fauziah fauziah
Universitas Islam As-Syafi'iyah

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE TO DRUGS CASES OF POTENT DRUG LIST G CLASS 2 Elang Prasetyo; Taufik Makarao; Fauziah Fauziah
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 5 No. 1 (2023): PROTECTION OF CHILDREN AND PROHIBITION OF DRAG USE
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v5i1.107

Abstract

The concept of Restorative Justice has actually been around for quite some time, more than twenty years ago as an alternative settlement of criminal cases, especially children, with various considerations. As stated by John Braithwaite that, Restorative Justice is a new direction between "justice" and "walfare model", then between "retribution" and "rehabilitation". Restorative justice is a settlement process that is carried out outside the criminal justice system by involving victims, perpetrators, victims' families and perpetrators' families, the community and parties with an interest in a criminal act that occurred to reach an agreement and settlement. The problem of hard drugs is a serious problem in the world of health. People who do not know become victims. Even though it is not certain that the drug being abused is correct and the composition is correct. Obviously this is very dangerous for patients or users of certain brands of drugs, especially hard drugs (list G drugs) which contain active ingredients, can cause dependence, because other than drugs if used improperly or without a doctor's prescription, on the contrary, they will become toxic to the human body and endanger health. . The formulation of the problem is as follows: (1) How is the urgency of justice in the implementation of Restorative Justice in cases of hard drugs listed G Group 2? (2) How effective is the implementation of the implementation of the application of Restorative Justice in cases of hard drugs listed G Group 2? The research method used is normative juridical with data collection techniques using library research and document studies and data analysis techniques using normative analysis methods. The results of the study show that: (1) The Restorative Justice approach can help to reduce the abuse of hard drugs listed G Group 2 in a more effective way, through recovery of perpetrators and their return to society. In this case, the Restorative Justice approach can also help to build a safer and healthier environment for the community. (2) Based on existing research, it can be concluded that regulations have good effectiveness in implementing restorative justice in drug cases belonging to group G. The restorative justice approach prioritizes recovery and rehabilitation of offenders, offering opportunities for offenders to improve themselves and return to being a good member of society. contribute. Therefore, restorative justice arrangements for drug cases belonging to group G not only provide a deterrent effect for perpetrators, but also provide opportunities for self-improvement and reintegration into society as activists.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Kendaraan Pertama Yang Belum Balik Nama Dalam Kasus Tilang Elektronik Fauziah Fauziah; Aulia Nisa; Muhammad Fahruddin
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 7 No. 1 (2025): Problematika Hukum Kontemporer di Era Digital
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v6i2.174

Abstract

Meningkatnya jumlah dari individu yang melanggar lalu lintas di jalan oleh pengguna sendiri cukup menciptakan situasi di mana kecelakaan dan kemacetan di lalu lintas semakin sering untuk itu diberlakukanlah sistem tilang elektronik sebagai bentuk efisiensi kemajuan teknologi dibidang penertiban lalu lintas. Akan tetapi, Banyaknya pemilik kendaraan yang tidak melakukan balik nama setelah menjual atau membeli kendaraan sangat berpengaruh terhadap penerapan tilang elektronik itu sendiri terhadap pemilik awal. Untuk itu, guna mengetahui efisiensi dan perlindungan serta penyelesaian sengketa terhadap pemilik kendaraan yang belum melakukan balik nama dapat merugikan pemilik sebelumnya yang terdaftar di kepolisian. Permasalahan yang diteliti adalah: 1.) Bagaimana tindakan hukum bagi pelaku pelanggaran lalu lintas yang kendaraan nya belum balik nama dalam kasus tilang elektronik? 2.) Bagaimana mekanisme pengalihan nama kepemilikan kendaraan dalam kasus tilang elektronik?; 3.) Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan pertama yang belum balik nama dalam kasus tilang elektronik?. Peneltian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah :Tindakan hukum bagi pelaku pelanggaran lalu lintas yang kendaraannya belum balik nama tertera didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu berupa denda. Sanksi denda atau tilang naik sekitar 10 kali lipat dengan kisaran Rp. 250.000 ribu rupiah hingga Rp 1.000.000 juta. Pasal 55 Peraturan Kepolisian Nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor mengatur persyaratan pemindahantangan kepemilikan kendaraan bermotor, seperti melalui jual-beli, Hibah, waris, Penertaan kendaraan bermotor sebagai modal dalam perusahaan berbadan hukum, penggabungan perusahaan berbadan hukum. Sistem tilang elektronik (ETLE) yang bertujuan meningkatkan kepatuhan lalu lintas dan mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar memiliki tantangan khusus, terutama ketika kendaraan yang sudah dijual tetapi belum dibalik nama melakukan pelanggaran. Surat tilang yang dikirimkan kepada pemilik pertama menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan preventif dan represif untuk mengatasi masalah ini. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan cara mengawasi kegiatan, sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan dengan cara memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya ketidakadilan, sedangkan perlindungan represif berfokus pada penanganan setelah ketidakadilan terjadi. Pemindahan Tanggung Jawab, Jika dokumen dan bukti yang diserahkan dianggap valid, maka pemilik pertama akan dibebeskan dari denda pelanggaran, lalu pihak polres akan mengarahkan untuk pemblokiran stnk agar pemilik pertama tidak dikirimkan surat konfirmasi tilang ketika terjadi pelanggaran.
Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Aplikasi Arisan Online (Studi Kasus Putusan No. 36/Pdt.Gs/2019/Pn.Btm) Dan Penyelesaian Di Luar Pengadilan Salwa Fawziyah; Efridani Lubis; Fauziah Fauziah
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 7 No. 1 (2025): Problematika Hukum Kontemporer di Era Digital
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v6i2.176

