Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Indonesian Journal of International Law Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Student Journal of International Law Journal Social Sciences and Humanioran Review
M. Putra Iqbal
Unknown Affiliation
Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
International Efforts to Combat Corruption and States’ Concern; a Perspective toward Indonesia-Singapore Extradition Treaty after 4.5 Years of Silence Iqbal, M. Putra
Indonesian Journal of International Law
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2299.985 KB)

Abstract

The United Nation Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) and the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) is a symbol of international community efforts in combating corruption. Most states are state parties to both convention including Indonesia and Singapore. However, domestic politics such as ratify cation by parliament has influenced states’ commitment in combating corruption. Indonesia-Singapore Extradition Treaty was signed in 2007. However, it has not entered into force yet and this is a good example on domestic politics that influences states’ policy and even states’ commitment on an international issue. This extradition treaty therefore, has no strong legal power toward both states since both states just expressed consent to be bound and subject to ratify cation. However, both states should show good faith in continuing the treaty and become legally binding.
Kerja Sama Sister City Antara Kota Banda Aceh (Republik Indonesia) Dengan Kota Higashimatsushima (Jepang) Tentang Program Percepatan Rekonstruksi Bersama Wafa Aulia; M. Putra Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 3: Agustus 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Banda Aceh (Republik Indonesia) dan Kota Higashimatsushima (Jepang) sama-sama pernah mengalami bencana Tsunami parah, kesamaan pengalaman yang dialami membuat Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Kota Higashimatsushima membentuk suatu kerja sama. Namun, pembentukan kerja sama kedua kota ini tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Pemerintah Kota Banda Aceh tidak melakukan konsultasi, koordinasi, mendapat pertimbangan, dan persetujuan dari Kemenlu selaku penanggung jawab politik luar negeri. Faktor yang melatarbelakangi tidak diikutinya prosedur adalah faktor teknis yang mencakup lamanya proses birokrasi, kebutuhan budget yang besar, tidak adanya tuntutan dari mitra kerja sama untuk melaksanakan kerja sama sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, selain itu kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya juga tidak mengikuti peraturan yang berlaku dan tidak adanya permasalahan yang timbul. Penyelesaian sengketa dalam kerja sama ini akan diselesaikan melalui metode negosiasi. Kemenlu dapat ikut campur dalam penyelesaian sengketa yang timbul, meskipun tidak adanya koordinasi, konsultasi, pertimbangan serta persetujuan dari Kemenlu.
TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BIREUEN) Ariza Saputri; Mahfud Mahfud; M. Putra Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - artikel ini bertujuan dalam menjelaskan bentuk menjelaskan bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di kabupaten Bireuen, menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap korban dari tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua. Penelitian ini menggunakan metode yuridis Empiris yakni  penelitian yang mengkaji aturan hukum positif dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan terhadap korban dalam tindak pidana penggelapan kendaraan roda dua di kabupaten Bireuen adalah pemenuhan hak-hak korban serta perlindungan hukum berupa penyidik memproses laporan dan pemberian informasi kepada korban, jaksa mewakili korban dalam proses peradilan, dan ganti kerugian. Kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindugan terhadap korban tindak pidana penggelapan adalah kendala yang berasal dari masyarakat atau korban itu sendiri, pengaturan hukum dan yang kendala dari aparat penegak hukumKata Kunci : viktimologi, penggelapan, kendaraan roda dua.                                                                                    Abstract – This article aims to explain the forms of protection for victims of motor vehicle theft in Bireuen Regency, as well as the challenges faced in providing protection to victims of motor vehicle theft. The research utilizes an empirical juridical method, which examines positive legal rules in relation to the realities in society. The research findings indicate that the protection for victims of motor vehicle theft in Bireuen Regency includes the fulfillment of victims' rights and legal protection in the form of investigators processing reports and providing information to the victims, prosecutors representing the victims in the judicial process, and compensation for damages. The challenges encountered in providing protection for victims of motor vehicle theft arise from the society or the victims themselves, legal arrangements as well as challenges stemming from law enforcement authorities.Keyword :victimology, embezzlement , two-wheeler. 
THE ROLE OF SHARIA AND ADAT LAW IN RESOLVING INHERITANCE DISPUTES: A STUDY IN BUKIT DISTRICT, BENER MERIAH REGENCY, INDONESIA Desi Ayu Ningsih; Syamsul Bahri; M. Putra Iqbal
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 25, No. 1, April 2023: Legal Developments in National and Global Context
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v25i1.35286

