Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan
M. Putra Iqbal
Fakultas Hukum
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG) DAN PRAKTIK PERDAGANGAN BARANG INTERNASIONAL ANTARA INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK. (Suatu Penelitian di Provinsi Aceh) Muhammad Farizal; M. Putra Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konvensi Wina 1980 tentang jual beli barang Internasional atau kemudian lebih dikenal dengan United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) berlaku untuk kontrak jual beli barang antara para pihak yang mempunyai tempat usaha di Negara yang berlainan. Dalam praktiknya Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi CISG dengan tidak diratifikasinya CISG, sehingga banyak perusahaan Indonesia dirugikan. Seperti yang dilakukan perusahaan Aceh yang mengekspor Jernang ke China, yang secara tidak langsung tunduk kepada hukum CISG. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer berupa wawancara sebagai data utama. Hasil penelitian diketahui bahwa hak dan kewajiban adalah hubungan timbal balik dari para pihak. Kontrak yang selama ini digunakan adalah kontrak tidak tertulis yang berlandaskan asas itikad baik dimana para pihak saling mempercayai satu sama lain. Dengan demikian, akibat hukum di sini tidak lain adalah pelaksanaan dari pada suatu kontrak itu sendiri. Pelaksanaan dari suatu kesepakatan oleh para pihak. Setelah itu baru dilakukan proses pembayaran sesuai yang telah disepakati. Sebelum dilakukan pembayaran maka akan dilakukan veritifikasi dokumen calon pembeli oleh Atase Perdagangan. Dalam praktik para pihak melakukan transaksi jual beli barang internasional berdasarkan asas itikad baik dan saling mempercayai satu sama lain. Kata Kunci :  Praktik Perdagangan International ,CISG
THE IMPACT OF ZEROING METHOD TO VIETNAM’S TRADE IN THE PROVISION OF THE WTO Muhammad Anas; M. Putra Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract - Anti-Dumping agreements allow governments to adopt “anti-dumping” actions. As the method of protection to the local industries, anti-dumping duties are thus imposed on the exporting country which has been accused of dumping goods in importer country.  However, these provisions are often misused by countries to get more profit from their production, one of which is the zeroing method as the example on United States – Antidumping Measures on Certain Shrimp from Vietnam. Zeroing under the WTO is important to research because there are still lack of definition and understanding among the members about this topic. There is a significant possibility that WTO members could use the zeroing to calculate dumping margin and it can harm the exporters. This research uses normative legal research that provide systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules and explain areas of difficulty of the Agreement on Implementation of Article 6 of GATT 1994.Keywords: Anti-Dumping, Dumping, GATT 1994, Zeroing, WTO. 
THE USE OF MINUTE MEETING ON THE SECOND PHASE OF CITY PARTNERSHIP (SISTER CITY) BETWEEN BANDA ACEH (THE REPUBLIC OF INDONESIA) AND HIGASHI-MATSUSHIMA (JAPAN) ON THE ACCELERATION OF RECONSTRUCTION Abdul Halim; M. Putra Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract - This research aims to find out why the parties decided to use minute of meeting as their legal document instead of a MoU and to find out whether or not the 2nd phase of this sister city has followed the regulation. The research showed that the use Minute of Meeting in the Phase II as the basis for sister city between Banda Aceh and Higashimatsushima was due the MoU formed in the Phase I were satisfied the parties upon its implementation and wish to proceed to Phase II,both wanted to extend the collaboration and with a process that was not too long and it was found that the formation of a sister city legal document between Banda Aceh and Higashimatsushima not yet following the regulation of the Indonesian Republic's Foreign Minister Number: 09 / A / KP / XII / 2006/01 on the General Guidelines for Foreign Relations and Cooperation Procedures by Local government. It is suggested to the foreign ministry to shorten the process of forming sister city cooperation and for the local government should send initial information to the ministry related to the existence of a plan of cooperation with the government / foreign agency.Keywords : Banda Aceh, Higashimatsushima, Minute of Meeting, Sister City
KEGIATAN EKSPOR OLEH PT. LAMPULO JAYA BAHARI PADA MASA CORONA VIRUS DISEASES (COVID-19) (Suatu Kajian Bidang Hukum Perdagangan Internasional) Riski Yanda; M. Putra Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 2: Mei 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak Covid-19 terhadap ekspor dan upaya hukum oleh PT. Aceh Lampulo Jaya Bahari dalam menyelesaikan permasalahan ekspor saat pandemik, dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris sebagai penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan kegiatan ekspor oleh PT. Aceh Lampulo Jaya Bahari pada saat Covid-19 ialah tidak stabil, importir tidak bisa menerima barang, harga kargo logistik naik, pengurusan dokumen menjadi lebih lama dan kegiatan harus dilakukan sesuai dengan  protokol kesehatan, keterlambatan penanganan kapal, keterlambatan barang sampai pada importir. Pengelolaan karyawan mengalami perubahan dengan pembagian jam kerja. Upaya hukum yang Dilakukan dalam Menyelesaikan Permasalahan ialah fokus pada penjualan lokal dan mentaati prokes dan menjamin produk ikan tuna tetap sesuai standar internasional. Disarankan kepada PT. Aceh Lampulo Jaya Bahari menyiapkan keadaan darurat apabila pandemi Covid-19 berkepanjangan, mencari alternatif pengiriman via udara dan bernegosiasi harga secara langsung dan menerapkan standar internasional tertentu.
Co-Authors Abdul Halim Muhammad Anas Muhammad Farizal Riski Yanda