Abstract

Membahas mengenai bentuk-bentuk wanprestasi pada arisan online hingga berbagai mekanisme untuk penyelesaian sengketa wanprestasi pada arisan online. Dalam era digital ini banyak sekali bentuk-bentuk wanprestasi dalam kegiatan berbasis digital dengan salah satunya adalah kegiatan arisan online yang menimbulkan kerugian bagi anggotanya. Data yang dikaji dalam skripsi ini sumber hukum primer, yang berbentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kitab Undang-Undang Perdata, dan, Kitab Undang-Undnag Hukum Acara Perdata, Putusan Pengadilan No. 36/Pdt.G.S/2019/PN Btm, sumber hukum sekunder yang berbentuk karya ilmiah, jurnal hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada kaitannya dengan isu hukum dalam penelitian ini, Sumber Hukum Tersier yang berbentuk Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang didapatkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terkait dengan data dan informasi yang selanjutnya akan dianalisis dengan kajian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan arisan online di era digital membuat masyarakat mengikutinya. Akan tetapi, banyak permasalahan yang timbul yaitu wanprestasi terhadap kegiatan arisan online dan beberapa kerugian yang dialami oleh anggotanya dengan penyelesaiannya dengan perspektif berkeadilan. Berdasarkan tujuannya, penelitian hukum ini termasuk penelitian deskriptif karena menggunakan studi kasus yang berasal dari putusan pengadilan.
Perlindungan Hukum Terhadap Warga Bantargebang Dari Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Penumpukan Sampah Di TPST Bantargebang Saeful Anwar; Slamet Riyanto; Fauziah Fauziah
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 8 No. 1 (2026): Hukum Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v8i1.243

Abstract

Lingkungan adalah suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, setiap masyarakat memiliki hak terhadap lingkungan yang baik dan sehat, masalah lingkungan berkaitan dengan pencemaran dan dampak yang akan terjadi setelah adanya perusakan terhadap lingkungan tersebut. tentunya hal ini sebagai bagian dari hak asasi dan hak konstitusional setiap masyarakat mengenai upaya perlindungan dan perwujudan kepada Pasal 28H ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: bagaimana dampak pencemaran lingkungan bagi masyarakat akibat penumpukan sampah disekitar bantargebang, bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat disekitar TPST Bantargebang dan bagaimana implementasi perjanjian kerjasama antara Pemrov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi. Metode yang digunakan: adalah Normatif Deskriptif. Hasil penelitian: Perlindungan Hukum terhadap masyarakat sekitar TPST Bantargebang dilindungi dengan adanya peraturan-peraturan yang telah di buat untuk melindungi masyarakat, yaitu Berupa Peraturan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kota Bekasi No.15 Tahun 2011 dan Perjanjian Kerjasama Antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta dan dampak yang ditimbulkan oleh TPST Bantargebang sendiri adalah berupa dampak negatif maupun positif yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik akan mendatangkan manfaat yang baik juga kepada masyarakat, pemerintah maupun negara tapi jika tidak dijalankan dengan baik maka dampak buruknya akan dirasakan pula oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Saran: Untuk Pemerintah maupun Pengelola TPST Bantargebang. Dampak negatif yang dirasakan adalah bau sampah yang menyengat dan air tanah yang tercemar. Oleh karen itu, diharapkan pemerintah dan pihak terkait menerapkan pengelolaan sampah dengan sanitary landfil dilakukan dengan baik dan sungguh-sungguh agar dampak negatif berupa bau dapat teratasi, begitu pun dengan air lindi penanganan dan pengelolaanya untuk masa yang akan datang harus lebih di perketat dengan memperhatikan standar yang berlaku. Untuk masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan tetap menaati dan menjalankan aturan sesuai apa yang telah ditetapkan sehingga kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga dari generasi sekarang sampai generasi yang akan datang.