Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPPOL : Jurnal Poros Politik
Yakobus Kolne
Unknown Affiliation
Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Upaya Pemerintahan Desa Dan Kelompok Perlindungan Anak Desa Faennake Dalam Memberikan Perlindungan TerhadapAnak Dari Tindakan Kekerasam Yakobus Kolne; Melkianus Suni; Tri Anggraini
Jurnal Poros Politik Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.236 KB) | DOI: 10.32938/jpp.v1i1.327

Abstract

Setiap anak memiliki haknya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Upaya Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa dan Kelompok Perlindungan Anak Desa Faennake merupakan Upaya Kemitraan atau Koordinasi dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan Perlindungan Anak sehingga hak–hak anak di Desa Faennake dapat terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Upaya Pemerintahan Desa dan Kelompok Perlindungan Anak Desa Faennake dalam memberikan perlindungan anak dari tindak kekerasan serta faktor–faktor pendukung dan penghambat kegiatan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan. Metode Penelitian yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi, komunikasi dan konsultasi lintas sektor yang memprioritaskan hak–hak anak dalam perencanaan di desa sudah terlaksana namun belum maksimal karena dalam perencanaan program perlindungan anak belum menjadi prioritas terbukti dengan Belum tersedianya Perda dan Perdes Pelindungan Anak yang diakibatkan oleh rendahnya sumber daya yang dimiliki dan sosialisasi terhadap aturan-aturan yang mengatur tentang perlindungan dan hak-hak anak belum dilakukan secara baik. Peneliti menyarankan bahwa perlu adanya koordinasi yang baik antar stakeholer demi terwujudnya anak-anak yang bebas dari tindak kekerasan.
RELASI KEPALA DESA DAN BPD DALAM PROSES PEMBANGUNAN LOS PASAR Emanuel Yansen Berek; Dian Festianto; Yakobus Kolne
JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (132.796 KB) | DOI: 10.32938/jppol.v3i1.1964

Abstract

Masalah dalam penelitian ini adalah relasi BPD dan Kepala desa dalam tahap MusrembangDes, Proses tujuan dalam pembentukan PerDes, dan Proses pembentukan panitia pembangunan. Oleh karena itu penelitian ini untuk mendeskripsikan relasi kepala desa dan BPD dalam proses pembangunan. Metode penelitian yakni metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik anallisa data menggunakan teknik analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, relasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tahap musrembangDes, Pembentukan PerDes dan proses pembentukan Panitia Pembangunan belum berjalan dengan baik dikarenakan bebepa faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu direkomendasikan beberapa alternatif diantaranya: 1) Dalam proses perencanaan pembangunan Los pasar ditinjau dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Bani-bani pemerintah harus mengoptimalkan dengan mengupayakan berbagai macam cara untuk merangsang masyarakat untuk berpartisipasi melalui musrenbangdes seperti persiapan, pelaksanaan, Pasca Musrenbangdes, 2) Pemerintah desa bani-bani harus membangun hubungan yang baik dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga proses pembangunan yang direncanakan bisa berjalan dengan baik, 3) Harus adanya koordinasi yang baik antara pemerintah desa dengan lembaga BPD sehingga tidak terjadi pemahaman di antara kedua lembaga tersebut, dan 4) Harus adanya sosialisasi dari pemerintah desa, terkait perencanaan pembangunan yang akan direalisasikan sehinnga masyarakat bisa mengetahui tujuan dari pembangunan.
KEBIJAKAN SATUAN GUGUS TUGAS DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Demri Ever Muni Tefi; Yakobus Kolne; Handrianus V. M Wula
Jurnal Poros Politik Vol 4 No 3 (2022): Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jpp.v4i3.3261

Abstract

Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki kasus perdagangan orang yang meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam memberantas perdagangan orang membentuk Satuan Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) kabupaten Timor Tengah Utara. Jenis dan metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menujukan bahwa Satuan Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Kabupaten Timor Tengah Utara dalam mencegah perdagangan orang aktif melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi-instansi terkait dalam melakukan sosialisasi tentang perdagangan orang kepada masyarakat dan melakukan pendampingan kepada desa untuk menerbitkan peraturan desa terkait migrasi aman atau pencegahan perdagangan orang yang juga didalamnya memuat sanksi-sanksi yang melibatkan hukum adat. Serta, dalam menangani korban perdagangan orang Satuan Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan koordinasi untuk menjemput, mendampingi dan memulangkan korban. Setelah korban dipulangkan akan dilakukan rehabilitas mental kepada korban dengan melakukan pendekatan psikolog. Satuan Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Kabupaten Timor Tengah Utara bekerjasama dengan International Organization For Migration Indonesia (IOM) memberikan bantuan atau reintegrasi sosial kepada korban.
UNIT PELAYANAN INFORMASI (UPIK) BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI KEMENDIKBUDRISTEK Yakobus Kolne; Melkianus Suni
Jurnal Poros Politik Vol. 5 No. 2 (2023): JPPOL : Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jpp.v5i2.5497

Abstract

Mekanisme tata kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan sinergitas antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Birokrasi sebagai suatu sistem pengorganisasian aparatur Negara dengan tugas yang sangat luas dan kompleks sangatlah diperlukan dalam pengendalian operasi manajemen pemerintahan. Kinerja birokrasi dan rutinitas kegiatan pejabat dan aparat birokrasi sering menyebabkan masalah baru. Permasalahan baru ini menjadikan birokrasi statis, kurang peka terhadap perubahan lingkungan sosialnya, bahkan cenderung resisten terhadap pembaharuan. Keadaan tersebut seringkali memunculkan potensi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kondisi tersebut, pemerintah perlu segera melakukan reformasi birokrasi, tidak hanya pada tataran komitmen saja, melainkan sudah saatnya segera diwujudkan pada tataran yang lebih nyata. Salah satu unit yang dibentuk pemerintah adalah Unit pelayanan informasi yang tentunya berperan aktif dalam memberikan layanan informasi kepada publik mengenai setiap kegiatan kepemerintahan sehingga terwujudnya kepemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, efektif dan efisien.
Co-Authors Demri Ever Muni Tefi Dian Festianto Emanuel Yansen Berek Handrianus Vianey Melin Wula Melkianus Suni Suni, Melkianus Tri Anggraini