Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Intervensi Harga Produk Sekunder Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Islam Nafilatur Rohmah; Meichio Lesmana; Ahmad Suminto
Islamic Economics Journal Vol 7, No 1 (2021)
Publisher : University of Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (727.646 KB) | DOI: 10.21111/iej.v7i1.6397

Abstract

Islam applies freedom in the market mechanism on condition that it does not conflict with the values and principles of sharia. In the condition of the Covid-19 pandemic facing the world, especially Indonesia, the government must intervene in prices for internet data product prices because the PSBB policy implemented by the government to break the chain of spread of Covid-19 has a significant impact on public opinion, especially for the lower middle class. In addition, this policy will make the demand for internet data quite high while government subsidies cannot accommodate the community's need for internet data. The purpose of this study was to determine the Intervention of Secondary Product Prices during the Covid-19 Pandemic Period from an Islamic Perspective. The research used in this research is library research. The high market demand for the internet and the decline in people's incomes make the price of internet data difficult to reach by all levels of society, this requires the role of the government. the government can make decisions or regulations regarding the maximum limit for internet data prices during this pandemic period so that the selling price can be reached by all circles of society and still provide profits or profits for the seller or producer.
Intervensi Harga Produk Sekunder Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Islam Nafilatur Rohmah; Meichio Lesmana; Ahmad Suminto
Islamic Economics Journal Vol. 7 No. 1 (2021)
Publisher : University of Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (727.646 KB) | DOI: 10.21111/iej.v7i1.6397

Abstract

Islam applies freedom in the market mechanism on condition that it does not conflict with the values and principles of sharia. In the condition of the Covid-19 pandemic facing the world, especially Indonesia, the government must intervene in prices for internet data product prices because the PSBB policy implemented by the government to break the chain of spread of Covid-19 has a significant impact on public opinion, especially for the lower middle class. In addition, this policy will make the demand for internet data quite high while government subsidies cannot accommodate the community's need for internet data. The purpose of this study was to determine the Intervention of Secondary Product Prices during the Covid-19 Pandemic Period from an Islamic Perspective. The research used in this research is library research. The high market demand for the internet and the decline in people's incomes make the price of internet data difficult to reach by all levels of society, this requires the role of the government. the government can make decisions or regulations regarding the maximum limit for internet data prices during this pandemic period so that the selling price can be reached by all circles of society and still provide profits or profits for the seller or producer.
Analisis Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia Muhammad Syafiq Fadhlurrahman; Meichio Lesmana; Siti Nurma Rosmitha; Muhammad Iqbal F
ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah Vol 7 No 1 (2024): Januari
Publisher : Universitas Islam Darul 'ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/adilla.v7i1.6016

Abstract

Indonesia merupakan suatu Negara yang memiliki jumlah penduduk sebanyak dari Majalah bisnis ternama di AS yaitu Global Finance baru merilis peringkat Negara berdasarkan tingkatan produk domestic bruto (PDB) Perkapita dan Indonesia berada di urutan ke 122. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2021 di indonesia terdapat 27,54 juta penduduk yang berada di garis bawah kemiskinandan tolak ukur dari masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan yaitu yang memiliki pendapatan Rp472.525 perkapita perbulan Zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Dalam rukun islam zakat ditunaikan dan diberikan kepada golongan yang menerimanya (asnaf). Zakat menempati kedudukan yang sangat penting dalam islam sehingga diposisikan menjadi rukun islam yang ketiga setelah shalat. Perhitungan zakat dan angka kemiskinan, angka pekerja yang mengeluarkan zakat profesi dapat menjadi jawaban untuk meluruskan kekeliruan masyarakat yang belum menerima adanya zakat profesi. Zakat profesi yaitu zakat yang dikenakan pada penghasilan profesi apabila telah mencapai nishab. Dari ayat Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 267: yang artinya “wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu…” ayat tersebut menguraikan tentang nafkah yang diberikan serta sifat nafkah tersebut. perintah ayat tersebut wajib maka, semua hasil usaha apapun bentuknya wajib dizakati termasuk gaji seorang pegawai, jika gajinya sudah mencapai syarat yang ditetapkan dalam konteks zakat. Salah satu tugas lembaga pengelolaan zakat yang keberadaannya dilindungi undang-undang adalah mewujudkan peran zakat sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan. Zakat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahiq. Zakat meghasilkan redistribusi komoditas pasar dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Pada prinsipnya ada dua jalur pendstribusian zakat melalui kekayaan dan pendapatan. Yang merupakan suatu jenis distribusi yang kedua terutama jika diberikan dalam bentuk uang tunai kepada mustahik. Dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pendapatan dan fungsi redistribusi fungsional.