Articles
<![CDATA[Tinjauan Atas Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Tanpa Agunan Tambahan Di Koperasi ]]>
<![CDATA[Novie Indriani Darnius]]>;
<![CDATA[Eka Kurniasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 4: November 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini diadakan bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mekanisme pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam tanpa agunan tambahan, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadi wanprestasi, dan upaya yang dilakukan oleh KPRI Kopkaga dalam menyelesaikan wanprestasi.Penelitian ini menggunakan metode empiris, dimana data-data yang didapatkan berdasarkan penelitian langsung ke lapangan melalui wawancara dengan responden dan informan.Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di KPRI Kopkaga ini adalah mekanisme pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam di koperasi ini diawali dengan mengisi blangko yang sudah disediakan dan harus ditandatangani oleh bendaharawan gaji. Faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi di koperasi antara lain anggota melakukan peminjaman ganda, mayoritas anggota yang sudah terlebih dahulu melakukan peminjaman di bank, ada anggota yang dimutasikan atau pindah instansi tempat ia bekerja ataupun anggota sudah pensiun. Upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh koperasi ini adalah secara lisan maupun tulisan. Disarankan kepada KPRI Kopkaga untuk semakin memperketat peraturan atau syarat dalam melakukan pinjam meminjam, disarankan untuk melakukan pembaharuan hutang (novasi objektif), dan disarankan untuk melakukan tinjauan langsung (on the spot) untuk mengkaji langsung apakah anggota tersebut layak diberikan pinjaman atau tidak.]]>
<![CDATA[The Protection Of Child Labour In India ]]>
<![CDATA[Dilla Yuliani]]>;
<![CDATA[Eka Kurniasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 2: Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Child labour is a worldwide phenomenon but more focused is required on developing countries. India is a developing country with the second highest birth rate in the world after China. More than 200 million children in minimum age in the world that minors are forced into child labour and one of the countries with the largest child labour is India even in hazardous condition. As a federal state, government of India should uphold child rights in the society. The purposes of this thesis are to study and to understand the implementation of the law that ban children under the age of 18 to work; to scrutinize about the constraints faced by The Government of The Republic of India in addressing child labour; and to explain the protection on the rights of child in India and in Indonesia in comparison. This research uses normative research. Normative research is legal research theory, which identify and conceptualize the way the law as norms, rules, regulations including academic paper, research report, dictionary, etc. The result shows that India was among the first nations to sign the MoU with The International Programme on the Elimination of Child Labour (IPECL) to help in combating child labour. Unfortunately, the concerned authorities are unable to combat the rising cases of child labour because of varied reasons. UNICEF and BCC reports that poverty is the big cause of child labour in India. The girl child labourer is particularly alarming due to gender discrimination in large part of the society and also the complex relationship between social and child labour linked to the caste system. The caste system has been an enormous influence on the social and economic development of India. The Government of India has introduced numerous policy initiatives to try to reduce the effects of caste upon children’s life chances. It is suggested that in order to protect childrens in India, The Government of India is recommended to keep control and apply the law that ban children under minimum age to work and to prevent the scourge of child labour, the government of India should consistent and aware of the importances of respecting children’s rights.]]>
<![CDATA[Beralihnya Hak Milik Gadai Telpon Seluler Dari Pemilik Kepada Penerima Gadai ]]>
<![CDATA[Hasmi Yusuf]]>;
