Articles
<![CDATA[Strengthening Women's Perspectives in General Elections by Political Parties ]]>
<![CDATA[Pawestri, Aprilina]]>;
<![CDATA[Wahyuliana, Ida]]>
<![CDATA[ Law Research Review Quarterly Vol 4 No 3 (2018): L. Research Rev. Q. (August 2018) "Law and Democracy in General Election: Between ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/snh.v4i03.27030
<![CDATA[Women's issues are not always present in the vision and mission the members of the legislative or presidential candidates and Vice President who carried out by political party in the elections, if one compared the economic issues and the law. As a result of the party system that is practised in the election, political party being the only vehicle that will bring this candidate as a Shaper and implementer of policies. As referred to in article 1 paragraph (1) of law No. 2 of year 2011 about the change of Act No. 2 of the year 2008 about political parties. Vision and mission delivered a little to much impact on the turn out of women at the time of the election venue. The question is not only 30% representation of women as members of the legistatif, but how the rights and protection of women, one example of the large number of violations of the rights of women. The country's present to satisfy the interests of its citizens. One of them is represented through the political parties, as part of which is inseparable with our national objectives in the preamble to The Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 protect all the Nations and all the spilled blood of Indonesia.]]>
<![CDATA[Tahta Extended Family Dalam Bias Politik Kekerabatan ]]>
<![CDATA[Yuliana Windisari]]>;
<![CDATA[Ida Wahyuliana]]>
<![CDATA[ Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 15, No 1: April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/pamator.v15i1.13089
<![CDATA[Pada saat ini muncul fenomena politik kekerabatan, khususnya terjadi pada saat pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pelaksanaan politik kekerabatan masih mendapatkan tempat dalam masyarakat, hal ini berkaitan dengan adanya tipe kepemimpinan kharismatik dan juga sosok yang sudah dikenal oleh Publik, meskipun tidak secara keseluruhan kandidat memiliki latar belakang politik kekerabatan berdasarkan garis keturunan akan tetapi tahta politik berdasarkan garis keturunan juga mampu mendongkrak popularitas calon. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Hasil kajian ini adalah Pada pemilihan kepala daerah tahun 2020, model politik dinasti yang berhubungan dengan extended family (keluarga besar) merupakan salah satu alternatif untuk menjadi pemenang dalam pertarungan politik dan kekuasaan, karena simbol sebagai kepala daerah masih dianggap sebagai ajang pemimpin yang bergengsi sehingga ada sekelompok orang yang telah memiliki modal sosial. Kesimpulannya adalah Politik kekerabatan digunakan untuk mendapatkan atensi dan juga kepercayaan dari masyarakat. Dan juga pusaran kekuasaan tersebut didukung oleh adanya figure politik berdasarkan garis keturunan di masa lampau yang pernah menjadi pemimpin di daerah tersebut. Agar tidak terjadi konflik kepentingan apabila terindikasi ada politik kekerabatan, maka Pemerintah yang menyelenggarakan Pemerintahan harus benar-benar menerapkan AAUPB (asas-asas umum pemerintahan yang baik).]]>
<![CDATA[Kebijakan Kewajiban Vaksin Covid-19 Bukan Bentuk Pelanggaran HAM oleh Pemerintah ]]>
<![CDATA[Aprilina Pawestri]]>;
<![CDATA[Ida Wahyuliana]]>
<![CDATA[ Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 2, No 2 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (726.085 KB)
|
DOI: 10.21107/il.v2i2.13051
<![CDATA[ABSTRAKKeberadaan corona virus di Indonesia membawa perubahan yang sangat besar pada kondisi ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Berbagai kebijakan di ambil salah satunya adalah pemberian vaksin secara masal dan bertahap. Namun kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Khususnya kebijakan kewajiban vaksin yang dinilai melanggar hak asasi manusia. Karena seharusnya pilihan vaksin adalah sukarela. Ini diperkuat dengan munculnya sanksi bagi yang menolak dilakukan vaksinasi. Kajian ini lakukan untuk mengurai permasalahan apakah kewajiban vaksinasi COVID-19 merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk menjawab rumusan tersebut digunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Dan hasil penelitian ini bahwa kebijakan pemerintah menetapkan kewajiban vaksin tidak bisa lantas di justifikasi sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Karena masyarakat juga memiiki kewajiban sebagai warganegara di bidang kesehatan sebagaimana Pasal 9 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2009. Diperkuat Komnas HAM dan sejalan dengan teori yang di sebutkan John Stuart Mill bahwa setiap individu memiliki hak untuk bertindak berdasarkan keinginan mereka selama tindakan mereka tidak merugikan orang lain. Dengan tetap mengupayakan langkah persuasif dengan menimalkan sanksi administratif. Kata Kunci: kebijakan, kewajiban vaksin, pelanggaran HAM ABSTRACTThe existence of corona virus in Indonesia brings a very large change in economic conditions, health, education and so on. Various policies are taken, one of which is the provision of vaccines en masse and gradually. But this policy raises pros and cons in society. Especially the policy of vaccine obligations that are considered to violate human rights. The vaccine option should be voluntary. This is reinforced by the emergence of sanctions for those who refuse vaccinations. This study was conducted to unravel the problem of whether the COVID-19 vaccination obligation is a form of human rights violations committed by the government. To answer the formulation is used normative research methods with legal and conceptual approaches. And the results of this study that government policies set vaccine obligations can not be then justified as a form of human rights violations. Because the community also has obligations as citizens in the field of health as Article 9 paragraph 1 of Law No. 36 of 2009. Strengthened Komnas HAM and in line with the theory mentioned by John Stuart Mill that every individual has the right to act on their wishes as long as their actions do not harm others. By continuing to pursue persuasive steps by imposing administrative sanctions.Keywords: policies, vaccine obligations, human rights violations]]>
<![CDATA[Perjanjian Lisensi Pemanfaatan Hasil Riset ]]>
<![CDATA[Santi Rima Melati]]>;
<![CDATA[Lucky Dafira Nugroho]]>;
<![CDATA[Ida Wahyuliana]]>
<![CDATA[ Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 15, No 2: Oktober 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/pamator.v15i2.17734
<![CDATA[Upaya menyejahterakan rakyat Indonesia melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui kegiatan riset yang bertujuan untuk memberikan pemecahan permasalahan di masyarakat. Kegiatan penelitian ini ada yang membutuhkan dana untuk pelaksanaannya. Oleh karena itu, terkadan perlu bantuan dana dari para lembaga donor baik nasional maupun internasional dengan syarat dan ketentuan adanya timbal balik bagi lembaga donor tersebut. Hal ini menjadi rumit manakala penelitian itu. Menghasilkan produk, gagasan, atau penemuan yang berpotensi diberikan hak kekayaan intelektual dan selanjutnya dikomersialisasikan untuk mendapatkan pendapatan. Artikel ini hendak mengkaji aspek hukum dalam upaya pemanfaatan hasil riset yang didanai pihak ketiga. Untuk menjawab permasalahan ini akan digunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil karya cipta pengetahuan dan teknologi dapat dilindungi oleh hukum dengan diberikan hak cipta dan paten itu dimiliki oleh peneliti. Pemanfaatan hasil riset dapat dimungkinkan untuk digunakan oleh pihak ketiga melalui suatu perjanjian lisensi. Model perjanjian bagi hasil lebih menguntungkan karena peneliti dan founder mendapatkan hak yang sama sehingga memberikan keadilan bagi para pihak baik peneliti dan juga founder.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA DITINJAU DARI PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA ]]>
<![CDATA[Fina Rohmatika]]>;
<![CDATA[Ida Wahyuliana]]>
<![CDATA[ HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis Vol. 2 No. 12 (2024): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[ADISAM PUBLISHER ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The objective to be achieved in this writing is to find out how the effectiveness of regional cooperation in the scope of the City of Surabaya runs as it should in accordance with the laws and characteristics that live in society, so that it can be said to provide benefits to the surrounding environment and related parties, in the approach used with the method through literature studies of research meeting results and discussion of conditions in the field of legal studies and inseparable from its controversy as an independent and distinctive discipline.]]>
<![CDATA[Pemberdayaan UMKM Berbahan Dasar Siwalan dalam Menghadapi Era Digitalisasi ]]>
