Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI KABUPATEN CIREBON (STUDI KASUS KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON DAN KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON) Doni Nugroho; Subhan Haris; Agus Irfan
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.826 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v11i1.2456

Abstract

In recovering conditions due to the Covid-19 pandemic, through the President's direction that Indonesia must immediately carry out herd immunity or group immunity. For this reason, the Covid-19 vaccination was carried out so that the government mobilized the TNI and Polri and involved the regional government as the organizer of the Covid-19 vaccination. The Cirebon Regency Government is making efforts to achieve good Covid-19 vaccination. Plered and Depok are the sub-districts that have been one of the successes of the Covid-19 vaccination in Cirebon Regency. The purpose of the study was to determine the implementation of the Covid-19 vaccination policy in Plered and Depok Districts, Cirebon Regency. The study used a qualitative descriptive approach. The data collection techniques used primary data and secondary data. The informant selection technique in this study used purposive sampling and snowball techniques. The results of the research are First, the communication carried out by the organizers of the Covid-19 vaccination is carried out systematically and massively, whether it is transmission communication, consistent communication. However, in clear communication, there are a few obstacles, namely the change in the schedule for the implementation of the Covid-19 vaccination, which makes Covid-19 vaccination participants confused. Second, the resources for the implementation of the Covid-19 vaccination are adequate, sufficient and of good quality. Third, Disposition in the implementation of the Covid-19 vaccination is carried out according to established regulations. The Cirebon District Health Office did not recruit a team of volunteers to carry out the Covid-19 vaccination. Fourth, the bureaucratic structure in the implementation of the Covid-19 vaccination uses the structure of the Cirebon District Health Office.Dalam pemulihan kondisi akibat pandemi Covid-19 melalui arahan Presiden bahwa Indonesia harus segera melakukan herd immunity atau kekebalan kelompok. Untuk itu, dilakukan vaksinasi Covid-19 sehingga pemerintah mengerahkan TNI dan Polri serta melibatkan pemerintah daerah sebagai peyelenggara vaksinasi Covid-19. Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan upaya guna capaian vaksinasi Covid-19 baik. Kecamatan Plered dan Kecamatan Depok merupakan kecamatan yang menjadi salah satu keberhasilan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Cirebon. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Plered dan Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. Penelitian menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pemilihan informan dalam penelitian menggunakan teknik purposive sampling dan teknik snowball. Hasil penelitian yaitu Pertama, Komunikasi yang dilakukan oleh penyelenggara vaksinasi Covid-19 dilaksanakan secara sistematis dan massive  baik itu komunikasi transmisi, komunikasi konsisten. Namun, dalam komunikasi kejelasan sedikit ada kendala yaitu terdapatnya perubahan jadwal pelaksanaan vaksinasi Covid-19 membuat binggung peserta vaksinasi Covid-19. Kedua, Sumber daya dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 memadai, mencukupi dan berkualitas baik. Ketiga, Disposisi dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dijalankan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon tidak merecruit tim relawan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Keempat, Struktur birokrasi dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 menggunakan struktur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.  
IDENTIFIKASI MODAL SOSIAL TERHADAP POTENSI WISATA RELIGI Doni Nugroho; Darajati Darajati; Agus Rianto
SOSFILKOM : Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi Vol 15 No 02 (2021): Volume 15 No 02 Juli-Desember 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) - Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/jsfk.v15i02.2314

