Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Geuthee Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Jurnal Transformasi Administrasi
Chadijah Rizki Lestari
Universitas Syiah Kuala
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Geuthee

 1 
PAKSAAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PENYEBARAN BUKU KOMUNISME DI INDONESIA Chadijah Rizki Lestari; Basri Efendi; W Wardah
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 4, No 1 (2021): Jurnal Geuthee : Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v4i1.99

Abstract

Komunisme merupakan salah satu ideologi yang dilarang di Indonesia, selain tidak sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia, pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) telah menimbulkan keresahan yang luar biasa bagi rakyat Indonesia. Melalui TAP MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 komunisme kemudian menjadi ideologi terlarang di Indonesia. Namun ternyata masih ditemukan sejumlah buku yang diduga menyebarkan paham komunis di kawasan pecinan pondok, Kecamatan Padang Barat, tanggal 8 januari 2019. Berdasarkan hal tersebut kajian ini berupaya untuk melihat bagaimanakah paksaan yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi penyebaran buku komunisme di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa pemerintah melakukan pengawasan demi memastikan peraturan perundang-undangan terkait pemenuhan syarat dan isi buku telah dipatuhi dengan baik. Apabila ternyata ditemukan buku yang tidak memenuhi syarat isi buku dan/atau mengganggu ketertiban umum, kejaksaan berwenang menarik dan memblokir sementara baik buku cetak dan buku elektronik paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana diatur pada Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, selain itu dapat pula dikenakan sanksi pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 1999.
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH WAKAF YANG DILEPASKAN DEMI KEPENTINGAN UMUM H Humaira; Chadijah Rizki Lestari
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 4, No 3 (2021): Jurnal Geuthee : Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v4i3.136

Abstract

Sebagai salah satu jenis harta wakaf, tanah berperan penting untuk mencapai kesejahteraan dan peningkatan perekonomian umat. Namun, atas nama kepentingan umum, tidak jarang tanah wakaf termasuk dalam bidang tanah yang terkena pengadaan tanah. Tulisan ini untuk menjelaskan perlindungan hukum yang diberikan Negara atas tanah yang diambil untuk kepentingan umum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Pada bagian hasil pembahasan diketahui bahwa untuk kepentingan umum, tanah wakaf dapat dilepaskan berdasarkan norma fungsi sosial yang ada pada Pasal 6 UUPA. Namun, instansi yang memerlukan tanah tetap wajib mengganti tanah lain yang nilainya sama atau sekurang-kurangnya sama dengan nilai tanah wakaf sebelumnya. Selain itu, tanah penganti tesebut wajib didaftarkan untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum   
Co-Authors Basri Efendi Basri Effendi H Humaira Rika Anggun Tiara W Wardah