Garuda - Garba Rujukan Digital

Sistem Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Baduy Dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah Edi Mulyadi; Eki Furqon
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2021): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v5i2.3536

Customary law communities are the most important part of the history of the development of the Indonesian nation. The contribution given by the customary law community since ancient times has been very large for the development of human civilization, especially in the aspect of order that exists in customary law. The Baduy tribe is one of the customary law communities whose existence is still maintained to this day. The Baduy customary law community has a legal system including its government system which is the hallmark of indigenous peoples. In addition to using their customary government system, Baduy as well as part of the Unitary State of the Republic of Indonesia must participate in every national policy, especially in the area of regional and village government. The recognition given by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to indigenous peoples in Indonesia is the basis for the use of their respective customary law systems. Therefore, the researcher considers it necessary to conduct a study to see how the current system of governance of the Baduy customary law community is related to the existing positive law. The research method used is a normative juridical and empirical (mixed) juridical research method to see how the normative arrangements regarding the position of the Baduy community government system are and can describe what the government system is like. The specific target to be achieved in this research is to contribute ideas to the local government and the Baduy indigenous people in terms of the position of the Baduy customary government system in terms of the existing positive law. The results of the research carried out explain the Baduy customary law community uses a government system that originates from their customary law known as pikukuh or karuhun. Law 23/2014 on Regional Government gives authority to provincial and district governments to regulate the empowerment of indigenous peoples and the arrangement of customary villages through existing traditional institutions. This happens because community and village empowerment is included in the mandatory concurrent government affairs that are not related to basic services.

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN SERTA PERMUKIMAN DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH Eki Furqon; Lia Riesta Dewi
Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v1i1.7

Perda Kota Serang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan pelaksanaan asas desentralisasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah menyebutkan bahwasannya setiap luasan lahan yang telah dibebaskan, pengembang wajib menyediakan lahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas seluas 40 persen dari lahan yang ada, yang nanti harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Serta ditegaskan pula bahwa prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang telah selesai dibangun lebih dari 5 (lima) tahun dapat langsung diterima oleh Pemerintah Daerah dan yang dibangun kurang dari 5 (lima) tahun tetapi lebih dari 1 (satu) tahun dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah secara formal dan fisik.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan melalui pengkajian dan penafsiran terhadap literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas baik secara tersurat maupun secara tersirat. Dengan menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan analisis data mempergunakan metode deskriptif kualitatif.Kesimpulan Kedudukan dari Perda Kota Serang Nomor 11 Tahun 2012 berdasarkan peraturan perundang-undangan sangat kuat dan dapat dilaksanakan karena telah memiliki daya laku dan daya ikat untuk seluruh Pengembang Perumahan baik perseorangan ataupun Badan Hukum di Kota Serang. Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan Perda Kota Serang Nomor 11 Tahun 2012 adalah tidak diserahkannya PSU Perumahan Highland Park Serang oleh PT. Pudjipapan Kreasindo sebagai pengembang dikarenakan faktor Tidak ada itikad baik dari PT Pudjipapan Kreasindo, tidak ada usaha tegas dan nyata yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang untuk meminta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Highland Park Serang dan belum dibentuknya Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksana dari Perda Kota Serang Nomor 11 Tahun 2012.

DEMOKRASI DALAM DIMENSI NILAI-NILAI PANCASILA BERDASARKAN PARADIGMA PHILOSOPHISCHE GRONDSLAG Restu Gusti Monitasari; Eki Furqon; Enis Khaerunnisa
Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v1i2.17

Beberapa ahli mengatakan bahwa apabila sebuah Negara hendak menjadi sesuatu yang ideal, maka dalam penyelenggaraannya haruslah berlandaskan demokrasi. Pada dasarnya demokrasi melekat pada kebebasan dan partisipasi individu. Menggunakan kebebasan, hak-hak sipil, dan politik, merupakan bagian dari kehidupan yang melekat pada individu sebagai makhluk sosial. Indonesia dengan ideologi Pancasila nya memberikan kosekunsi dalam melaksanakan kehidupan bernegara, yakni kenyataan bahwa Pancasila sebagai Philosophische groundslag Negara Indonesia menjadi dasar dan acuan dalam bernegara, begitupun dalam melaksanakan sistem demokrasi. Artinya dalam melaksanakan sistem demokrasi di Indonesia haruslah sejalan dengan Pancasila itu sendiri. Masalah hukum yang kerap muncul ialah menselaraskan praktek demokrasi dengan makna pancasila itu sendiri yang kerapkali terjadi pertentangan dimasyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk melihat demokrasi baik secara teori maupun praktek dalam sudutpandang pancasila yang berperan sebagai Philosophische groundslag. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sudah ditentukan oleh para pendiri negara ini haruslah menjadi sebuah acuan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Urgensi pengamalan Pancasila dimaksudkan untuk memupuk kesadaran politik masyarakat sehingga mampu berperan aktif dalam partisipasi politik. Partisipasi masyarakat tidak dipandang sebagai sebuah formalitas, melainkan sebagai kontrol atas jalannya pemerintahan Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa pengamalan Pancasila dapat memperbaiki praktik demokrasi Indonesia