Abstract

Kasugengan Kidul Village, Depok District, Cirebon Regency has a magnet in developing the potential of religious tourism, namely Patilasan Nyi Ratu Mas Ayu Gandasari. So many pilgrims who visit Patilasan Nyi Ratu Mas Gandasari. The urgency of this study is to determine the social capital of the potential of religious tourism in the form of Nyi Ratu Mas Gandasari patilasan in Kasugengan Kidul Village. This study uses a qualitative method with a case study approach and uses data collection methods in the form of observation, in-depth interviews (Indefth Interview) and documentation. The data analysis technique used descriptive qualitative research on a case of social capital on the potential of religious tourism in Patilasan Nyi Ratu Mas Ayu Gandari, which is located in Kasugengan Kidul Village, Depok District, Cirebon Regency. The result of the research is that the level of trust of the people in Kasugengan Kidul Village still has the confidence to support the potential of religious tourism in Kasugengan Kidul Village. In addition, the communication carried out by the people of Kasugengan Kidul village is still good, marked by the haul event to visit the great-grandfather of Nyi Ratu Mas Ayu Gandasari. Then the existing norms are still adhered to by the community. so that the identification of social capital on the potential of religious tourism, namely Patilasan Nyi Ratu Mas Ayu Gandasari is still maintained and preserved until now.
BENTUK DAN KEKHUSUSAN IBU KOTA NEGARA NUSANTARA DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Doni Nugroho
THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP) Vol 4 No 1 (2022): THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/ijpp.v4i1.6527

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara merupakan langkah nyata dalam pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Panajam Paser Utara Kalimantan Timur. IKN diberi nama Nusantara dikarenakan ekonik dan sudah dikenal dunia internasional. IKN Nusantara akan menjadi klaster ekonomi baru di indonesia. tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bentuk dan kekhususan IKN Nusantara dalam NKRI. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan literature riview atau studi pustaka. Hasil penelitian adalah IKN Nusantara diberikan kekhususan guna untuk memberikan kemudahan dalam berusaha. Oleh karena itu penggunaaan kepala otoritas ibu kota Nusantara ini merupakan jalan yang dilakukan oleh pemerintah guna mempercepat pembuatan ijin dan investasi. Selain itu, tidak adanya DPRD dalam IKN Nusantara merupakan lemahnya pengawasan dalam IKN Nusantara. Kemudian, sumber dana dalam pembangunan IKN Nusantara yang mayoritas dari investasi dalam negeri ataupun asing sehingga IKN Nusantara menciptakan klaster ekonomi baru di NKRI. Oleh karenanya pembangunan IKN Nusantara jangan sampai hanya keinginan belaka tanpa memperhatikan aspek yang lainnya.
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DALAM PENYELENGGARAAN TOPONIMI DAN PEMETAAN WILAYAH Doni Nugroho; Darrajati Darrajati
DEMOKRASI: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.777 KB) | DOI: 10.36269/dmkr.v1i3.690

Abstract

Hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nama rupabumi, dalam hal ini toponimi sehingga pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan toponimi. Selain itu, semakin berkembangnya wilayah geografi suatu daerah pemetaan wilayah menjadi bagian yang tak terpisahkan. Kabupaten Cirebon terdiri dari dataran dengan ketinggian antara 0-130 meter diatas permukaan laut, luas wilayah Kabupaten Cirebon 1.070,29 Km2. Wilayah administrasi Kabupaten Cirebon terdiri dari 40 kecamatan dengan 424 desa/kelurahan. Sehingga toponimi dan pemetaan wilayah sebagai dasar dalam mengelola Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, pengumpulan data menggunakan data primer yang berasal dari wawancara, focus group discussion (FGD), serta observasi dan data sekunder berasal dari dokumentasi dan bahan-bahan literatur. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten Cirebon berperan dalam penyelenggaraan urusan toponimi dan pemetaan wilayah. Namun, terdapat kendala yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), tidak adanya evaluasi kinerja dalam penyelenggaraan pembakuan nama rupabumi (PNR). Pemindahan urusan toponimi dan pemetaan wilayah membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Cirebon belum siap. Selain itu, Dalam pemetaan wilayah Kabupaten Cirebon memiliki permasalahan utama pemetaan wilayah di Kabupaten Cirebon adalah kurangnya perhatiaan dari pejabat berwenang dan kurangnya koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sehingga pemerintah Kabupaten Cirebon harus membenahi permasalahan-permasalahan tersebut dengan serius.