Restu Gusti Monitasari
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

DEMOKRASI DALAM DIMENSI NILAI-NILAI PANCASILA BERDASARKAN PARADIGMA PHILOSOPHISCHE GRONDSLAG Restu Gusti Monitasari; Eki Furqon; Enis Khaerunnisa
Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v1i2.17

Abstract

Beberapa ahli mengatakan bahwa apabila sebuah Negara hendak menjadi sesuatu yang ideal, maka dalam penyelenggaraannya haruslah berlandaskan demokrasi. Pada dasarnya demokrasi melekat pada kebebasan dan partisipasi individu. Menggunakan kebebasan, hak-hak sipil, dan politik, merupakan bagian dari kehidupan yang melekat pada individu sebagai makhluk sosial. Indonesia dengan ideologi Pancasila nya memberikan kosekunsi dalam melaksanakan kehidupan bernegara, yakni kenyataan bahwa Pancasila sebagai Philosophische groundslag Negara Indonesia menjadi dasar dan acuan dalam bernegara, begitupun dalam melaksanakan sistem demokrasi. Artinya dalam melaksanakan sistem demokrasi di Indonesia haruslah sejalan dengan Pancasila itu sendiri. Masalah hukum yang kerap muncul ialah menselaraskan praktek demokrasi dengan makna pancasila itu sendiri yang kerapkali terjadi pertentangan dimasyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk melihat demokrasi baik secara teori maupun praktek dalam sudutpandang pancasila yang berperan sebagai Philosophische groundslag. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sudah ditentukan oleh para pendiri negara ini haruslah menjadi sebuah acuan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Urgensi pengamalan Pancasila dimaksudkan untuk memupuk kesadaran politik masyarakat sehingga mampu berperan aktif dalam partisipasi politik. Partisipasi masyarakat tidak dipandang sebagai sebuah formalitas, melainkan sebagai kontrol atas jalannya pemerintahan Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa pengamalan Pancasila dapat memperbaiki praktik demokrasi Indonesia
AUTHORITY OF THE BOARD OF REGIONAL REPRESENTATIVES TO MONITOR AND EVALUATE THE DESIGN OF LOCAL REGULATIONS AND LOCAL REGULATIONS IN CONSTITUTIONAL PERSPECTIVE Restu Gusti Monitasari; Danial Danial; Fatkhul Muin
JHR (Jurnal Hukum Replik) Vol 10, No 1 (2022): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v10i1.5687

Abstract

The Regional Representative Council has 3 powers as regulated in Articles 22D, 23E and 23F of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely the powers of Legislation, Consideration and Supervision. The authority of the Regional Representative Council is expanded and added in Law No. 2 of 2018 concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, the Regional Representative Council, and the Regional People's Representative Council, namely in Article 249 paragraph (1) letter j related to the Monitoring and evaluation of the Draft Regional Regulations and Regional Regulations. Normative juridical research method with a statutory approach. The purpose of this research is to find out and analyze constitutionally and legal problems that arise regarding the new authority of the Regional Representative Council. Based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the new authority of the Regional Representatives Council is in the opposite direction because it is not included in the meaning of the 3 powers of the Regional Representatives Council which is referred to as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Legal problems that arise over the authority of the House of Representatives The area is an indication of rivalry between institutions, namely the Ministry of Home Affairs, the Governor, the Supreme Court and the Regional Representatives Council itself, this can be seen juridically, namely in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, Constitutional Court Decision No.137/PUU -XIII/2015 and No. 56/PUU-XIV/2016.Keywords: Constitutional, The Regional Representative Council, Authority, Monitoring and Evaluation of Draft Regional Regulations and Regional Regulations