Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Adangiyah Konsep Gendhing-Gendhing Tradisi Gaya Surakarta Suraji Suraji
Keteg: Jurnal Pengetahuan, Pemikiran dan Kajian Tentang Bunyi Vol 8, No 1 (2008)
Publisher : Institut Seni Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3960.182 KB) | DOI: 10.33153/keteg.v8i1.623

Abstract

In the Javanesse karawitan ~ society, the term of adangiyah, more perceivable as a lagu ‘s sentence of rebab and bonang barung, it ‘s performed before buka and after adalaras (rebab) or grambyangan (bonang barung) in partly pelog’s gendhings. This comprehension related with the definition ofadangiyahfrom Bau Sastra Jawa and used in the writing ofaksara Jawa have the similar meaning, because the adangiyah in the Javanesse gendhings always posted in the beginning before a buka gendhing.Keyword : adangiyah, buka, angsara jawa
MELACAK GELAR KARAWITAN PUJANGGA LARAS TAHUN 2001-2009 (Upaya Pendokumentasian Ragam Gending) Suraji Suraji
Keteg: Jurnal Pengetahuan, Pemikiran dan Kajian Tentang Bunyi Vol 17, No 2 (2017)
Publisher : Institut Seni Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (487.817 KB) | DOI: 10.33153/keteg.v17i2.2391

Abstract

AbstractThis research entitled Tracing the Performance of Karawitan Pujangga Laras from 2001 - 2009 is concerned with both textual and contextual issues. One issue that continues to appear up to the present time is that whenever the same gending is played by different musicians, the result will also be different. In the Surakarta karaton, the existence of Javanese karawitan in Surakarta style has undergone significant developments from one era to another. The increasing number of gending klenèngan in the repertoire has led to a variety of different treatment or interpretational style (garap). Treatment that had not previously been used has been reinterpreted and subsequently influenced the development of interpretational style in the present day.This research aims to document the repertoire of gending klenèngan performed by the karawitan group Pujangga Laras. In the performance of these gending, the Pujangga Laras group is not restricted to classical gending from the karaton. Instead, musicians are given the opportunity to perform other works, including new works composed by musicians or pesindhèn (female vocalists) who are active in the group, or gending composed by Ki Nartosabda. The results of this research show that during an 8 year period, Pujangga Laras performed over 400 gending in various forms. Although there is frequent repetition of certain gending, the outcome or result is always different. These differences are caused by a number of factors, including the venue, the musicians’ ability to interpret the gending, and so on.  Keywords: Pujangga Laras, Repertoire, Gendhing. AbstrakPenelitian Melacak Gelar Karawitan Pujangga Laras Tahun 2001 - 2009 menyangkut persoalan tekstual dan kontekstual. Permasalahan yang muncul hingga kini adalah setiap gending yang sama bila disajikan oleh penggarap yang berbeda hasilnya juga berbeda. Di karaton Surakarta dari masa ke masa, keberadaan karawitan Jawa gaya Surakarta secara bertahap telah mengalami perkembangngan yang cukup signifikan. Makin banyaknya repertoar gending-gending klenèngan berdampak terhadap keragaman garap. Garap yang belum muncul sebelumnya, kemudian ditafsir kembali dan selanjutnya mempengaruhi perkembangan garap saat ini.Penelitian ini berupaya untuk mendokumentasi repertoar gending-gending klenèngan yang disajikan oleh kelompok karawitan Pujangga Laras. Dalam menyajikan gending-gending, kelompok karawitan Pujangga Laras tidak dibatasi pada gending klasik karaton, melainkan para pengrawit diberi kesempatan untuk menyajikan karya lain, baik karya baru hasil susunan pengrawit dan atau pesindhèn yang aktif dalam pergelaran tersebut, atau gending karya Ki Nartosabda. Hasil penelitian ini, dalam kurun waktu 8 tahun, ditemukan bahwa karawitan Pujangga laras telah menyajikan lebih dari 400 gending dalam berbagai bentuk.Kendatipun setiap pergelaran sering terjadi pengulangan gending yang sama, akan tetapi hasilnya tetap beerbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: tempat penyelenggaraan, kemampuan pengrawit dalam tafsir garap dan lain lain. Kata Kunci: Pujangga Laras, Repertoar, Gendhing.
TINJAUAN RAGAM BENTUK TLUTUR DAN KORELASINYA Suraji Suraji
Keteg: Jurnal Pengetahuan, Pemikiran dan Kajian Tentang Bunyi Vol 13, No 1 (2013)
Publisher : Institut Seni Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.092 KB) | DOI: 10.33153/keteg.v13i1.649