Kedudukan Lembaga Negara Independen Berfungsi Quasi Peradilan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Eki Furqon
Nurani Hukum Vol. 3 No. 1 Juni 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/nhk.v3i1.8523

The development of the concept of state institutions has given rise to the idea of creating an independent state institution that has a quasi-judicial function, aiming to maximize the expected achievements by taking into account that an independent state institution is a state institution that is free from intervention from other parties. However, the quasi-judicial function in independent state institutions is not fully equal or equal to the function in state institutions which are under the branch of judicial power. For this reason, this paper was made with the aim of seeing how the position of an independent state institution functions as a quasi-judicial system in the Indonesian constitutional system.The method used in this research is descriptive qualitative using library data as the main data. The author uses normative juridical research methods with due regard to existing legal rules and is directly related to the research topic this time.Research results show that, an independent state institution that functions as a quasi-judiciary has a foothold in the constitution in Article 24 Paragraph (3) which means that the constitution requires the existence of a state institution outside the state institution in the judicial branch of power to participate in the judicial function as long as it is regulated by law . Independent state institutions function as a quasi-judicial system such as the KPPU, KPI, Information Commission, Bawaslu, and the Ombudsman in their arrangements to have the authority to settle cases or disputes in their respective fields, which means there is a quasi-judicial function within these institutions.Perkembangan konsep kelembagaan negara telah melahirkan ide penciptaaan lembaga negara independen yang memiliki fungsi quasi peradilan, bertujuan untuk memaksimalkan capaian yang diharapakan dengan memperhatikan bahwa lembaga negara independen adalah lembaga negara yang terbebas dari intervensi pihak lain. Meskipun demikian, fungsi quasi peradilan yang ada dalam lembaga-lembaga negara independen tidak sepenuhnya setara atau sama dengan fungsi yang ada pada lembaga negara yang berada dibawah cabang kekuasaan yudikatif. Untuk itu, tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk melihat bagaimana kedudukan lembaga negara independen berfungsi quasi peradilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.Metode yang digunakan pada penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan data kepustakaan sebagai data utama. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan memperhatikan aturan hukum yang ada dan berkaitan langsung dengan topik penelitian kali ini.Hasil Peneltitian menunjukan bahwa, lembaga negara independen berfungsi quasi peradilan memiliki pijakan pada konstitusi pada Pasal 24 Ayat (3) yang mana bermakna bahwa konstitusi menghendaki adanya lembaga negara diluar daripada lembaga negara dalam cabang kekuasaan yudikatif untuk turut memiliki fungsi mengadili sepanjang diatur dengan undang-undang. Lembaga negara independen berfungsi quasi peradilan seperti KPPU, KPI, Komisi Informasi, Bawaslu, dan Ombudsman dalam pengaturannya memiliki kewenangan untuk melakukan penyelesaian perkara atau sengketa yang ada di masing-masing bidangnya yang berarti terdapat fungsi quasi peradilan di dalam lembaga-lembaga tersebut.

TATA KELOLA PENGELOLAN SAMPAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DI KOTA SERANG Nurikah Nurikah; E. Rakhmat Jazuli; Eki Furqon
Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2201

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai masalah sampah dikarenakan jumlah penduduk di Indonesia sangat tinggi yang menempati urutan ke 4 terbesar di dunia, selain itu pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam dikalangan masyarakat. Ketidakperdulian terhadap permasalahan pengelolaan sampah berakibat terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang tidak memberikan kenyamanan untuk hidup, sehingga akan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat. Degradasi tersebut lebih terpicu oleh pola perilaku masyarakat yang tidak ramah lingkungan, seperti membuang sampah di badan air ataupun got, sehingga sampah akan menumpuk di saluran air yang ada dan menimbulkan berbagai masalah turunan lainnya.Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta didukung melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah, maka aparat pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam melaksanakan pengelolaan sampah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa pertambahan penduduk dan pola konsumsi berpengaruh pada bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Data dari Statistik Lingkungan Hidup 2017 (Environment Statictics of Indonesia 2017) menunjukkan bahwa limbah padat atau yang lebih dikenal dengan istilah sampah merupakan limbah yang paing banyak terdapat dalam lingkungan hidup.

