<![CDATA[Abstrak: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan imunisasi dan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan dengan pemberian vaksin. Terkait hal ini, orang menjadi takut dan bahkan menolak untuk divaksinasi. Dengan diselenggarakannya pendampingan ini akan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan pemerintah. Adapun beberapa hoaks yang disebarkan adalah suntikan vaksin pada pria harus di penis, vaksin covid-19 dapat merekayasa genetika, mati, memusnahkan penduduk asli, mengandung sel vero dari monyet hijau Afrika dan hanya Indonesia yang memesan vaksin Covid-19. Sasaran kegiatan pelayanan ini adalah masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati, Kota Depok. Di mana sejumlah komunitas ini mulai terpengaruh oleh hoaks tentang negatifnya vaksin Covid-19 Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini merupakan kombinasi antara pendidikan masyarakat dan dialog. Hasil survei di Kelurahan Pangkalan Jati Bantuan Dampak UU Penolakan Vaksinasi selama Pandemi Covid 19 menunjukkan pemahaman peserta tentang dampak hukum penolakan vaksinasi menyentuh angka sempurna sebesar 100%. Serta survei lainnya menunjukkan bahwa kesediaan peserta untuk mengikuti vaksinasi adalah 92,3%. Abstract: Law of the Republic of Indonesia No. 36 of 2009 on Health, affirms that the government needs immunization and has an important role in maintaining public health, one of the efforts made by giving vaccines. In this regard, people become afraid and even refuse to be vaccinated. With the holding of this assistance will increase concern the community to follow vaccinations organized by the government. Some hoaxes spread are vaccine injections in men must be in the penis, the covid-19 vaccine can genetically engineer, die, exterminate the native population, contain vero cells from African green monkeys and only Indonesia orders the Covid-19 vaccine. The target of this service activity is the community of Pangkalan Jati Village, Depok City. Where a number of these communities began to be affected by hoaxes about the negative Covid-19 vaccine The method used in the implementation of community service is a combination of community education and dialogue. The results of the survey in Pangkalan Jati Village Helped The Impact of Vaccination Rejection Law during the Covid 19 Pandemic showed participants' understanding of the legal impact of vaccination rejection touched a perfect figure of 100%. As well as other surveys showed that the willingness of participants to take vaccinations was 92.3%.]]>
