Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kerja Sama Sister City Antara Kota Banda Aceh (Republik Indonesia) Dengan Kota Higashimatsushima (Jepang) Tentang Program Percepatan Rekonstruksi Bersama Wafa Aulia; M. Putra Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 3: Agustus 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Banda Aceh (Republik Indonesia) dan Kota Higashimatsushima (Jepang) sama-sama pernah mengalami bencana Tsunami parah, kesamaan pengalaman yang dialami membuat Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Kota Higashimatsushima membentuk suatu kerja sama. Namun, pembentukan kerja sama kedua kota ini tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Pemerintah Kota Banda Aceh tidak melakukan konsultasi, koordinasi, mendapat pertimbangan, dan persetujuan dari Kemenlu selaku penanggung jawab politik luar negeri. Faktor yang melatarbelakangi tidak diikutinya prosedur adalah faktor teknis yang mencakup lamanya proses birokrasi, kebutuhan budget yang besar, tidak adanya tuntutan dari mitra kerja sama untuk melaksanakan kerja sama sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, selain itu kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya juga tidak mengikuti peraturan yang berlaku dan tidak adanya permasalahan yang timbul. Penyelesaian sengketa dalam kerja sama ini akan diselesaikan melalui metode negosiasi. Kemenlu dapat ikut campur dalam penyelesaian sengketa yang timbul, meskipun tidak adanya koordinasi, konsultasi, pertimbangan serta persetujuan dari Kemenlu.
Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis Berbasis Self-Declare bagi UMKM Desa Krajankulon Kendal Anief Kaefatun Nisa; Ani Chintia Sari; Arman Ubaidillah Alfadeli; Fakhri Alwafi Madjid; Maftukha Julianti Anis; Mia Kamelia; Wafa Aulia; Zuanita Adriyani
Transformasi Masyarakat : Jurnal Inovasi Sosial dan Pengabdian Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober : Transformasi Masyarakat : Jurnal Inovasi Sosial dan Pengabdian
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/transformasi.v1i4.587

Abstract

This research is motivated by the support of to apply for Halal certification through MIT-18 Post-109 UIN Walisongo Semarang KKN Students. This service aims to help micro, small and medium enterprises in Krajankulon village to apply for Halal certification independently through the Free Halal Certification Program. The activity carried out by MIT-18 Post-109 UIN Walisongo Semarang KKN students lasted for one month starting from July 2024 involving 15 stakeholders. The methods used include lectures, questions and answers, and online registration tutorials in collaboration with Pendampingan Produk Halal (PPH) of the Ministry of Religion of Kendal Regency. The results of this activity show an increase in participants' awareness and understanding of the importance of Halal certification, as well as the acceleration of the business legalization process through an easily accessible and free independent declaration system. This support is expected to increase the value of products and support business sustainability through strong legitimacy. Micro, small and medium enterprises play an important role in the Indonesian economy, especially in Muslim-majority societies where halal products are highly regarded. Halal certification is not only important for consumers, but also makes products more competitive in the market. However, there are still many in Indonesia that have not received halal certification, including in Krajangkulon Village, Kendal Regency. This is due to lack of information, lack of understanding of the certification process, and administrative obstacles such as obtaining a Company Identification Number (NIB). Therefore, this study highlights the importance of intensive support and socialization to increase awareness and understanding of Halal certification in order to support sustainable economic growth and provide assurance to consumers.