Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal Justitia et Pax Diponegoro Private Law Review Gema Keadilan Unes Law Review Law, Development and Justice Review Dialogia Iuridica Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Nur Adhim
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
KEBIJAKAN KANTOR PERTANAHAN TERHADAP LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH “ABSENTEE/GUNTAI” DI KABUPATEN SLEMAN Annisa Thalassa Falah; Nur Adhim; Mira Novana Ardani
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-undang mengatur mengenai larangan pemilikan tanah pertanian absentee/guntai yang melarang pemilik tanah pertanian bertempat tinggal di luar kecamatan letak tanahnya guna mengurangi permasalahan yang dapat disebabkan karena pemilik tanah pertanian tidak berada dalam satu lokasi dengan tanahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas ketentuan larangan kepemilikan tanah secara absentee serta peran Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam mencegah dan mengatasi terjadinya kepemilikan tanah secara absentee di Kabupaten Sleman. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas ketentuan mengenai larangan pemilikan tanah absentee/guntai di Kabupaten Sleman saat ini belum bisa maksimal karena beberapa faktor. Karenanya, peran Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam mencegah dan mengatasi kepemilikan tanah absentee/guntai di Kabupaten Sleman adalah dengan melakukan penertiban administrasi dan penertiban hukum.
IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN KENDAL Deppika Rindu Hastuty; Ana Silviana; Nur Adhim
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Kendal masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan program PTSL oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal. Untuk mengetahui pelaksanaan program yang ada di Kabupaten Kendal dilakukan penelitian mengenai implementasi program PTSL di Kabupaten Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program PTSL di Kabupaten Kendal, serta apa saja yang menjadi faktor penghambat PTSL yang terjadi di Kabupaten Kendal. Metode pendekatan yang akan digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, berikutnya dianalisa dengan metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh. Hasil penelitian yang diperoleh tentang implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kendal yaitu masih terhambat dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan juga masih adanya sengketa. Hal ini dapat dilihat dari Desa Kalibareng Kecamatan Patean yang masih terdapat sengketa tanah, sedangkan di Desa Sidomakmur Kecamatan Kaliwungu Selatan sudah berjalan dengan lancar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi program PTSL di Kabupaten Kendal belum memenuhi target, dikarenakan masih adanya faktor faktor yang menghambat pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Kendal.
DISPARITAS PENENTUAN HARGA TRANSAKSI DALAM JUAL BELI TANAH DAN PENDAFTARANNYA Danur Alma Farikha; Nur Adhim
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.566

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berwewenang untuk membuat akta otentik, yang salah satunya ialah Akta Jual Beli (AJB). Ditemukan bahwa penentuan harga antara kesepakatan para pihak dengan hasil verifikasi lapangan pada proses pendaftaran ialah terjadi disparitas. Tujuan penelitian ini ialah guna menggali urgensi kepastian hukum atas disparitas penentuan harga transaksi dalam jual beli tanah dan pendaftaran sekaligus upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini berjenis normatif, dengan pendekatan terhadap perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya disparitas ialah karena kekosongan hukum. Kepastian hukum ini menjadi urgensi untuk diwujudkan, mengingat teori kepastian hukum menurut Hans Kalsen dan Jan Michael Otto bahwa kepastian hukum diwujudkan dengan adanya pengaturan hukum yang jelas dan konsisten. Kepastian hukum menjadi urgensi untuk diwujudkan agar tidak membingungkan masyarakat sebagai bentuk perlindungan hukum dari negara. Selain itu juga demi pendapatan negara dengan baik dari sektor pajak atas tindakan jual beli tanah, yaitu terkait Pajak Penghasilan (Pph) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pengaturan hukum yang lebih spesifik ini perlu dilahirkan sebagai kunci untuk mewujudkan kepastian hukum atas adanya disparitas penentuan harga tersebut.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASAS NASIONALITAS DALAM HUKUM TANAH (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015) Wasith Abdul Haq; Nur Adhim; Fifiana Wisnaeni
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2018.41482