<![CDATA[Eka Kurniasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 2: Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian gadai telpon seluler yang dilakukan di masyarakat Suka Makmur Aceh Besar, faktor penyebab para pihak mengalihkan hak kepemilikan atas objek gadai dan akibat hukum dari beralihnya menjadi hak milik. Pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan penelitian lapangan yaitu untuk memperoleh data primer melalui wawancara responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa gadai telepon seluler yang disepakati oleh kedua belah pihak dilakukan secara lisan dimana hak sipenerima gadai memberikan uang pinjaman atas telepon seluler sebagai barang yang digadaikan dan kewajibannya menjaga dan menguasai telepon seluler yang menjadi barang gadai selama waktu tertentu sedangkan sipemberi gadai mempunyai hak yaitu menerima sejumlah uang pinjaman dan berkewajiban melunasi pinjaman hutang sesuai jangka waktu tertentu. Namun dalam kenyataannya sipenerima gadai menjadikan barang gadai tersebut menjadi miliknya dengan alasan sipemberi gadai telah jatuh tempo. Disarankan kepada masyarakat kecamatan Suka Makmur agar tidak lagi melakukan gadai atau perjanjian utang-piutang secara lisan atau tidak tertulis tanpa mengindahkan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat menimbul sengketa antara kedua pihak.]]>
<![CDATA[¬TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJAN-JIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK PADA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) PERSERO RAYON LAMBARO AREA BANDA ACEH. ]]>
<![CDATA[Syukran Wahyudi]]>;
<![CDATA[Eka Kurniasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 3: Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasal 56 Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan BAB XVI Ketentuan Peralihan menjelaskan Mengenai Pengelolaan Serta Distribusi Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Listrik Negara Sebagai Pengelola Dan Penyalur Listrik Keseluruh Masyarakat Serta Umkm Indonesia. Untuk Mendapatkan Energi Listrik Maka Calon Pelanggan Harus Mengajukan Permintaan Pemasangan Energi Listrik, Kemudian Apa Bila Calon Pelanggan Telah Menyetujui Syarat Yang Telah Ditentukan Maka Listrik Bisa Langsung Dipasang. Apabila Pelanggan Melakukan Pelanggaran Yang Tertulis Di Lembar Perjanjian Jual Berli Tenaga Listrik Maka Pelanggan Dapat Menerima Sangsi Berupa Tagihan Susulan Serta Sangsi Denda dan sangsing Pencabutan alat. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya wanprestasi terhadap alat pembatas atau MCB dalam perjanjian jual beli energi listrik, bentuk wanprestasi terhadap alat pembatas atau MCB dalam Perjanjian jual beli tenaga listrik antara Pelanggan dengan PT. PLN Rayon Lambaro Area Banda Aceh serta upaya penyelesaian sengketa wanprestasi dalam Perjanjian Jual-Beli Tenaga Listrik antara Pelanggan. Agar menghasilkan data lengkap maka penelitian yang dilakukan berupa penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan berdasarkan buku buku dan peraturan perundang undangan dan penelitian lapangan merupakan memperoleh data dengan cara dokumentasi dan wawancara terhadap responden yang terkait dengan kasus ini serta informan yang mengetahui kasus ini. Berdasarkan uraian pembahasan serta dengan penelitian, dapat disimpulkan beberapa poin antara lain sebagai berikut: factor terjadinya wanprestasi arus listrik yaitu masih ada pelanggan yang berlangganan pada PLN Rayon Lambaro Area Banda Aceh lalai dalam melakukan pembayaran, merubah kWh, menambah daya, dan melakukan pencurian arus listrik, hal ini karena tingginya tarif dasar listrik. Upaya penyelesaian yang dapat menyelesaikan perkara jual beli tenaga listrik antara pelanggan dengan PLN adalah dengan jalan musyawarah terlebih dahulu, apabila tidak didapati hasil yang sesuai maka dapat dilanjutkan ke persidangan. Kesepakatan inilah yang membuat adanya ikatan hukum bagi kedua belah pihak. Masalah yang sering terjadi dalam perjanjian jual beli tenaga listrik antara pihak pelanggan dan PLN adalah mengenai bagaimana tanggung jawab pelanggan dan PLN di dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Disarankan kepada PT. PLN agar meningkatkan pengawasan jual beli tenaga listrik kepada pelanggan. Dan Kepada Pemerintah agar mengatur penetapan tarif dasar listrik sesuai dengan tingkatan kemampuan masyarakat serta membantu pengembangan PT. PLN agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat meningkat.]]>
<![CDATA[Eksekusi Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Pengembalian Kredit Bermasalah ]]>
<![CDATA[Irena Dwi Fetraningtyas]]>;