<![CDATA[Sumriyah Sumriyah]]>;
<![CDATA[Mufarijul Ikhwan]]>;
<![CDATA[Ida Wahyuliana]]>;
<![CDATA[Afrian Wahyu Dewa]]>;
<![CDATA[Salsabila Rohadi]]>
<![CDATA[ Natural: Jurnal Pelaksanaan Pengabdian Bergerak bersama Masyarakat. Vol. 2 No. 4 (2024): November : Natural: Jurnal Pelaksanaan Pengabdian Bergerak bersama Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Riset Ilmu Kesehatan Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61132/natural.v2i4.887
<![CDATA[The siwalan tree, which is a characteristic of Pragaan Daya Village, can be developed into a business that can improve the welfare of residents in the village. So in this way, Village MSMEs can be formed based on siwalan fruits. The implementation of MSMEs must be deceived by improving the quality of business actors and the products they produce in order to get adequate business consistency. In addition, existing MSMEs must prepare themselves for the era of digitalization in running their product businesses by paying attention to technological developments in order to minimize losses due to lagging product development. . This is based on the fact that the ongoing business can keep up with the times, which involves digitalization in all aspects of life, including in the application of siwalan products in Pragaan Daya Village. The purpose of this research is of course so that people in the village can optimize the sophistication of technology to make the digital platform a marketing platform for their products. In addition, of course, to create human resources who can compete in this era of digitalization. So that the initial goal of forming MSMEs can be realized. The empowerment of MSMEs based on siwalan can continue to progress and successfully compete with other MSME products.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN HUKUM DAERAH DI BIDANG KEPARIWISATAAN TERKAIT KONSEP GREEN CONSTITUTION DI KABUPATEN BANGKALAN ]]>
<![CDATA[Choirisma]]>;
<![CDATA[Ida Wahyuliana, S.H., M.H]]>;
<![CDATA[Helmy Boemiya, S.H., M.H]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 12 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Media Akademik Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62281/v2i12.1151
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai konstitusi hijau dalam pembangunan sektor pariwisata melalui peraturan daerah. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana kebijakan daerah yang ada mendukung keberlanjutan lingkungan dalam bidang pariwisata, serta untuk mengidentifikasi refleksi prinsip-prinsip green constitution dalam peraturan dan kebijakan tersebut. Penelitian ini akan memberikan analisis dan rekomendasi mengenai norma-norma yang berkaitan dengan konsep konstitusi hijau dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif yang dilengkapi dengan wawancara. Metode yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pembangunan pariwisata berkelanjutan kini menjadi fokus utama untuk mengurangi dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan, yang sejalan dengan konsep konstitusi hijau. Konsep ini memegang peranan penting dalam memasukkan prinsip-prinsip lingkungan ke dalam kebijakan hukum daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan telah mengintegrasikan konsep konstitusi hijau dalam normanya. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat kekurangan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Oleh karena itu, diperlukan penambahan norma yang mengatur pembangunan dan mekanisme pengelolaan pariwisata buatan sesuai dengan prinsip green constitution, untuk mencegah kerusakan lingkungan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan konstitusi.]]>
<![CDATA[PEMBERIAN DUKUNGAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (BAKESBANGPOL KABUPATEN BANGKALAN) ]]>
<![CDATA[Fakhri Haikal Amanullah]]>;
<![CDATA[M. Nur Halim]]>;
<![CDATA[Burhanul Haqiqi Alfarizi]]>;
<![CDATA[Ida Wahyuliana]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 12 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Media Akademik Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62281/v2i12.1266
