fauziah fauziah
Universitas Islam As-Syafi'iyah

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TANGGUNG JAWAB HUKUM AGEN ASURANSI TERKAIT PRAKTIK FRAUD PADA PERUSAHAAN ASURANSI YANG MERUGIKAN NASABAH Desta Putra Widiyanto; fauziah fauziah
VERITAS Vol 7 No 1 (2021): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v7i1.1282

Abstract

Insurance agents are part of human resources that offer products directly to prospective insured. If insurance agents do not have adequate quality, increasing the number of agents each year will cause problems for the parties involved. Formulation of the problem: (1) How is the responsibility of the insurance agent to the insurance company and insurance customers. (2) How is the process of resolving fraud cases conducted by insurance agents at insurance companies. The purpose of this research is to find out how the legal responsibility of insurance agents to companies and customers as well as the process of resolving fraud cases committed by insurance agents. The research method in this writing is as follows: The type of research used by the author in this study is normative juridical research and data collection methods which include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Insurance agents as representatives of insurance companies in marketing products must be responsible to the insurance company and insurance customers regarding the fraud they have committed, which has been regulated in Law Number 40 of 2014 concerning insurance, the Criminal Code and the Code of Law. Civil law. Forms of legal responsibility and settlement, insurance agents can be subject to criminal sanctions, civil sanctions and administrative sanctions, even in the process of settlement sometimes through mediation based on the agreement of the parties. Abstrak Agen asuransi merupakan bagian dari sumber daya manusia yang menawarkan produk secara langsung kepada para calon tertanggung, jika para agen asuransi tidak memiliki kualitas yang memadai maka dengan bertambahnya jumlah agen tiap tahunnya justru akan menimbulkan masalah bagi pihak-pihak yang terkait. Perumusan masalah: (1) Bagaimana tanggung jawab agen asuransi kepada perusahaan asuransi dan nasabah asuransi. (2) Bagaimana proses penyelesaian kasus fraud yang dilakukan agen asuransi pada perusahaan asuransi. Tujuan peneletian ini untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum agen asuransi kepada perusahaan dan nasabah serta proses penyelesaian kasus fraud yang dilakukan oleh agen asuransi. Metode penelitian dalam penulisan ini sebagai berikut: Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif serta metode pengumpulan data yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Agen asuransi sebagai perwakilan dari perusahaan asuransi dalam memasarkan produk harus bertanggungjawab kepada perusahaan asuransi dan nasabah asuransi terkait tindakan fraud yang telah dilakukannya, yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bentuk tanggung jawab hukum dan penyelesaiannya, agen asuransi dapat dikenakan sanksi pidana, sanksi perdata maupun sanksi administratif, bahkan dalam proses penyelesaiannya kadang melalui jalur mediasi berdasarkan kesepakatan para pihak.
Efektifitas Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Mencegah Kepailitan (Studi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) Ratu Alawiyyah Rifani; Fauziah Fauziah; Muhammad Fahruddin
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 3 No 2 (2021): Hukum dalam Dunia Digital
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.311 KB) | DOI: 10.34005/jhj.v3i2.57

Abstract

The results showed that the Postponement of Debt Payment Obligations or PKPU means that it can be used by debtors to avoid bankruptcy. So before declared as bankruptcy, debtors can apply for PKPU. PKPU applications are submitted to the Commerrcial Court established within the General Court. In 2017, 2018 and 2019 the Commercial Court at Central Jakarta District Court has received many incoming PKPU case reports and continues to increase every year. PKPU that has been accepted and determined can be submitted as a peace plan by the debtor, the peace plan is submitted to resolve debt settlement disputes between debtors and creditors, PKPU can be considered effective if PKPU submitted by the debtor ends with peace. In addition, the driving factor for PKPU's effectiveness in preventing bankruptcy is the content of the peace agreement that has been homologated by the Commercial Court.