Abstract

The background to this paper was the information that many Javanese musical compositions or gending in Surakarta style are formed from ‘sekar’ or tembang (a vocal melody or form of sung poetry). The main focus of this paper is the connections between Sendhon Tlutur, Ketawang Gendhing Tlutur, Ayakayakan Tlutur, Srepeg Tlutur, Sampak Tlutur, Ketawang Dhandhanggula Tlutur, and Sekar Macapat Dhandhanggula Tlutur, which were observed by comparing the vocal melody of Sendhon Tlutur with the musical phrases of the skeleton melody, or balungan, in Ayak-ayakan, Ketawang Gendhing, Srepeg, and Sampak, and the vocal melody of Ketawang Dhandhanggula with Sekar Macapat Dhandhanggula Tlutur. The theoretical basis that was used for analyzing the gending in question is Mantle Hood’s ‘evolution’ theory which states that culture (including the arts) is not static in nature but rather develops according to its needs. In addition to this evolution theory, the gending were analyzed using Mas Ngabehi Warsapradangga’s premise which states that the original source or foundation for composing a gending is a vocal melody or tembang. The results of the analysis of this study show that there are similarities between the melodic line of Sendhon Tlutur and Ayak-ayakan, Srepeg, Sampak, and Ketawang Gendhing Tlutur, while Ketawang Dhandhanggula Tlutur is a development of Sekar Macapat Dhandhanggula Tlutur.Keywords: various forms and correlation of gendhing tlutur 
MENETAS JALAN BARU STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM Suraji Suraji
Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman Vol 1 No 1 (2012): Islamic Review
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IPMAFA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6.712 KB) | DOI: 10.35878/islamicreview.v1i1.6

Abstract

The concept of community development can be viewed as a process because the involved activities moves from one stage to another or from a specific situation to the next one. The relevant study in it is the study of Islamic Community Development which is in line with the role of Higher Education College. That is to functioning Tri Darma consisting of education, research and community services. Such view certaintly becomes real hope if it can implemented seriously. Another factor is that the specialization of knowledge as the basis of intellectual and expertise specially the study of community development have an important and strategic place in the globalization era in terms of political, economic, social and cultural rights.
MENETAS JALAN BARU PENGEMBANGAN MASYARAKAT: Sebuah Jawaban di Era Milenium Suraji Suraji; Muhammad Ali Embi
Jurnal Sosiologi Reflektif Vol 12, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jsr.v12i2.1376

Abstract

Community development is a process of directing people toward a stage or condition which society becomes more competent to ptroblems and conditions of the community and environment. The increasing competence of community members is expected to generate development activities based on their own initiative. In the current context, community development are most in based on religious and cultural values, including local wisdome, in order to ovver come various problems within society. Relevant studies of community development should in line with higher educatin institutions throght the implementation of “Tridharma PT”, which consist of : education, research and service. Moreever, within this milleneal era, community development has significant influence on education, politics, economics, social, as well as on culturePengembangan masyarakat proses bergerak ke arah suatu tahap atau kondisi di mana masyarakat menjadi semakin kompeten terhadap permasalahan dan kondisi komunitas maupun lingkungannya. Kompetensi masyarakat yang semakin meningkat ini diharapkan dapat menimbulkan aktivitas pembangunan atas prakarsa masyarakat (komunitas) sendiri. Pengembangan masyarakat juga sebagai gerakan, yang berusaha melakukan reformasi terhadap kondisi yang dianggap kurang menguntungkan. Dalam konteks saat ini tentu pengembangan masyarakat (community development) didasarkan pada nilai-nilai agama, budaya dan kearifan masyarakat lokal menuju kemajuan dan kesempurnaan dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul di era globalisasi. Kajian yang relevan dalam community development adalah kajian pengembangan masyarakat yang sejalan dengan peran lembaga Perguruan Tinggi yaitu memfungsikan Tri Darma Perguruan Tinggi yang terdiri pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Orientasi tersebut tentu menjadi harapan apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Faktor lain, spesifikasi keilmuan sebagai besis intelektual dan keahlihan pengembangan masyarakat mendapat tempat penting dan strategis di era mellineum saat ini baik dari segi pendidikan, politik, ekonomi, sosial maupun budaya.
Pertanggungjawaban Hukum Dalam Kasus Perjanjian Pinjam Nama Pada Fitur Shopee Pinjam Amia Eka Putri; Suraji Suraji
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3 (2024): September : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v2i3.3620

