Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humano: Research Journal Cepalo Ganesha Law Review Ius Poenale
Arisa Murni Rada
Fakultas Hukum Universitas Khairun
Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KEBIJAKAN PENATAAN PULAU-PULAU TERLUAR DI PROVINSI MALUKU UTARA DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Malik, Faissal; J. Kotta, Ridjal; Murni Rada, Arisa
Ganesha Law Review Vol 1 No 2 (2019): November
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia sebagai negara kesatuan, merupakan negara kepulauan, yang mempunyai kekayaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang terkandung di dalamnya, dapat dipahami sebagai potensi nasional yang harus ditata dan dikelola secara baik. Selain itu Indonesia juga memiliki pulau-pulau terluar yang sekaligus merupakan garda terdepan dalam keamanan dan ketahanan negara. Meskipun demikian harus disadari bahwa penataan dan pengelolaan pulau-pulau terluar di Indonesia belum dilakukan secara optimal, tak terkecuali di Provinsi Maluku Utara. Hal ini terkonfirmmasi melalui pulau sipadan dan ligitan harus lepas dari yurisdiksi Indonesia, di Maluku Utara, maraknya pencurian ikan di perairan Maluku Utara setidaknya menjelaskan bahwa pengamanan pada pulau-pulau terluar melalui kebijakan ditingkat daerah belum optimal dilakukan oleh pemeritah Provinsi Maluku Utara. Oleh karena itu pulau-pulau terluar sebagai fungsi pertahanan berperan sebagai pintu gerbang dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui pengawasan sehingga pulau-pulau terluar terjaga dan terawasi, sehingga ketahanan nasional terlindungi dari berbagai ancaman.. Selain itu fungsi ekonomi, yang berbasis pada sumber daya yang merupakan ekosistem penting bagi penyediaan pariwisata maupun sumber daya poerikanan dapat ditata dan dikelola dengan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau terluar, ini semua dapat terwujud jika ada kebijakan nasional maupun lokal di tingkat Provinsi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan melakukan kajian pada prinsip hukumm peraturan perundangan perlindungan pulau-pulau terluar undang-undang terkait lainnya sehingga dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan di tingkat daerah dalam rangkat memberikan perlindungan yang lebih optimal dalam penataan dan pengelolaan pulau-pulau terluar.
OPTIMALISASI PELAPORAN GRATIFIKASI DI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) KOTA TERNATE DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI Arisa Murni Rada; Salha Marsaoly
Humano: Jurnal Penelitian Vol 10, No 2 (2019): Periode November
Publisher : Universitas Khairun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/hjp.v10i2.1398

Abstract

Realitas menunjukan bahwa praktik gratifikasi melemahkan kualitas pelayanan publik yang selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui Unit Pengendalian Gratifikasi yang telah dibentuk, diharapkan bisa meminimalisir praktik gratifikasi di lingkungan pemerintahan kota ternate. Pasca ditetapkan sejak tahun 2017, penulis tertarik untuk meneliti upaya dan kendala yang dihadapi oleh UPG Kota Ternate dalam mengoptimalkan pelaporan gratifikasi. Metode penelitian yang dipakai yakni penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa Upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan pelaporan gratifikasi di UPG dimulai dengan penataan struktur kelembagaan UPG, pengadaan perangkat aturan dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP), mendorong penyediaan anggaran pengelolaan UPG dan menyusun rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang. Pelaporan gratifikasi melalui kanal UPG Inspektorat Kota Ternate, masih terkendala oleh kurangnya SDM di sekretariat UPG Inspektorat Kota Ternate, yang mana pengelola UPG harus menanggung beban kerja ganda, selain mengelolan UPG juga memiliki tanggungjawab terhadap kerja-kerja reguler seperti pengawasan, audit dsb. sehingga hal ini akan mempengaruhi keprofesionalannya dalam bekerja. Selanjutnya, kendala yang teridentifikasi yakni kurangnya pengetahuan ASN tentang gratifikasi dan mekanisme pelaporan gratifikasi
Fulfillment of Civil Rights and Children's Freedom in Ternate in the Development of a Child-Friendly City Arisa Murni Rada; Ahmad Mufti
Ius Poenale Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/ip.v3i1.2493

Abstract

The existence of children is not only limited to biological and sociological recognition, but it is also critical for the State to formally recognize the existence of a child where they live and stay. It is challenging for children to have a right because they cannot consistently enforce or waive their rights. In contrast, the realization of children's rights is critical in implementing the concept of Child-Friendly Cities. Child-Friendly City is a concept that applies to all communities' governance, including children, large and small, urban and rural. This study was conducted to determine the implementation of the fulfillment of civil rights and children's freedom in Ternate as an indicator of realizing a child-friendly city. Empirical Law research with a conceptual approach and a legal instrument approach was used. The collected data were analyzed descriptively and qualitatively, with conclusions reached using deductive to inductive methods. The findings indicate that the fulfillment of civil rights and children's freedom in several variables has not been fully realized, seen from several examples such as; the low number of children who have access to Child Identity Cards, the formation of children's forums that are not evenly distributed across sub-districts, and the lack of child-friendly information facilities
FULFILLMENT OF THE RIGHT TO SPECIAL PROTECTION FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW (ABH) IN THE CITY OF TERNATE Arisa Murni Rada; Muhaimin Limatahu; Ahmad Mufti
Cepalo Vol 7 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v7no1.2886

Abstract

This research focuses on testing the cluster of children's rights with indicators of the fulfillment of special protection for children, specifically children in conflict with the law (ABH) as perpetrators; this is based on the fact that a child is at very high risk of being violated by his human rights when he has to be involved in the criminal justice system. The method used is empirical juridical or sociological legal research that examines the legal provisions that apply and what happens in society. The sociological juridical and statutory approach examines all regulations related to the legal issues under study. The data obtained were analyzed descriptively and qualitatively and used the deductive and inductive methods in concluding. The study results show that the fulfillment of special protection rights for children by law enforcement and the Regional Government of Ternate City is not optimal, even though several cases have been handled through a restorative justice approach in handling ABH. The support from the Regional Government of the City of Ternate realizes the fulfillment of ABH rights. It accelerates the status of a Child-Friendly City by providing the necessary facilities such as ABH special needs, special detention cells, recreation activities, social advocacy, accessibility, education, health, religion, and other needs through establishing a Unit. The Technical Implementer of the Area for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) is constrained internally and externally, namely the unavailability of the Regional Regulation on Child Protection as a legal basis at the regional level, the unavailability of rehabilitation facilities for drug addict children and the low level of public understanding of the settlement of restorative justice which prioritizes children's interests.
Co-Authors Ahmad Mufti J. Kotta, Ridjal Malik, Faissal Muhaimin Limatahu Salha Marsaoly