Abstract

Asas Nasionalitas merupakan salah satu asas yang terdapat dalam Hukum Tanah Nasional yang menyatakan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di wilayah negara Indonesia hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya. Asas ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tak terkecuali bagi seorang warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara asing. Asas Nasionalitas mempunyai fungsi menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi seorang warga negara Indonesia pelaku pernikahan campuran Asas Nasionalitas mempunyai fungsi strategis yaitu sebagai pelindung hak kebendaan warga negara Indonesia dalam konteks Hukum Tanah Nasional. Mahkamah Konstitusi telah memperjelas fungsi Asas Nasionalitas dengan menyatakan menolak petitum permohonan Pemohon judicial review perkara nomor 69/PUU-XIII/2015 yang berkaitan dengan pasal Asas Nasionalitas dalam Hukum Tanah.
PENGATURAN DAN PENGAWASAN BISNIS FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA: Indonesia Kornelius Benuf; Rinitami Njatrijani; Ery Agus Priyono; Nur Adhim
Dialogia Iuridica Vol. 11 No. 2 (2020): Volume 11 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v11i2.2001

Abstract

In the era of globalization like today, the ease and speed of getting things are highly sought after, including the ease and speed of getting financial services. Financial Technology (Fintech) is a digital financial service that offers and provides convenience and speed of financial services. The emergence of Fintech certainly provides convenience for people to get financial services. But we need to remember that in our constitution, Indonesia is a rule of law so that everything that is done in this country must be based on law. Including the Fintech business, must be regulated and monitored by existing laws in Indonesia. So it is necessary to know the regulation and supervision of Fintech's business in Indonesia, which will be further explained in this paper. The writing method used is normative juridical, using secondary data by analyzing primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the research results it is known that Fintech's business in Indonesia is regulated and supervised by three institutions namely the Ministry of Communication and Information, Bank Indonesia, and the Financial Services Authority.
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 pada Masyarakat Adat Karuhun Urang di Cigugur Sukirno Sukirno; Nur Adhim
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 20 No 1 (2020): Edisi Maret
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2020.V20.11-24

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 menyatakan kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang Undang Administrasi Kependudukan bertentangan  dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "kepercayaan". Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada Kementerian Dalam Negeri, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Kabupaten Kuningan, serta masyarakat adat Karuhun Urang (AKUR) Cigugur Kuningan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan socio-legal research, dengan pengumpulan data primer dan data sekunder, dan dianalisis secara deskriptif-analitis preskriptif dengan fokus permasalahan tentang bagaimana implementasi putusan MK  pada masyarakat AKUR di Cigugur Kabupaten Kuningan ? dan apakah implementasi tersebut sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi ? Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara formal Kemendagri dan Dukcapil Kabupaten Kuningan telah melaksanakan Putusan MK, tetapi secara substansial belum melaksanakan putusan MK. Implementasi kedua lembaga tersebut tidak sesuai dengan original intent Putusan MK yang menyatakan kepercayaan termasuk agama. Implementasi Putusan MK ini secara teoretis dipengaruhi oleh paradigma agama dunia. Putusan MK ini harus dilaksanakan oleh semua instansi pemerintah untuk menghormati, memenuhi dan melindungi penganut kepercayaan, termasuk pemberian kesempatan untuk ikut rekrutmen CPNS, TNI dan Polri. 
Co-Authors Agung Basuki Prasetyo Ana Silviana Ana Silviana Annisa Thalassa Falah Cicilia Debby*, Indarja, Fifiana Wisnaeni, Cicilia Debby*, Cinthya Govianda Danur Alma Farikha Danur Alma Farikha Deppika Rindu Hastuty Ery Agus Priyono Faiz Rizki Rivaldy Islamiyati Islamiyati Kornelius Benuf Kornelius Benuf Mira Novana Ardani Muhammad Fandi Asnan Niken Ariska Handayani Rinitami Njatrijani Rizki Fitria Sari Siti Mahmudah Sukirno Sukirno Wasith Abdul Haq