Claim Missing Document
Check
Articles

Legal Impact From Lambe Turah Account Relating To Article Of Insult And Prohibited Conduct Anjani, Risa Gia; Ramadhani, Dwi Aryanti; Dirkareshza, Rianda
Veteran Law Review Vol 3, No 2 (2020): November 2020
Publisher : Faculty of Law, Pembangunan Nasional Veteran Jakarta University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/velrev.v3i2.2212

Abstract

Instagram is an information dissemination platform that is very attractive to Indonesians. The popularity of the Lambe Turah gossip account on social media Instagram is not necessarily free from the applicable legal rules, that all social media activities related to insulting and spreading the privacy of others is a violation that refers to the Criminal Code and the Law Information and Electronic Transactions. The research method in this scientific work is a normative-juridical study, using the statute approach and analyzed qualitatively. Lambe Turah's "Hengpon Jadul" content is unlawful because it has spread the personal information of others which often results in hate speech comments from followers, which can lead to defamation. The anonymity used by the Lambe Turah admin can be revealed with the help of the Cyber and Code National Agency or in collaboration with related social media companies. So that something similar does not happen again, law enforcement should be able to supervise entertainment accounts on social media.Keywords: Lambe Turah, Spread of Privacy, Anonymity.
Lex Crypto: Perbandingan Landasan Hukum terhadap Dampak Keberadaan Bitcoin antara Indonesia dengan El Salvador Fauzan, Aditya Rafi; Dirkareshza, Rianda
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 2 (2021): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i2.31838

Abstract

Sebuah konsep yang hampir sama dengan uang digital dan memiliki sifat desentralisasi dengan sistem distribusi bernama bitcoin menjadi isu terhadap keberadaannya. Eksistensi bitcoin sebagai hasil dari kriptografi pertama yang menggunakan teknologi blockchain berhasil membuat tiap-tiap negara mengambil kebijakan berbeda karena ia disebut sebagai mata uang kripto dalam dunia digital. Sebagian masyarakat Indonesia beranggapan bahwa bitcoin dapat digunakan menjadi alat transaksi, faktanya hal tersebut jelas dilarang. Negara Indonesia tentu tidak ingin apabila mata uang nya tergantikan nilai nya oleh sistem digital yang memiliki nilai berfluktuasi cukup tinggi. Berbeda halnya dengan Republik El Salvador yang malah menyambut baik atas keberadaan bitcoin di negaranya dengan menjadikannya alat pembayaran yang sah. Studi ini bertujuan untuk membandingkan landasan hukum antara negara Indonesia dengan El Salvador terhadap dampak keberadaan bitcoin agar dapat menganalisis alasan Indonesia mengelompokkan bitcoin sebagai komoditi dan bukan sebagai sistem pembayaran elektronik dengan membandingkan terhadap El Salvador yang melegalkan bitcoin sebagai mata uang, juga mengetahui pentingnya dilakukan perkembangan landasan hukum terhadap bitcoin sehingga dapat memberikan dampak positif dalam hal perekonomian. Metode penelitian yang digunakan pada studi ini menggunakan pendekatan komparatif. Hasil atas penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli bitcoin sebagai benda yang tidak berwujud dan memiliki nilai menjadi sebuah alternatif investasi bagi masyarakat Indonesia dan tidak dibenarkan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Perkembangan pengaturan terkait pajak, keamanan dan kemudahan izin berusaha juga menjadi dampak positif yang dapat diambil dari keberadaan aset kripto di Indonesia. El Salvador menggunakan bitcoin sebagai sistem pembayaran digital ditujukan agar membuat sebuah inklusi keuangan pada masyarakatnya, sedangkan Indonesia telah memiliki inklusi keuangannya sendiri dalam rupiah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kehati-hatian dalam penerapan landasan hukum selanjutnya terhadap aset kripto di Indonesia karena dapat menghilangkan dampak positif terhadap perekonomian.
Acceleration of Village Welfare through Bumdes: Disorientation of Implementation of Bumdes Regulations and Policies Rianda Dirkareshza; Eka NAM Sihombing
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 21, No 4 (2021): December Edition
Publisher : Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (554.047 KB) | DOI: 10.30641/dejure.2021.V21.419-434