<![CDATA[Bakesbangpol adalah sebuah lembaga yang bertugas dan juga bertanggung jawab untuk melakukan dan mengoordinasikan suatu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesatuan sebuah bangsa, politik, dan juga pemberdayaan masyarakat di negara Indonesia ini. Lembaga ini sangat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sudah didasarkan pada prinsip yaitu keberagaman, keadilan, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan juga politik. Berbagai komponen-komponen yang terkait dengan kebijakan lokal ini juga termasuk strategi pembangunan, keuangan, dan program kerja selama proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan lokal harus diperhatikan dengan baik, cermat dan juga seksama. Seperti yang sudah dijelaskan dalam ayat (1) dari peraturan tertulis tersebut, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2008 tentang beberapa tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan juga evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan sebuah tindakan masa depan yang paling tepat, melalui urutan pilihan, dengan akuntansi sumber daya yang ada di negara Indonesia ini.]]>
<![CDATA[Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Hunian yang Layak ]]>
<![CDATA[Wiwik Aldewiyeh]]>;
<![CDATA[Ida Wahyuliana]]>
<![CDATA[ Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 1 No. 4 (2024): Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/federalisme.v1i4.264
<![CDATA[Decent housing is one of the important factors in ensuring social welfare and improving the quality of life of the community. The need for decent housing is very crucial in big cities, including Surabaya, where population growth and urbanization are very rapid. Although this right has been guaranteed by various national laws and regulations, one of which is regulated in Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Residential Areas, there are still gaps in its implementation at the regional level. This article aims to discuss the urgency of establishing a Surabaya Regional Regulation (Perda) on decent housing. As a legal basis that regulates minimum standards for housing quality, access to basic infrastructure, and guarantees of security and comfort for Surabaya City residents. The establishment of this Perda is currently important to overcome the problem of inadequate housing, prevent the emergence of slums, and support the sustainable development of the city of Surabaya. In addition, this Perda is expected to be a solution to the challenges faced by the Surabaya City government in meeting the need for decent housing for all levels of society in the City of Surabaya.]]>
<![CDATA[ESTABLISHMENT OF REGIONAL REGULATIONS AS AN EFFORT TO PROTECT FOLKLORE IN BOJONEGORO REGENCY ]]>
<![CDATA[Wahyuliana, Ida]]>;
<![CDATA[Pawestri, Aprilina]]>;
<![CDATA[Boemiya, Helmy]]>;
<![CDATA[Prasetyo, Banu]]>;
<![CDATA[Mareta Nanda, Wella]]>
<![CDATA[ Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 17, No 1: January - March 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/pamator.v17i1.28862
<![CDATA[Folklore is a collection of traditional creations made by groups or individuals in society that show their social and cultural identity based on standards and values spoken or followed from generation to generation. Bojonegoro Regency has folklore, including the Bojonegoro Langen Tayub Dance, Thengul Wayang, and Jonegoroan Batik Art. Folklore in Bojonegoro Regency needs to be protected. One way to do this is by establishing the Bojonegoro Regency Regional Regulation. Internal and external obstacles will undoubtedly be encountered in forming the Bojonegoro Regency Regional Regulation. This study aims to determine the reasons for the need to create a Regional Regulation that regulates folklore in Bojonegoro Regency and to choose the obstacles encountered in the formation of the Bojonegoro Regency Regional Regulation that regulates folklore. The research method used is empirical juridical because it first examines secondary and primary data in the field. The research specification used is analytical descriptive. Namely, the data obtained is collected, arranged, explained, and analyzed. The results of this study conclude that the Formation of Regional Regulations of Bojonegoro Regency needs to be carried out for the following reasons: (a). Folklore in Bojonegoro Regency has economic value (b). Folklore in Bojonegoro Regency is the identity and icon of the Bojonegoro Regency area (c). to maintain the existence of folklore in Bojonegoro Regency. The obstacles encountered are internal as follows: (a). The high cost and extended period in forming Regional Regulations, (b). Lack of socialization in the community (c) Lack of community participation (d). The difficulty of inventorying folklore in Bojonegoro Regency. External obstacles are in evaluating the formation of Regional Regulations from the East Java Provincial Government, which will take quite a long time.]]>