Abstract

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa waris dan mekanisme penyelesaiannya di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Metode yuridis-empiris digunakan untuk menganalisis fenomena ini. Di Kecamatan Bukit, pembagian warisan sebagian besar diatur berdasarkan Syariat Islam. Namun, ada desa-desa tertentu yang menganut Hukum Adat yang mengamanatkan pembagian yang sama dan mengakibatkan konflik antar ahli waris. Studi ini mengidentifikasi beberapa faktor yang berkontribusi terhadap perselisihan ini, termasuk ketidakadilan yang dirasakan ketika ahli waris perempuan percaya bahwa mereka berkontribusi lebih besar dalam merawat orang yang meninggal, kesenjangan ekonomi antar anggota keluarga, dan ketegangan dalam hubungan dan komunikasi di antara ahli waris. Pendekatan utama yang dilakukan adalah dengan menerapkan hukum waris Islam, dan menggunakan hukum Adat sebagai pilihan kedua ketika hukum Adat terbukti tidak efektif (perselisihan).
MEDICAL SUPPLY SHORTAGES DURING THE COVID-19 PANDEMIC: INDONESIAS CHALLENGE AMID EXPORT LIMITATIONS Safitri, Wahyuni; Wardah, Wardah; Iqbal, M. Putra
Student Journal of International Law Vol 4, No 2: December 2024
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sjil.v4i2.29415

Abstract

The GATT 1994 does not provide adequate international measures to address the shortage of medical supplies during emergencies, particularly pandemics. This article explores this agreement in relation to Indonesia's export restrictions during the COVID-19 pandemic. As a member state, Indonesia implemented measures to restrict the export of medical supplies, which was permitted by the WTO during this crisis. We will examine how Indonesia can invoke GATT 1994 to justify these measures. The analysis indicates that after the Indonesian government adhered to the necessary political procedures outlined by the WTO Secretariat, the implementation of export restrictions can be justified under Articles XI(2)(a), XX(b), XX(j), and XXI of the agreement. However, despite this justification, Indonesia should enhance coordination between national and international policies regarding the availability and necessity of medical supplies in relation to pandemics and other emergencies to prevent future shortages and related issues.
INDONESIA'S EFFORTS IN ACCELERATING CARBON NEUTRALITY TARGETS POST G20 BALI SUMMIT Soulthanarafif, Teuku M.; Iqbal, M. Putra; Farsia, Lena
Journal Social Sciences and Humanioran Review Vol. 2 No. 02 (2025): JULY
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/jsshr.v2i02.197

Abstract

The G20 is an international cooperation forum consisting of 20 countries with the world's largest economies, responsible for approximately 75% of global greenhouse gas emissions. Due to extensive use of carbon-based fuels, there has been a worrisome rise in global temperatures. The non-binding nature of decision-making within the G20 as an international cooperation forum poses a challenge to accelerating the achievement of Carbon Neutrality targets. This article discusses how G20 summits influence the acceleration of Carbon Neutrality targets and Indonesia's legal steps towards achieving them. The normative legal research method is applied to explain various legal concepts and principles relevant to this article. The research highlights the connection between the G20 and achieving Carbon Neutrality targets, emphasizing strong encouragement for member states, exemplified by the emergence of the Bali Common Principle in Accelerating Clean Energy Transition (Bali COMPACT) and its principles for expediting environmentally friendly energy transitions. The Indonesian government's commitment to transitioning to clean energy is reflected in regulations such as Presidential Regulation No. 112 of 2022 and the discussion of the Renewable Energy Bill (RUU EBT).
Co-Authors Ariza Saputri Desi Ayu Ningsih Farsia, Lena Mahfud Mahfud Safitri, Wahyuni Soulthanarafif, Teuku M. Syamsul Bahri Wafa Aulia Wardah Wardah