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUMDes) do not have legal certainty regarding their form of legal entity and it will make it difficult to meet the hope of all villagers to run businesses together in accordance with their characteristics, potential, and their respective resources. This research aims to provide input and solutions to the government to be able to accelerate the welfare of villages through BUMDes. The method used in this research is literary or library research by using normative juridical approach.  In the processing of data, this journal used qualitative and quantitative approach. This research showed the result that there is disorientation in the implementation of BUMDes regulations and policies, such as: first, the incompatibility of village regulations with other laws and regulations. Second, the low community initiative in driving the village economy. Third, the vagueness of BUMDes position as a social and commercial institution. Fourth, policies that have not directed the professionalism of BUMDes. The solution in accelerating village welfare through BUMDes is to provide the flexibility of BUMDes in the form of legal entity as a bridge to be able to enlarge capital in the investment sector.
URGENSI PENEGAKAN HUKUM PERDAGANGAN KURA-KURA BRAZIL DENGAN JASA EKSPEDISI MELALUI SHOPEE [Urgency for Law Enforcement of the Trade in Brazilian Tortoises using Expedited Delivery Services through Shopee] Risa Gia Anjani; Rianda Dirkareshza
Law Review Volume XXI, No. 2 - November 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan | Lippo Village, Tangerang 15811 - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i2.3832

Abstract

The development of the times that affect the sophistication of technology makes people tend to choose to use online buying and selling facilities. The Brazilian Tortoise trade can be found easily on the Shopee e-commerce site and sent with the goods delivery service facility. The lack of firmness from the freight forwarder in re-examining the contents of the package to be sent is one of the factors causing the deviation. That often irregularities committed by individuals go unnoticed, sometimes law enforcement only focuses on the trade of protected animals. This research uses empirical juridical method with statute approach and analyzed by descriptive technique. In essence, the individual has violated the Traffic and Road Transport Act and the Livestock and Animal Health Law. In practice, people smuggle live animals by telling the expedition officer that the contents of the package are souvenirs or toys. This endangers the condition of the animals because the packaging and shipping processes are not in accordance with the procedures. This deviation can be stopped if the expedition service inspects the goods on the package submitted by the consumer. In response to this phenomenon, Shopee has issued a policy against sellers who use Shopee's services regarding the provision of delivery services for the sale of traded live animals. Bahasa Indonesia Abstrak: Perkembangan zaman yang memengaruhi canggihnya teknologi membuat masyarakat cenderung memilih untuk menggunakan fasilitas jual beli online. Bahwa perdagangan Kura-Kura Brazil dapat ditemukan dengan mudah di laman e-commerce Shopee dan dikirimkan dengan fasilitas jasa pengiriman barang. Kurangnya ketegasan dari pihak jasa pengiriman barang dalam memeriksa kembali isi paket yang akan dikirimkan, menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penyimpangan tersebut. Bahwa seringkali penyimpangan yang dilakukan oknum luput dari perhatian, terkadang penegakan hukum hanya tertuju pada perdagangan satwa yang dilindungi. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan statute approach dan dianalisis dengan teknik deskriptif. Pada hakikatnya, oknum telah melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam praktiknya, oknum menyelundupkan satwa hidup dengan mengatakan pada petugas ekspedisi bahwa isi paket berupa souvenir atau mainan. Hal ini membahayakan kondisi satwa karena proses pengemasan dan pengiriman yang tidak sesuai prosedur. Penyimpangan ini dapat dihentikan jika pihak jasa ekspedisi melakukan pemeriksaan barang terhadap paket yang diserahkan oleh konsumen. Dalam penyikapi fenomena ini, pihak Shopee telah menerbitkan kebijakan terhadap penjual yang menggunakan layanan Shopee mengenai ketentuan jasa pengiriman atas penjualan satwa hidup yang diperdagangkan.
PENDAMPINGAN MASYARAKAT MENGENAI DAMPAK HUKUM PENOLAKAN VAKSINASI DI MASA PANDEMI COVID-19 Rianda Dirkareshza; Dwi Desi Yayi Tarina; Kristina Simbolon; Rosalia Dika Agustanti
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 5, No 5 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.912 KB) | DOI: 10.31764/jmm.v5i5.5320