The Harmonization of the Central and Local Governments Authority: Handling Public Health Emergencies on Coronavirus Disease 2019 Eki Furqon; Edi Mulyadi
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v7i2.3569

The global Covid-19 pandemic has made Indonesia do various ways to reduce the spread of covid-19. Through Government Regulation Number 21 of 2020, the Large-Scale Social Restrictions. The aim of this study is to know the relationship pattern of central and local governments in handling public health emergencies and harmonizing any related laws and regulations. This study used juridical normative method with the statutory approach. The study used the Large-Scale Selection of Social Restrictions policy. The findings revealed the central government as the main policy at the regional level, as a party to determine the type of steps that will be taken in handling public health emergency of Covid-19. The selection of Large-Scale Social Restrictions known as PSBB as the main way to suppress the spread of Covid-19 is based on the Regional Government flexibility. In other words, the local government can immediately oblige to apply PSBB in their regions to see the progression and to act quickly upon it. Thus, the synergy between central and local governments in handling covid-19 is indispensable. In conclusion, the implementation of PSBB in Banten Province, especially in Tangerang Raya, successfully reduce the number of positive cases of Covid-19. However, the delay in the implementation of PSBB in Banten Province makes the spread of covid-19 reach to other areas apart from Tangerang Raya.Pandemi global Covid-19 telah membuat Indonesia melakukan berbagai macam cara untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, pemerintah pusat memilih untuk menggunakan. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penanganan kedaruratan kesehatan masyarakat dan mengharmoniskan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Metode penelitian ini yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kebijakan yang dikaji adalah Pemilihan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Hasil penelitian didapatkan bahwa, Pemerintah Pusat sebagai haluan utama kebijakan di tingkat daerah menjadi pihak yang dapat menentukan langkah apa yang akan diambil dalam pengananan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19. Pemilihan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai cara utama sebagai penekan penyebaran Covid-19 didasarkan pada keleluasaan Pemerintah Daerah yang dapat langsung berkewajiban melaksanakan PSBB di daerahnya sehingga bisa melihat perkembangan sekaligus bertindak cepat dan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19 sangat diperlukan. Penerapan PSBB di Provinsi Banten terutama di Tangerang Raya dapat menekan angka kasus positif Covid-19, namun keterlambatan untuk membuat keseluruhan wilayah di Provinsi Banten melaksanakan PSBB membuat penyebaran Covid-19 di Provinsi Banten mulai merambah ke deaerah-daerah yang lain selain Tangerang Raya.

The Legal Standing of PPKM in Banten Province (Constitutional Law Perspective Eki Furqon; Qotrun Nida
Nurani Hukum Vol. 5 No. 2 December 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/nhk.v5i2.17116

The establishment of the policy for the Implementation of Restrictions on Community Activities (PPKM) is one of the efforts to overcome the pandemic carried out by the Indonesian government. The legal basis for the PPKM policy is contained in the Instruction of the Minister of Home Affairs, which is a problem because of the pandemic situation which is a national disaster but the policies used are only regulated in the minister's instructions. Banten Province, which is included in the Java-Bali PPKM area imposed by the central government, has issued a policy containing the implementation of PPKM as stipulated in the Banten Governor's Instruction Number 1 of 2021. These problems then have an impact on the extent of the binding power of the PPKM when viewed from the legal basis, its formation is related to the hierarchical system of legislation in Indonesia. The research method used is a normative juridical research method with the aim of seeing how the normative arrangements regarding the legal position of PPKM in Banten Province are in the Indonesian constitutional system. Using secondary data such as literature and literature but also using primary data or field data as supporting data. The policy in the form of a ministry instruction in this case the Instruction of the Minister of Home Affairs regarding PPKM cannot be used to regulate matters that are comprehensive or external to the ministry itself. Therefore, the use of a Ministerial Instruction in handling Covid-19 is not appropriate because it is not a legal product in the form of a regulation that can bind all parties and have clear legal consequences.

KEDUDUKAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MEMUTUS PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Eki Furqon, Helvan Subia Effendi
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 7 No. 2 (2020): Hukum Dan Keadilan
Publisher : LP3M STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (418.328 KB)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan tujuan untuk mengawasi pelaksanaan tersebut. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan atas penegakan hukum persaingan usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki fungsi sebagai pengawas penegakan hukum persaingan usaha sekaligus memiliki fungsi sebagai lembaga yang memutus ada atau tidaknya pelanggaran persaingan usaha. Kedua fungsi utama tersebut membuat lembaga ini menjadi lembaga yang berperan sebagai pengawas aktif dalam hal pengawasan secara langsung, dan sebagai pengawas pasif dalam hal mengadili pelanggaran persaingan usaha. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: bagaimana kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memutus pelanggaran persaingan usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan bagaimana kekuatan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memutus pelanggaran persaingan usaha. Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan. Data Sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier selanjutnya studi lapangan berupa wawancara. Selanjutnya data dianalisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh dua kesimpulan:pertama,Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan lembaga negara idependen yang disebut sebagai lembaga negara non struktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain yang berfungsi sebagai lembaga pengawas hukum persaingan usaha sekaligus mengadili pelanggaran persaingan usaha. Kedua,kekuatan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat dikatakan tidak kuat karena putusan tersebut harus dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk bisa dilakukan eksekusi.

Community-Driven Waste Management: The Waste Bank Initiative in Taman Banten Lestari Housing Estate, Serang City Nurikah Nurikah; Eki Furqon
Probono and Community Service Journal Vol 1, No 2 (2022): Development and Empowerment of Village Legal Awareness
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/pcsj.v1i2.16897

Garbage Banks are one of the innovations that societies make in reducing waste at their source: environment-based waste management and garbage management starting at the source. Garbage can can be a environmental problem, especially garbage from communities in which garbage comes from communities in which it is not treated well, so it will become a load of garbage-based garbage Banks, which are based on citizen citizen participation become an alternative to garbage solutions based on principles of distribution, reuse, Recyle and replant (4r) mean communities become social capital to phase out the existence of trash Banks in household garbage management programs. A change in people's thinking on the management of household garbage should be built through the education of junk management based on community participation to reduce garbage from its source so that people should be aware of and eventually integrated into community-based garbage bank programs. The method of community participation in the home environment should be part of a region that should be done through both educational and dialogue and referrals as an adaptation of the Banks of garbage to the community to act out environmental concerns through the participation of trash based programs through trash Banks. Public-based waste bank education programs will impact the next ward in which people will be involved in high rates of engagement to move together to maintain the environment, especially the city.

A Criminological Review: Exploring Community Perception of Juvenile Delinquency in Panenjoan Village Eki Furqon; Alycia Risaldy Halim; Fuad Sirojul Huda; Nisrina Agustini; Syifa Aulia Nur Fadlilah; Muhamad Farhan Al Amien; Ratri Yulianingsari Negoro; Santomi Santomi; Yunita Yunita; Aqila Zahra; Diska Eunike; Aisa Aulina
Probono and Community Service Journal Vol 1, No 1 (2022): Community Empowerment and Legal Awareness
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/pcsj.v1i1.16695

Juvenile delinquency is becoming one of the urgencies that must be considered by us, especially in Panenjoan Village. With the development of the times, these teenagers will get convenience in any case. Including to do negative things. As is being hotly reported on television, there are a lot of juvenile delinquency acts that are troubling the surrounding residents. The purpose of this study is to find out what juvenile delinquency occurs in Panenjoan Village as well as to know the perception of the community regarding the occurrence of juvenile delinquency which is quite large in percentage. This study uses the Community Education method by conducting socialization related to juvenile delinquency with the theme "Young Generations of Moral and Quality" where this socialization is a form of providing more knowledge to the harvested village youth and data collection and analysis techniques with qualitative data, namely direct interviews as well as surveys. The results of the activities carried out are the socialization of juvenile delinquency. One of them is promiscuity which produces the highest percentage of juvenile delinquency that occurs in Panenjoan Village. This makes many teenagers, especially women who get pregnant out of wedlock due to promiscuity. Based on the results of this data, we students get the factors that cause juvenile delinquency, one of which is family and environmental factors. Community perceptions based on the results of surveys and community interviews are also about juvenile delinquency that occurs, namely the community is very unfortunate with juvenile delinquency that occurs due to family and environmental factors, according to the community many children also drop out of school due to juvenile delinquency that occurs. The community looks sad and asks for help related to preventing juvenile delinquency. To prevent delinquency, more knowledge is needed regarding the good and bad in society, especially for teenagers, knowing in morals to become quality teenagers without juvenile delinquency

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search