parties, including employers and workers, to pay attention to the latest laws and legal decisions related to wage entitlements in the process of employment termination. Consistent implementation and adherence to applicable regulations will help maintain uniformity, clarity, and fair protection of the rights of workers and employers in accordance with the prevailing legal provisions. Keywords: Wage Entitlements, Employment Termination, Legal Regulation, Judge's Decisions, Normative Juridical Analysis.
Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Dadan Herdiana; Dian Ekawati
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.5987

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum perkawinan beda agama setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, analisis putusan hakim, dan sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaturan khusus pernikahan beda agama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, bahkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 melarang pernikahan antara pasangan yang berbeda agama. Sebelum adanya Surat Edaran Mahkamah Agung, terdapat perbedaan putusan hakim dalam mengadili permohonan ijin pernikahan beda agama, menciptakan ketidakpastian hukum. Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberikan pedoman kepada hakim, diharapkan agar putusan hakim menjadi seragam dalam menolak permohonan ijin pernikahan beda agama. Penelitian ini berkontribusi untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan implikasi dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Perkawinan Beda Agama, Dan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia
Co-Authors Agus Purwanto Bachtiar Baetal Chessa Ario Jani Purnomo Dadan Herdiana Dian Eka Prastiwi Guntarto Widodo Isnu Harjo Prayitno Isnu Harjo Prayitno Nani Widya Sari Ngatiran Ngatiran Pahlawan MP, H Muhamad Rezky Siti Chadijah Sugeng Samiyono Suko Prayitno Susanto Susanto Syukur Destieli Gulo Wardhani, Dwi Kusumo