Abstract

Abstrak: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan imunisasi dan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan dengan pemberian vaksin. Terkait hal ini, orang menjadi takut dan bahkan menolak untuk divaksinasi. Dengan diselenggarakannya pendampingan ini akan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan pemerintah. Adapun beberapa hoaks yang disebarkan adalah suntikan vaksin pada pria harus di penis, vaksin covid-19 dapat merekayasa genetika, mati, memusnahkan penduduk asli, mengandung sel vero dari monyet hijau Afrika dan hanya Indonesia yang memesan vaksin Covid-19. Sasaran kegiatan pelayanan ini adalah masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati, Kota Depok. Di mana sejumlah komunitas ini mulai terpengaruh oleh hoaks tentang negatifnya vaksin Covid-19 Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini merupakan kombinasi antara pendidikan masyarakat dan dialog. Hasil survei di Kelurahan Pangkalan Jati Bantuan Dampak UU Penolakan Vaksinasi selama Pandemi Covid 19 menunjukkan pemahaman peserta tentang dampak hukum penolakan vaksinasi menyentuh angka sempurna sebesar 100%. Serta survei lainnya menunjukkan bahwa kesediaan peserta untuk mengikuti vaksinasi adalah 92,3%. Abstract: Law of the Republic of Indonesia No. 36 of 2009 on Health, affirms that the government needs immunization and has an important role in maintaining public health, one of the efforts made by giving vaccines. In this regard, people become afraid and even refuse to be vaccinated. With the holding of this assistance will increase concern the community to follow vaccinations organized by the government. Some hoaxes spread are vaccine injections in men must be in the penis, the covid-19 vaccine can genetically engineer, die, exterminate the native population, contain vero cells from African green monkeys and only Indonesia orders the Covid-19 vaccine. The target of this service activity is the community of Pangkalan Jati Village, Depok City. Where a number of these communities began to be affected by hoaxes about the negative Covid-19 vaccine The method used in the implementation of community service is a combination of community education and dialogue. The results of the survey in Pangkalan Jati Village Helped The Impact of Vaccination Rejection Law during the Covid 19 Pandemic showed participants' understanding of the legal impact of vaccination rejection touched a perfect figure of 100%. As well as other surveys showed that the willingness of participants to take vaccinations was 92.3%.
PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP RISIKO YANG DIHADAPI PEMODAL PADA SECURITIES CROWDFUNDING DI INDONESIA Nur Indah Putri Ramadhani; Rianda Dirkareshza
Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v6i2.3774

Abstract

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi pada Sistem Perundang-Undangan di Indonesia dalam mengatur securities crowdfunding serta penyelesaian sengketa terhadap risiko yang dihadapi pemodal dalam securities crowdfunding di Indonesia. Securities crowdfunding sendiri merupakan penyempurnaan layanan urun dana equity crowdfunding yang sebelumnya sudah berjalan di Indonesia. Dalam penyempurnaannya ini, perubahan POJK 37/2018 tentang equity crowdfunding menjadi POJK 57/2020 tentang securities crowdfunding oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikarenakan adanya kekurangan pada equity crowdfunding yang diantaranya adalah karena equity crowdfunding tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh usaha kecil menengah (UKM) serta pelaku usaha pemula (start-up company) karena keduanya bukan berbentuk perseroan terbatas, serta penerbitan efek yang hanya berupa saham. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan conseptual approch. Pendekatan statute approach melalui POJK 57/2020 dan pendekatan conseptual approch menggunakan teori Hans Nawiansky mengenai theorie von stufenufbau der rechtsordnung. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, berdasarkan teori theorie von stufenufbau der rechtsordnung dari Hans Nawiasky, kedudukan POJK dalam tata susunan norma hukum negara adalah sebagai Verordnung atau peraturan pelaksana dan POJK memiliki kekuatan hukum mengikat serta konsekuensi hukumnya adalah segala bentuk praktek security crowdfunding di Indonesia tunduk dan patuh pada ketentuan POJK 57/2020. Kedua, terhadap risiko yang dihadapi pemodal, penyelesaian sengketanya dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu melalui internal dispute resolution, external dispute resolution dan pengadilan.Kata Kunci: Securities Crowdfunding; Penyelesaian Sengketa; Pemodal.
URGENSI PERATURAN PAJAK DALAM AKTIVITAS ENDORSEMENT YANG DILAKUKAN OLEH INFLUENCER ‘INSTAGRAM’ Dintan Falya; Rianda Dirkareshza
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 4, No 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.3962

Abstract

Endorsement merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa kalangan diantaranya para selebriti, blogger, maupun YouTuber yang bertujuan untuk mempromosikan suatu barang atau mendukung hal tertentu sehingga dapat dikenal oleh masyarakat. Saat ini,  cukup banyak orang meyakini bahwa aktivias endorsement cukup menjanjikan sebagai sumber pemasukan sehingga banyak yang menjadikannya sebagai mata pencaharian. Seperti yang diketahui bahwa dengan cara dan dalam bentuk apapun, sesuatu yang bernilai ekonomis dan menghasilkan suatu penghasilan wajib dilaporkan atas hasil dari kegiatan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 Tahun 2008. Namun, banyak diantara pelaku aktivitas endorsement ini lalai dalam melaporkan penghasilan yang mereka dapatkan dari aktivitas endorsement tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif serta pendekatan komparatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan bahan-bahan hukum sebagai data sekunder juga jurnal dan artikel yang memiliki kesinambungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan pembayaran pajak atas aktivitas endorsement oleh para influencer Instagram saat ini sangatlah urgen. Kebijakan dalam pengaturan pembayaran pajak atas aktivitas endorsement perlu dibenahi kembali regulasinya karena dampak daripada penyerapan yang maksimal dari aktivitas ini sangatlah menguntungkan bagi negara. Adapun penulis menyarankan agar pemerintah dapat segera membuat peraturan khusus mengenai perpajakan atas aktivitas endorsement karena apabila pemerintah dapat menyerap pajak dari aktivitas ini secara maksimal akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi negara dalam upaya pemenuhan kesejahteraan rakyat.
URGENSI PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PEMBUAT KONTEN DALAM PENGGUNAAN LAGU DI MEDIA SOSIAL Langit Rafi Soemarsono; Rianda Dirkareshza
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 4, No 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.4005

