Garuda - Garba Rujukan Digital

Penerapan Ketentuan Pasal Recidive dalam Pemberatan Penjatuhan Hukuman di Pengadilan Negeri Ternate Ahmad Mufti; Muhaimin Limatahu; Ainurrafiqa Pelupessy
Khairun Law Journal Volume 4 Issue 1, September 2020
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Realitas kehidupan mengisyaratkan bahwa setiap orang yang bersalah wajib ditindak dan diberikan sanksi. Tak ayal seseorang yang dinyatakan bersalah dan telah menjalani hukumannya pun bisa kembali melakukan kejahatan yang sama, seseorang yang mengulangi kejahatan/Tindak Pidana disebut sebagai Residivis. Meningkatnya tindak kejahatan yang terjadi di Negara Indonesia menjadi penyebab utama meningkatnya jumlah pelaku kejahatan yang menjalani masa penahanan, baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan).Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah adalah mengidentifikasi serta mengetahui putusan hakim bagi terdakwa recidive.Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dalam hal ini hakim di Pengadilan Negeri Kota Ternate dalam menjatuhkan pemberatan hukuman bagi terdakwa recidive.Metode dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian sosio-yuridis dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian dengan tipe sosio-yuridis digunakan dengan alasan untuk mengidentifikasi hukuman yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Kota Ternate terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana atau disebut dengan RECIDIVIST. Adapun sifat penelitian ini ialah bersifat deskriptif yang bertujuan menguji ada tidaknya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel permasalahan yang diteliti.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana kepada seorang recidivist bergantung pada Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan pada kenyataannya tidak ada satu dakwaan dari JPU, dan Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada seorang recidivist belum ada yang mengikuti norma yang berlaku bagi pengulangan tindak pidana (recidive), tujuan pemidanaan dalam peraturan perundangan pidana di Indonesia belum semuanya mengatur secara rinci tentang pengulangan tindak pidana (recidive).

OPTIMIZATION OF MALUKU'S DIRECTORATE GENERAL OF CUSTOMS AND EXCISE SUPERVISION FUNCTION IN THE ARCHIPELAGIC REGIONS FOR EXCITED GOODS CIRCULATION Ahmad Mufti; Muhaimin Limatahu
Cepalo Vol 6 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v6no1.2580

The Directorate General of Customs and Excise is engaged in customs and excise. Meanwhile, as the technical implementer at the district/city level, the Customs Supervision and Service Office has the task of carrying out the formulation and implementation of policies in the field of supervision, law enforcement, service, and optimization of state revenues in the customs and excise sector following the provisions of laws and regulations. The general goal of this research is to determine the extent to which the Ternate Office of the Directorate General of Customs and Excise implements the supervisory function in supervising the circulation of excisable goods and other contraband goods in the North Maluku community, while the specific goal of the study is to determine the efforts optimization carried out by the Ternate Office of the Directorate General of Customs and Excise. Furthermore, studies revealed that the Ternate Office of the Directorate General of Customs and Excise continues to improve its performance to optimize the internal control function of excisable goods as measured by Key Performance Indicators and collaboration between institutions such as the Operational Facility Base, the Indonesian Navy, the Indonesian Amy, the Indonesian Air, and Water Police, the National Narcotics Agency or Badan Narkotika Nasional (BNN), the Ministry of Tr, and the Ministry of Tr. The most noticeable obstacle is the number of personnel and facilities spreading across the vast area being monitored, the strategic area of the North Maluku waters, community and cultural factors.

Fulfillment of Civil Rights and Children's Freedom in Ternate in the Development of a Child-Friendly City Arisa Murni Rada; Ahmad Mufti
Ius Poenale Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/ip.v3i1.2493

The existence of children is not only limited to biological and sociological recognition, but it is also critical for the State to formally recognize the existence of a child where they live and stay. It is challenging for children to have a right because they cannot consistently enforce or waive their rights. In contrast, the realization of children's rights is critical in implementing the concept of Child-Friendly Cities. Child-Friendly City is a concept that applies to all communities' governance, including children, large and small, urban and rural. This study was conducted to determine the implementation of the fulfillment of civil rights and children's freedom in Ternate as an indicator of realizing a child-friendly city. Empirical Law research with a conceptual approach and a legal instrument approach was used. The collected data were analyzed descriptively and qualitatively, with conclusions reached using deductive to inductive methods. The findings indicate that the fulfillment of civil rights and children's freedom in several variables has not been fully realized, seen from several examples such as; the low number of children who have access to Child Identity Cards, the formation of children's forums that are not evenly distributed across sub-districts, and the lack of child-friendly information facilities