Abstract

Technological developments have given rise to various new innovations to make it easier to fulfill human needs, one of which is online lending and borrowing services. Shopee Pinjam or SPinjam is an example of an online loan service that includes standard clauses in the contract agreed by the debtor. The problem that often occurs due to easy access to borrowing and lending through SPinjam is misuse of data for other people's needs or what is known as name lending. The purpose of writing this research is to find out how legal accountability is given to the parties. The research method used is a normative research method, with deduction analysis techniques. The results of this research indicate that the name borrowing agreement made between the name borrower and the name giver is an oral agreement that has weak legal force. This agreement is only binding on the party making it without any intervention from SPinjam. Legal responsibility regarding the repayment of SPinjam is an absolute responsibility that must be fulfilled by the debtor who agrees. The name borrower cannot be burdened with legal responsibility because the name borrowing agreement has not been specifically regulated in positive law in Indonesia so that the solution to the problem that can be done is by deliberation between the name borrower and the name giver.
Pertanggungjawaban Dalam Penerapan Asas Itikad Baik Pada Transaksi Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Merlinda Tri Purwani; Suraji Suraji
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i2.1113

Abstract

The development of increasingly sophisticated technology has resulted in changes in the use of internet networks used for online buying and selling ore-commerce. This research aims to determine the importance of implementing the principle of good faith in online buying and selling agreements as a responsibility for losses experienced by consumers in online transactions as an effort to protect consumers. The principle of good faith is an important principle, good faith must be exercised by sellers in order to provide protection to consumers, in order to minimize violations of consumer rights.
Pengampuan Atas Istri yang Mengalami Dimensia dalam Penjualan Harta Bersama Cynthia Nugroho; Suraji Suraji
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i2.1116

Abstract

Ownership of assets in marriage is divided into 2 (two) things, namely joint assets and inherited assets. Regarding joint assets, the sale must be with the consent of the husband and wife. Sales as an agreement require that both parties are legally competent. This research examines the sale of joint property if the wife is in a state of incompetence, namely experiencing dementia. This research is normative legal research with a conceptual approach and a statutory approach. It was concluded that wives who were incompetent due to dementia had to be represented by other. To facilitate the buying and selling process, curatele can be given to the children of the husband and wife.
Juridical Review of E-commerce Selling and Buying on Consumers and Buyers in Indonesia Aris Surya Muzakki; Suraji Suraji
Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan Vol. 1 No. 2 (2024): Desember : Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/prosemnasipi.v1i2.49

Abstract

The use of e-commerce in the world of trade has had a huge impact on Indonesian society, this is related to very important legal issues. The importance of legal issues in the field of E-commerce, especially in providing legal protection for consumers who carry out buying and selling transactions via the Internet. This development emerged due to offers and acceptance from the public, as evidenced by the emergence of various online stores such as Kaskus, Tokopedia, Bukalapak, Shopee and Lazada. This research aims to find out and analyze legal protection for consumers in online buying and selling transactions (e-commerce) and to find out and analyze legal remedies that can be taken by consumers if there is a default in online buying and selling transactions (e-commerce). The approach method used in this research is a normative juridical approach. The specification of this research is descriptive analysis. The data source used is secondary data, which consists of primary, secondary and tertiary law. The data collection tool is library research. The data analysis technique used is qualitative analysis. The results of this research and discussion are legal protection for e-commerce users by upholding consumer rights in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection articles 19, 20, 21, 24, and 26 and regulations related to the implementation of online buying and selling (e-commerce) and the implementation of consumer protection is also supported by involving several parties such as the government, national consumer protection bodies and non-governmental consumer protection institutions. Legal efforts that can be taken to resolve defaults in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection are litigation and non-litigation.
Perlindungan Hukum bagi Konsumen Produk Kosmetik Ilegal Dzaky Luqyana Fauzi; Suraji Suraji
Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 3 (2025): Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konstitusi.v2i3.875

Abstract

This research aims to analyze the legal responsibility of business actors in the circulation of illegal cosmetics and legal protection for consumers based on applicable laws and regulations. The method used is normative legal research with a statutory approach, the nature of the research used is prescriptive and uses legal material collection techniques with literature studies. The results showed that 1) business actors who distribute illegal cosmetic products are legally responsible both civil, criminal and administrative. 2) Legal protection for consumers still faces serious challenges due to weak supervision and low legal awareness. Therefore, it is necessary to strengthen law enforcement and increase consumer education to prevent losses due to the use of illegal cosmetic products.