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti terkait bagaiamana penegakan hukum terhadap para pembuat konten dalam penggunaan lagu di media sosial. Metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan analisis dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil studi menunjukkan bahwa salah satu fenomena yang cukup sering ditemukan di internet khususnya di berbagai platform media sosial adalah pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh para pembuat konten dalam penggadaan ulang dan mempublikasikan karya cipta lagu milik Pencipta lagu atau musisi, tanpa menyadari pentingnya aturan hak ekonomi dan hak moral terkait hak cipta lagu. Akibat maraknya pelanggaran yang terjadi mengenai hak cipta khususnya mengenai lagu, tidak sedikit peran dari para musisi ataupun pencipta lagu yang menginginkan pembaharuan terkait peraturan hak cipta khususnya dalam penggunaan karya lagu di media sosial. Adapun dalam penelitian ini akan membahas tentang apa bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh para pembuat konten dalam penggunaan lagu di media sosial dan bagaimana bentuk penegakan hukum bagi para pembuat konten dalam penggunaan lagu media sosial. Bahwa berdasarkan hasil analisis, dapat ditarik kesimpulan menjadi penting untuk dibuat dalam peraturan pemerintah yang secara spesifik mengenai ketentuan hak cipta dalam penggunaan lagu di media sosial yang kaitannya dengan hak ekonomi dan hak moral.  
Optimalisasi Hukum Terhadap Lessee Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing Rianda Dirkareshza; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman; Davilla Prawidya Azaria
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 8, No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v8i2.5380

Abstract

This study aims to determine the settlement of default in the leasing agreement where there are steps that must be taken by the lessor, namely giving a summons warning, providing credit policy, to seizing the object of collateral with the help of debt collectors. The ratification of the Supreme Court's Decision Number 18/PUU-XVII/2019 changes the confiscation of the object of collateral which was originally carried out directly, now requires a court process and decision in its execution. This research is a normative juridical law research that is descriptive analytical using a doctrinal legal approach, data collection techniques with data documentation studies and interviews of leasing staff, qualitatively analyzed which discusses law enforcement against Lessees who default and optimizes Lessees who default. The results of the study indicate that the procedures that must be taken by the Lessor first in the process of resolving the Lessee's actions in default are giving a subpoena warning, providing credit policy, to seizing the object of collateral with the help of a third party or debt collector. This is in order to increase effectiveness in the execution of executions and to accommodate the rights of the Lessor as a tax contributor and accelerate the wheels of the nation's economy
URGENSI HAK ULAYAT TERHADAP PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA Rianda Dirkareshza, Aji Lukman Ibrahim dan Roni Pradana
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 5 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/dejure.v5i1.3497

