Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM UPAYA PENGUATAN MODAL USAHA DI TIMOR LESTE Juvenal Alves; Mardiyono .; M. Saleh Soeaidy
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.487 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v4i2.99

Abstract

Strategi Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah oleh Institut Pembinaan Pengembangan Kewirausahaan (Instituto de Apoio ao Desenvolviment Empresarial, IADE) di Timor Leste adalah memberikan pelayanan pelatihan, pendampingan, dan promosi, dengan tujuan untuk menumbuh kembangkan kewirausahaan, serta usaha mikro kecil dan menengah di Timor Leste. Namun fakta empiris menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat produktivitas, rendahnya nilai tambah, rendahnya kualitas produk, rendahnya skill atau ketrampilan yang dimiliki oleh UMKM khususnya manajemen usaha, teknologi dan pemasaran, kurang membaca peluang pasar dengan baik, oleh karena itu pemerintah melalui IADE berperan utama agar memperbaiki hambatan yang dialami oleh pelaku UMKM. Jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah deskriftif dan pendekatan dari metode ini adalah pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari informan, peristiwa dan dokumen-dokumen. Sedangkan teknik pengumpulan data dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisa data kualitatif model interaktif (Miles, Huberman dan Saldana 2014, h.33). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Timor Leste khususnya distrik Ermera untuk memperkuat dan meningkatkan usaha-usaha mikro dan kecil di Timor Leste, melalui pengembangan pelatihan dan pendampingan sehinga mereka mampu berdiri sendiri dan tentunya akan berkontribusi kepada pemerintah dalam peningkatan perekonomian nasional. Kata Kunci : Strategi, Pengembangan UMKM, Penguatan Modal Usaha.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA DESA MELALUI BKAD Sri Handayani; Agus Suryono; M. Saleh Soeaidy
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.819 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v4i1.82

Abstract

Implementasi Kebijakan Kerjasama Desa melalui BKAD. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) adalah bentuk program yang memusatkan wilayah kerjanya untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah perdesaan. Pemberdayaan dilaksanakan dengan mengorganisir masyarakat. Tujuannya adalah agar ada ruang pembelajaran untuk masyarakat sekaligus adanya jaminan akan keberlanjutan serta pelestarian yang telah dihasilkan program yaitu yang berupa bangunan fisik sarana prasarana, Simpan Pinjam Khusus Kelompok Perempuan (SPP), dan kelembagaan. Pada implementasi PNPM MPd, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) adalah lembaga yang memayungi Badan Pengawas UPK (BP UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Selanjutnya BKAD diperkuat dengan dukungan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri 38 Tahun 2008 Tentang Kerjasama Desa yang mengamanahkan agar desa membentuk Badan Kerjasama Desa (BKD). Sehingga dua jenis kerjasama yang dapat dilakukan oleh desa adalah kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ke tiga. Kata Kunci: kerjasama desa, pemberdayaan, BKAD, pembangunan desa
EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI MANGGOPOH DI KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM Sarmen Aris; M. Saleh Soeaidy; Bambang Santoso Haryono
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.734 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v4i2.120

Abstract

Penyelenggarakan sistem pemerintahan nagari merupakan upaya menghidupkan lagi nilai-nilai kebudayaan Minangkabau. Tetapi, dalam praktiknya muncul berbagai persoalan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui perkembangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan nagari dalam aspek berdemokrasi di Manggopoh telah terlaksana sesuai dengan prinsip demokrasi modern. Tetapi, masih ada penolakan dari kaum ninik mamak. Dampak penyelenggaraan pemerintahaan nagari terhadap pembangunan kantor pemerintahan nagari dan jalan lingkungan nagari ada peningkatan dibanding periode pemerintahan nagari sebelumnya. Tetapi, pembangunan pasar nagari hingga saat ini belum ada kepastian yang jelas. Faktor pendukung pembangunan di Nagari Manggopoh diantara lain: adanya motivasi aparatur, adanya musyawarah mufakat (Baiyo-iyo), munculnya partipasi masyarakat, dan Kepemimpinan Walinagari sebagai faktor lain yang mendukung pembangunan pemerintahan nagari. Sementara faktor penghambat pelaksanaan pembangunan antara lain: Keterbatasan dana pembangunan, Perbedaan pandangan dan kultur masyarakat, dan keterbatasan sumber daya aparatur pemerintahan nagari dalam aspek pendidikan dan pelatihan. Kata Kunci: evaluasi, penyelenggaraan, pembangunan pemerintahan nagari