<![CDATA[Eka Kurniasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 2: Mei 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) mengatur “apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”. Eksekusi jaminan fidusia sebagai upaya pengembalian (recovery) pinjaman ketika pinjaman bermasalah merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam pengembalian pinjaman. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, upaya bank dalam pengembalian kredit bermasalah dan kendala-kendala yang dihadapi oleh BRI Cabang Semarang Pandanaran dalam melakukan pengembalian pinjaman. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis empiris, data diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan eksekusi dalam penyelesaian kredit bermasalah dilakukan dengan cara penjualan bawah tangan. Upaya yang dilakukan oleh kreditur dalam pengembalian pinjaman adalah dengan cara pendekatan secara kekeluargaan guna menentukan upaya yang selanjutnya akan dilakukan oleh bank, diantaranya rescheduling, reconditioning dan restructuring. Kendala pada saat dilakukannya eksekusi antara lain objek jaminan fidusia telah beralih kepada pihak lain, kondisi barang yang dijaminkan sudah rusak, barang yang dijaminkan sudah tidak ada. Disarankan kepada pihak BRI Cabang Semarang Pandanaran agar dapat lebih tegas dalam menangani wanprestasi yang dilakukan debitur dalam berkredit.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN MELALUI PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II TANJUNG MORAWA - SUMATERA UTARA ]]>
<![CDATA[Siti Ayu Raudhah P.S]]>;
<![CDATA[Eka Kurniasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 1: Februari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (473.771 KB)
<![CDATA[Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa (1) Perseroan yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun kenyataannya, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa – Sumatera Utara tidak melaksanakan tanggung jawab sosial sebagaimana mestinya. Tujuan penulisan ini yaitu untuk menjelaskan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada PT. Perkebunan Nusantara II, manfaat pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan serta hambatan dan solusi dari pelaksanaannya. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial pada PT. Perkebunan Nusantara II dilakukan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial, PT. Perkebunan Nusantara II masih terdapat kendala, yaitu kurangnya kesadaran sebagian mitra binaan dalam melaksanakan pembayaran kewajiban angsurannya serta lemahya kemampuan dan manajerial UKM untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di luar pesanan lokal. Disarankan agar PT. Perkebunan Nusantara II menerapkan audit eksternal guna mengaudit laporan tahunan perseroan yang mencakup masalah tanggung jawab sosial.]]>
<![CDATA[ASAS KESEIMBANGAN DALAM KONTRAK JUAL BELI KOPI ANTARA KOPERASI BAITUL QIRADH BABURRAYYAN DENGAN HA BANNET & SON ]]>
<![CDATA[Lianda Febriani]]>;
<![CDATA[Eka Kurniasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 2: Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Asas keseimbangan merupakan asas yang memperhatikan hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan sebuah perjanjian. Asas ini menjadi pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan perjanjian secara seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan kesesuaian teori hukum perjanjian mengenai syarat sahnya sebuah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata serta untuk menganalisis dan menjelaskan asas keseimbangan terhadap kontrak jual beli kopi yang dilakukan antara Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan dengan HA Bannet Son. Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa perjanjian jual beli kopi yang dilakukan para pihak telah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarka n Pasal 1320 KUHPerdata. Namun perjanjian jual beli kopi yang dilakukan antara para pihak belum memenuhi seluruh aspek perwujudan asas keseimbangan. hal ini dikarenakan terdapatnya klausula yang membebankan pihak penjual atau KBQ Baburrayyan yaitu pembebanan terhadap seluruh biaya pergantian barang yang tidak sesuai dan tidak terdapatnya klausula yang menjelaskan secara rinci mengenai spesifikasi barang yang tidak sesuai.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN GO-CAR (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Medan) ]]>
<![CDATA[Nessa Safira]]>;
<![CDATA[Eka Kurniasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 2: Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Saat ini ada terobosan transportasi berbasis aplikasi online seperti Grab dan Go-Jek membuat masyarakat menjadi efisien dalam menentukan transportasi yang paling cocok dengan kebutuhannya. Secara aturan terdapat dua aturan, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Dimana Permenhub ini dikeluarkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap transportasi online, mengingat saat ini telah terjadi tindak kejahatan terhadap konsumen yang membahayakan keamanan dan keselamatan penumpang, serta Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Studi ini memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap keamanan dan keselamatan konsumen transportasi Go-Car, meliputi: apakah peraturan perundang-undangan telah memberi perlindungan hukum terhadap keamanan dan keselamatan konsumen transportasi online; tanggung jawab pelaku usaha go-car terhadap konsumen yang mengalami kerugian; dan tindakan dari pelaku usaha go-car terhadap pengemudi yang menyalahi perjanjian yang sudah disepakati. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik Purposive Sampling (kelayakan), yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam kepada mereka yang memberikan keterangan berdasarkan pengalaman secara langsung meliputi responden dan informan. Dari hasil penelitian ditemukan perlindungan hukum terhadap transportasi online diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017. Hingga saat ini Pihak penyedia aplikasi tidak bertanggung jawab terhadap tindakan pengemudi yang melanggar aturan keamanan dan keselamatan konsumen karena perusahaan aplikasi tidak tunduk kepada peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyedia aplikasi telah mengeluarkan aturan tertulis mengenai sanksi terhadap pengemudi yang melanggar perjanjian yang telah disepakati. Disarankan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk terus memperbaiki Peraturan tentang transportasi taksi online dengan mengikuti perkembangan teknologi dan menjamin keselamatan dan keamanan penumpang dan pihak penyedia aplikasi taksi online wajib melakukan seleksi yang ketat sewaktu dilakukannya penerimaan pengemudi baru.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT. PERDANA DINAMIKA PERSADA (Suatu Penelitian Di Gampong Leupung Baleu Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar) ]]>
<![CDATA[Riki Firnanda]]>;
<![CDATA[Eka Kurniasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 3: Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. PT. Perdana Dinamika Persada (perseroan terbatas yang bergerak di bidang konstruksi dan memanfaatkan sumber daya alam) belum melaksanakan Tanggung Jawab Sosial (TJS) sebagaimana yang ditegaskan didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan TJS perusahaan PT. Perdana Dinamika Persada yang melakukan kegiatan di Gampong Leupung Baleu Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar, menjelaskan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan serta menjelaskan upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan cara mewancarai responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan TJS Perusahaan yang dilakukan oleh PT. Perdana Dinamika Persada tidak sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas seperti pemberian bantuan sosial, penyerapan tenaga kerja dan sumbangan untuk acara keagamaan. Terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya kesadaran hukum dari pihak perusahaan. Upaya yang dapat dilakukan yaitu sosialisasi dari pemerintah setempat dan membuat peraturan yang lebih mendetail tentang TJS Perusahaan. Disarankan kepada PT. Perdana Dinamika Persada agar dapat melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial secara lebih baik dan konsisten kepada masyarakat sekitar, kepada pihak pemerintah setempat wajib melakukan sosialisasi dan pemerintah dapat menerapkan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Impor Bibit Pohon Kurma Antara Usaha Dagang (UD) Nasabe Dengan Date Palm Development Ltd dan Al-Wathba Marionnet LLC ]]>
<![CDATA[Izra Fadiya]]>;
<![CDATA[Eka Kurniasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 2: Mei 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun dalam pelaksanaannya jual beli impor bibit pohon kurma yang dilakukan antara UD. Nasabe dengan Date Palm Development Ltd dan Al-Wathba Marionnet LLC tidak dibuat dengan perjanjian yang jelas sehingga merugikan pihak importir. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan bentuk perjanjian yang digunakan dalam jual beli impor bibit pohon kurma, menjelaskan syarat penyerahan barang, dan untuk menjelaskan kekuatan perjanjian tidak tertulis dalam jual beli impor bibit pohon kurma. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perjanjian jual beli antara para pihak dibuat melalui surat elektronik (e-mail) sehingga tidak jelasnya hak dan kewajiban, risiko, dan tanggung jawab para pihaknya. Syarat penyerahan perjanjian jual beli impor bibit pohon kurma ini tidak didasarkan pada ketentuan yang terdapat di dalam INCOTERMS. Kekuatan perjanjian dalam perjanjian jual beli ini tetap mengikat para pihak meskipun kesepakatan diperoleh melalui surat elektronik (e-mail) dan perjanjiannya tidak dibuat secara tertulis. Disarankan kepada para pihak untuk membuat kontrak jual beli impor bibit pohon kurma dalam bentuk formal, yaitu berupa dokumen sales contract yang ditandatangani secara sah.]]>