Abstract

ABSTRAKHak Ulayat merupakan hak historis yang dipunyai oleh kelompok-kelompok suku yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang mengandung nilai kearifan lokal dalam pengaturan penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya agraria. Substansi Hak Ulayat beserta organisasi kekuasaan masyarakat hukum adat sebagai pelaksana kewenangan hak ulayat menjadi model dalam pembangunan Hukum Agraria Nasional sebagaimana tertuang dalam undang-undang. Negara mempunyai kewajiban untuk mengakui dalam arti menghormati sekaligus melindungi serta memenuhi apa yang menjadi hak setiap warga negaranya. Salah satunya berupa hak penguasaan dan pemilikan Hak Ulayat yang sampai saat ini belum diimplementasikan secara optimal, seolah-olah penguasaan dan pemilikan Hak Ulayat oleh Masyarakat Hukum Adat tidak dapat diakses secara penuh dari UUPA dan peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka tujuan tulisan ini untuk mengkaji perbedaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang berdimensi publik-privat dan tanah ulayat yang berdimensi privat serta menelusiri dan menganalisis urgensi perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Metode penelitian ini merupakan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), disajikan secara deskriptif-perspektif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil pembahasan dalam tulisan ini Hak Ulayat Publik-Privat merupakan kewenangan Masyarakat Hukum Adat, sementara dimensi privat tampak dalam manifestasi Hak Ulayat sebagai kepunyaan bersama. Sehingga ruang lingkupnya mencakup pengakuan dan pengukuhan, pemberian hak atas tanah di atas hak ulayat, peralihan dan pembeban hak ganti kerugian dan hapusnya hak ulayat Hak ulayat Privat. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan rancangan undang-undang yang mengatur tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.Kata kunci: Hak Ulayat, Masyarakat Hukum Adat, Hak Atas Tanah.ABSTRACTCustomary rights are historical rights held by tribal groups spread throughout the territory of Indonesia which contain local wisdom values in the control, use, utilization, supply and maintenance of agrarian resources. The substance of customary land rights along with the organization of customary law community authority as the executor of the authority of customary rights becomes a model in the development of national agrarian law as stipulated in the LoGA. The state has the obligation to recognize in the sense of respecting at the same time protecting and fulfilling what is the right of every citizen. One of them is the right of ownership and ownership of customary rights which until now has not been implemented optimally, as if the ownership and ownership of customary rights by the customary law community are not fully accessible from the LoGA and other laws and regulations. Based on the background of the above problems, the formulation of the problem in this paper is whether the differences between the Custpmary Land of the Customary Law Community that have a public-private dimension and the customary land rights dimension and the urgency of protecting the Customary Rights of the Customary Law Community in Indonesia. This research methods is a normative study, the approach used is the statutory approach, presented descriptively-perspective and analyzed qualitatively. Results in this paper is that the rights of the public-private customary rights are the authority of the Customary Law Community, while the private dimension appears in the manifestation of the customary rights as shared. So that the scope includes recognition and confirmation, granting of land rights over customary rights, recovery and encumbrance of compensation rights and abolition of customary customary rights. Therefore, it is necessary to establish a bill which regulates the Customary Rights of the Customary Law Community.Keyword: Customary Rights, Customary Law Communities, Land Rights.
Co-Authors ., Taupiq Ade Syaifullah Fattah Agustanti, Rosalia Dika Ahmad Yani Ahsan Ridho Faturahman Aji Lukman Ibrahim Akbar, Sahda Saraswati Akhdan, Fariz Ridhanus Alberto Eka Sutisna Ali Imran Nasution Aliyya, Annisa Lisaana Sidqin Amanda, Nur Septiana Anisa Hesti Fitriyani Anjani, Risa Gia Anni Alvionita Simanjuntak Aras Firdaus Ardiantor , Andri Azami, Muhamad Rafi Bambang Waluyo Bernadin Dwi M Davilla Prawidya Azaria Diani Sadiawati Dias Prima Laurenza Dinda Maurizka Azura Dinda Pratiwi Dintan Falya Dwi Desi Yayi Tarina Eka NAM Sihombing Eka NAM Sihombing Elizabet Devi Permatasari Elizabet Devi Permatasari Falevi, Yunizar Fareta Angelita Ichwana P Farizh Maulana Yusuf Fauzan, Aditya Rafi Gilang Abi Zaifa Gunawan, Muhammad Gilang Hasna, Taria Hulu, Samuel Arthur Innayatu Dzil Izzati Jenji Gunaedi Argo Kristina Simbolon Kristina Simbolon Langit Rafi Soemarsono M. Rizki Yudha Prawira Mahmud, Suci Ramadhani Marasabessy, Masita Marcella, Grace Marsya Arviela Maharani Mouva Putri Ramadhita Mouva Putri Ramadhita Mouva Putri Ramadhita Muhammad Yusrizal Adi Syaputra Murizqy, Muhammad Alhadi Muthia Sakti Nada Prima Dirkareshza Nadhira Imaniyar Nasya Zulaekha Putri Algamar Nilla Deva Lusyana Novyana, Hilda Nur Indah Putri Ramadhani Permatasari, Elizabet Devi Pradana , Roni Pramaseta Widiawardana Raden Alya Lutfiyyah Ramadhani, Dwi Aryanti Reyna Zahia Ribka Amelia Putri Tarigan Risa Gia Anjani Roni Pradana Sahda Saraswati Akbar Samual Arthur Hulu Satino Simbolon, Devri Santiyas Sitorus, Yosua Audric Matthew Syahputra, Muhammad Amin Tatianna Daniella Usmany Taufiqurrohman Syahuri Taupiqqurrahman Tri Aprilidya Agri Vanessa Christina Siringoringo Wijaya, Safira