Penerapan Ketentuan Pasal Recidive dalam Pemberatan Penjatuhan Hukuman di Pengadilan Negeri Ternate Ahmad Mufti; Muhaimin Limatahu; Ainurrafiqa Pelupessy
Khairun Law Journal Volume 4 Issue 1, September 2020
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Realitas kehidupan mengisyaratkan bahwa setiap orang yang bersalah wajib ditindak dan diberikan sanksi. Tak ayal seseorang yang dinyatakan bersalah dan telah menjalani hukumannya pun bisa kembali melakukan kejahatan yang sama, seseorang yang mengulangi kejahatan/Tindak Pidana disebut sebagai Residivis. Meningkatnya tindak kejahatan yang terjadi di Negara Indonesia menjadi penyebab utama meningkatnya jumlah pelaku kejahatan yang menjalani masa penahanan, baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan).Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah adalah mengidentifikasi serta mengetahui putusan hakim bagi terdakwa recidive.Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dalam hal ini hakim di Pengadilan Negeri Kota Ternate dalamÂ menjatuhkan pemberatan hukuman bagi terdakwa recidive.Metode dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian sosio-yuridis dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian dengan tipe sosio-yuridis digunakan dengan alasan untuk mengidentifikasi hukuman yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Kota Ternate terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana atau disebut dengan RECIDIVIST. Adapun sifat penelitian ini ialah bersifat deskriptif yang bertujuan menguji ada tidaknya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel permasalahan yang diteliti.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana kepada seorang recidivist bergantung pada Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan pada kenyataannya tidak ada satu dakwaan dari JPU, dan Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada seorang recidivist belum ada yang mengikuti norma yang berlaku bagi pengulangan tindak pidana (recidive), tujuan pemidanaan dalam peraturan perundangan pidana di Indonesia belum semuanya mengatur secara rinci tentang pengulangan tindak pidana (recidive).

FULFILLMENT OF THE RIGHT TO SPECIAL PROTECTION FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW (ABH) IN THE CITY OF TERNATE Arisa Murni Rada; Muhaimin Limatahu; Ahmad Mufti
Cepalo Vol 7 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v7no1.2886

This research focuses on testing the cluster of children's rights with indicators of the fulfillment of special protection for children, specifically children in conflict with the law (ABH) as perpetrators; this is based on the fact that a child is at very high risk of being violated by his human rights when he has to be involved in the criminal justice system. The method used is empirical juridical or sociological legal research that examines the legal provisions that apply and what happens in society. The sociological juridical and statutory approach examines all regulations related to the legal issues under study. The data obtained were analyzed descriptively and qualitatively and used the deductive and inductive methods in concluding. The study results show that the fulfillment of special protection rights for children by law enforcement and the Regional Government of Ternate City is not optimal, even though several cases have been handled through a restorative justice approach in handling ABH. The support from the Regional Government of the City of Ternate realizes the fulfillment of ABH rights. It accelerates the status of a Child-Friendly City by providing the necessary facilities such as ABH special needs, special detention cells, recreation activities, social advocacy, accessibility, education, health, religion, and other needs through establishing a Unit. The Technical Implementer of the Area for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) is constrained internally and externally, namely the unavailability of the Regional Regulation on Child Protection as a legal basis at the regional level, the unavailability of rehabilitation facilities for drug addict children and the low level of public understanding of the settlement of restorative justice which prioritizes children's interests.

KAJIAN SOSIO LEGAL TERHADAP PERMEN 18 TAHUN 2021 TENTANG PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA Muhaimin Limatahu; Ahmad Mufti; Fathurrahim Fathurrahim
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.225

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan Kajian Sosio Legal Faktor Terjadinya pelanggaran Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Rumpong serta upaya Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Ternate dalam menanggulangi pelanggaran peraturan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Rumpong. dengan menggunakan metode wawancara terhadap responden yang telah ditentukan.Hasil penelitian ini menunjukan ahwa sosiologi hukum tidak berbicara mengenai substansi atau materi hukum, tetapi lebih merujuk pada dampak diterapkannya sumber hukum yang mana terjadinya pelanggaran peraturan menteri nomor 18 tahun 2021 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang diakibatkan beberapa factor antara lain: mampu menarik berkumpulnya biomassa ikan dalam jumlah besar di sekitarnya, faktor perizinan, aspek teknis pemasangan rumpon, sanksi. Sedangkan Upaya Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Ternate dalam menanggulangi pelanggaran peraturan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dalam hal ini rumpon ialah upaya prefentif dengan melakukan sosialiasi serta patrol dan upaya represif yang mana dilakukannya berupa pembongkaran dan pemutusan rumpon yang illegal

DIVERSION PRACTICES IN JUVENILE TRAFFIC CRIME INVESTIGATIONS AS A SOCIAL ENGINEERING TOOL: A CASE IN NORTH MALUKU, INDONESIA Abdulajid, Syawal; Anshar, Anshar; Mufti, Ahmad; Suwito, Suwito
Cepalo Vol 8 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v8no1.3294

Diversion as an alternative to out-of-court settlement faced both theoretical and practical challenges. In the context of traffic offenses committed by minors, the practice of diversion encountered legal uncertainties about whether it could effectively address the core issues. The dilemma arose from the need to enforce the law while also protecting the rights of children as mandated by the Juvenile Justice System Law. This paper reviewed the practice of diversion in resolving traffic offenses by minors in North Maluku, aiming to assess its effectiveness and explore its role as a tool of social engineering. The research employed a doctrinal legal research model with a juridical-normative approach. Findings indicated that diversion practices in North Maluku, particularly for traffic offenses committed by minors, were ineffective due to several factors: regulatory deficiencies, lack of competence among enforcement personnel, and the prevailing legal paradigm within the community. From the perspective of law as a tool of social engineering, diversion alone was insufficient without subsequent measures to address traffic crimes committed by minors, necessitating the reconstruction of the legal culture and enhancement of public awareness to foster traffic order and safety.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search