Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Jurnal Geuthee Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Student Journal of International Law
Eka Kurniasari
Universitas Syiah Kuala
Religion Humanities Education Energy Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
COMPARISON OF LEGAL SOCIAL SECURITY PROTECTION ON MIGRANT WORKER IN INDONESIA AND MALAYSIA Nelly Zarnida; Eka Kurniasari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This thesis examines the comparison of social security protection for migrant workers in Indonesia and Malaysia, by looking at the current law. This research uses normative legal research or also known as library research, in which to achieve the objectives of this study an analysis of both countries law and international legal instruments is carried out. The results of this study found that since early 2019 the Malaysian government has provided social security for foreign workers under a government organization, namely Social Security Organization (SOCSO), while Indonesia has already enacted a social security protection for foreign workers under a government organization, namely Social Security Organizing Agency (BPJS) in 2011. From this research it is also found that Indonesia has similarities and differences in legal arrangements regarding social security for foreign workers, namely placing social security for Migrant workers under state organizations, and equally not providing pension security to foreign workers.Keyword: Social security protection, Socso, Bpjs
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN BAKU PROVIDER DIGITAL BY U DARI PT TELEKOMUNIKASI SELULAR Arisetian Arisetian; Eka Kurniasari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang pencantuman klausula baku yang tidak merugikan konsumen. Namun, dalam kontrak  milik provider digital by.U terdapat klausula baku memuat pembatasan tanggung jawab di dalamnya, yaitu pada poin pertama bagian pembatasan tanggung jawab, ketentuan tersebut melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK, yang dimanfaatkan oleh penyedia jasa untuk mengalihkan tanggung jawabnya. Hasil penelitian menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen provider digital by.U masih lemah, pemberian informasi tentang hak konsumen dan pertanggung jawaban pelaku usaha masih kurang. Pengetahuan konsumen terhadap perjanjian yang dilakukan juga masih kurang, konsumen tidak mengetahui risiko yang akan timbul akibat dari perjanjian baku tersebut. Bentuk kerugian yang dialami konsumen berupa pelayanan yang tidak sesuai janji. Penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha dapat dilakukan dengan jalur litigasi atau non litigasi, namun konsumen lebih memilih melakukan komplain secara langsung kepada pihak by.U, dikarenakan menghemat waktu dan menghemat biaya.Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Perjanjian Baku, Provider Digital.
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN HARGA EKSPOR IKAN TUNA DI BANDA ACEH Eka Kurniasari; Nia Nia
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 5, No 3 (2022): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v5i3.188

Abstract

Riset ini untuk mengetahui dan menjelaskan metode pelaksanaan dan bentuk pembayaran harga yang digunakan dalam perjanjian ekspor impor ikan tuna dan resikonya bagi pengekspor, bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan pembayaran harga ekspor ikan tuna, serta upaya yang dilakukan dalam penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan pembayaran harga ekspor ikan tuna di Banda Aceh. Jenis penelitian ini merupakan  jenis penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data diperoleh dari penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap Pengusaha ekspor ikan tuna diwilayah kota Banda Aceh, Staff Dinas Kelautan dan Perikanan serta Staff Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh dan. Hasil penelitian yang diperoleh Metode pelaksanaan Ekspor yang dilakukan Eksportir Ikan Di Banda Aceh pada dasarnya dibagi menjadi 3 bagian Sale’s Contract Process, Cargo Shipment Process, Shipping Documents Negotiation Process.  
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN TERHADAP WANPRESTASI RUSAKNYA BARANG (Suatu Penelitian di PT Global Jet Express/J&T Express Banda Aceh) Cut Fazia Junina; Eka Kurniasari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang atau rusak akibat penyelenggaraan pengangkutan kecuali akibat suatu kejadian yang tidak dapat dicegah. UU tersebut sudah mengatur secara jelas tentang peraturan tanggung jawab ekspedisi terhadap kerusakan barang milik konsumen, namun peristiwa kerusakan barang pada masa pengiriman masih terjadi dan tidak ada tanggungjawab yang diberikan oleh pihak ekspedisi. Salah satu perusahaan pengiriman yang menjadi objek dalam peristiwa ini adalah PT Global Jet Express atau JT Expressdi wilayah Kota Banda Aceh. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya kerusakan barang barang konsumen pada saat pengiriman, tanggung jawab PT Global Jet Express (JT Express) atas rusaknya barang konsumen pada saat pengiriman dan upaya penyelesaian yang ditempuh oleh konsumen terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh PT Global Jet Express (JT Express). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor penyebab terjadinya kerusakan barang konsumen pada saat pengiriman adalah Faktor Kelalaian Kurir yang disebabkan oleh beberapa kendala yang dialami oleh penyelenggara ekspedisi barang JT Express melalui jalur darat. Selanjutnya Faktor Kemasan Barang (Packaging) yang kurang bagus sehingga menyebabkan barang tersebut berisiko rusak. Tanggung jawab PT Global Jet Express (JT Express) Atas Rusaknya Barang Konsumen Pada Saat Pengiriman adalah dengan mengganti 10 kali biaya pengiriman barang dan tidak melampaui biaya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Upaya penyelesaian yang ditempuh oleh konsumen terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh PT Global Jet Express (JT Express) adalah menggunakan jalur negosiasi dengan melakukan komunikasi kepada konsumen sehingga menghindari dibawanya kasus tersebut ke jalur hukum. Disarankan kepada pihak PT JT Express Kota Banda Aceh agar dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia hendaknya ketika pengirim ingin mengirim paket dan disarankan kepada konsumen untuk memeriksa keamanan paket pengiriman dan menerima jasa packaging kepada pihak JT Kota Banda Aceh guna mengurangi resiko kerusakan barang pada saat proses pengiriman.Kata Kunci : Tanggung jawab, Perusahaan, Wanprestasi, Jasa Pengiriman
LEGAL PROTECTION OF SMART CONTRACT IN INDONESIA WITH REFERENCE TO DUTCH LAW Cut Putroe Salsabila; Eka Kurniasari
Student Journal of International Law Vol 3, No 1: August 2023
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sjil.v3i1.27219

Abstract

The growth of technology has altered many human habits, including business practices. One ofthe emerging innovations is smart contracts. However, Indonesia still has not possessed specificregulations toward smart contract. This article investigates the legalprotection for the execution of smart contracts in Indonesia with reference to the Dutch General Data Protection Regulation (GDPR). The research methodology used in this thesis is normative research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary legal materials, and tertiary legal materials. The article shows that the issue with present Indonesian law is that it fails to acknowledge the potential benefits and drawbacks of smart contracts. Hence setting up a specific law to regulate smart contract protection and its implementation, including the protection of the data subject, as well as the safeguard measures is urgently required.
Co-Authors Arisetian Arisetian Cut Fazia Junina Cut Putroe Salsabila Nelly Zarnida Nia Nia