Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS KRIMINOLOGIS TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI TERHADAP SUAMI Zulkarnain Zulkarnain
Widya Yuridika Vol 1, No 1 (2018): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4460.765 KB) | DOI: 10.31328/wy.v1i1.526

Abstract

Household violence is a serious phenomenon that should be catered for due to its seriousness; it is not only done by the husband, who its mostly the doer of the action, but also by the wife. As a result, it is urgent to put the laws forbidingthe practice of such a householdviolence into effect. The laws control the protection of the victims in a household. Paradoxically, the enforcement, however, may trigger new modes of household violence, namely the violence done by the wife. The modes of violence are various in type. In criminology studies, it is shown that the violence by the wife is caused by many causes. Further analyses (using a causalteit theory in criminal law) suggest that the violence by the wife is marely a negative reaction against the violence by the husband. On the basis of such of phenomenon, the law enforcement underscores socio-criminological aspects in order to realize a criminal individualization-based justice. Making a wife into a criminal case as a form of a repressive action of the violence just hide the real forms of household violence mostly done by the husband. Kata kunci: Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan istri, penegakan hukum
PEMBAHARUAN CRIMINAL POLICY TENTANG SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI (Upaya Strategis dalam Penaggulangan Kejahatan Korporasi) Zulkarnain Zulkarnain; Zahir Rusyad
Widya Yuridika Vol 1, No 2 (2018): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (10015.955 KB) | DOI: 10.31328/wy.v1i2.747

Abstract

Corporation crime is as extra ordinary crime we should fight against seriously. Great efforts must be made in order to remove this crime. Such effortst, however, are not in a direct proportion with the criminal policy serving as a base in its law enforcement. The criminal codes serving as the main legal law turn out just considering natural people as a subject of criminal law that may be criminaly assumed, instead of recognizing corporations as the subject of the criminal law, although in some corporation arrangements out of the criminal codes, there are some schemas that recognize corporations as a subject of law. Such arrangements, however are still doubtfully made, since the recognition of corporations as a subject of law in the law still denies the responsibility and comdemnation of corporation in the Indonesian criminal law still refer to a paradigm that position a person as a doer of crimes. As a result, although it is clear that the actor of crimes is a corporation, it is the natural person who should be responsible for the crime.  Kata Kunci: korporasi, pertanggungjawaban pidana.
ANALISIS TERHADAP PEMOTONGAN GAJI SECARA SEPIHAK PADA PEMAIN SEPAK BOLA DALAM MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PEMOTONGAN GAJI PEMAIN DI KLUB SEPAK BOLA PERSIK KEDIRI) Rahman Pananto; Purnwan Dwikora Negara; Zulkarnain Zulkarnain
Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) CIASTECH 2021 "Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Krisis Energi Global"
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi Covid-19 membawa dampak kepada sektor cabang olahraga sepak bola. Dampak ini dirasakan dalam hubungan kerja antara pemain dan klub sepak bola Persik Kediri. Covid-19 memaksa kompetisi sepak bola Indonesia untuk dihentikan yang akhirnya menimbulkan permasalahan tidak terlaksannya pemenuhan hak dan kewajiban antara pemain dan klub sepak bola Persik Kediri sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak kerja. Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian Yuridis-Sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dasar atas pelaksanaan perjanjian kerja Klub Persik Kediri dengan pemain mengacu pada perjanjian secara sah sesuai dengan KUHPerdata dan standar hukum PSSI dan FIFA. Selanjutnya dua faktor utama terjadinya pemotongan gaji secara sepihak yang dilakukan oleh manajemen Klub Persik Kediri adalah karena faktor yuridis, yakni regulasi dari PSSI melalui Surat Keputusan Nomor SKEP/48/III/2020 mengatur angka 25 persen sebagai nilai gaji maksimal dan faktor non yuridis yakni pandemi Covid-19 membawa dampak pada kondisi finansial Klub. Dan upaya yang dapat dilakukan oleh pemain Klub Persik Kediri apabila terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan perjanjian kerja, yaitu melalui NDRC atau Penyelesaian sengketa musyawarah.
IMPLEMENTASI PROGRAM MBKM MELALUI KEGIATAN RISET TENTANG POLITIK KRIMINAL DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Zulkarnain Zulkarnain; Aulia Akbar A; Fenia Aurully Aisyah
Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) CIASTECH 2021 "Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Krisis Energi Global"
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi sudah merajalela sehingga menimbulkan amarah yang luar biasa di pihak masyarakat dan membangkitkan tekad baru bagi kalangan politisi untuk memberantasnya. Timbul permasalahan berupa yang pertama adalah apa saja faktor-faktor kriminogen yang menjadikan tindak pidana korupsi masih terus terjadi?. Dan permasalahan kedua adalah bagaimana seharusnya politik kriminal dirumuskan dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi tersebut ?. Kedua permasalahan tersebut tentu saja akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan teoritik yang menekankan pada bagaimana kebijakan kriminal dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus dirumuskan, khususnya dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain pada umumnya. Dalam hal ini diperlukan politik kriminal atau kebijakan kriminal (criminal policy) yang merupakan usaha rasional untuk menanggulangi suatu kejahatan. Dalam rangka penanggulangan terjadinya tindak pidana korupsi, maka politik kriminal diarahkan bagaimana secara pre-emtif, preventif, maupun represif suatu kebijakan dibuat atau diformulasikan untuk memberantas segala akar-akar yang menjadi faktor kriminogen dari terjadinya tindak pidana korupsi.
IMPLEMENTASI MBKM MELALUI PEMBELAJARAN RISET TENTANG PERANAN PERGURUAN TINGGI DALAM KONTEKS LAW ENFORCEMENT MELALUI KARYA ILMIAH Zulkarnain Zulkarnain; Muhammad Ramadhana Alfaris; Muhammad F. Adam Rumengan
Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) CIASTECH 2021 "Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Krisis Energi Global"
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perguruan tinggi sudah mulai pada dasarnya menjadi garda terdepan dari adanya peradaban yang lebih maju karena memiliki basis keilmuah yang mampu merubah ke arah yang lebih baik. Banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait dengan rendahnya kredibilitas perguruan tinggi terhadap dampak yang signifikan kepada masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan perguruan tinggi dalam konteks penegakan hukum melalui karya ilmiah. Metode peneltian ini menggunakan yuridis normatif dengan teknik penulisan deskriptif analitis. Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah penegakan hukum harus diawali oleh perguruan tinggi sesuai dengan peraturan pembentukan perundang-undangan yang memuat naskah akademik sebagai landasan dalam membuat perundang-undangan atau norma hukum. Kemudian karya ilmiah yang dihasilkan melalui perguruan tinggi menjadi input kognisi awal kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diharapkan mampu tertata dengan baik.
The Role of the Social Community through Nonformal Education to Improve Social Welfare Zulkarnain Zulkarnain; Fakhry Amin; Pandu Adi Cakranegara; Muhamad Rajab
ijd-demos Volume 4 Issue 1 (2022)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v4i1.233

Abstract

AbstractThis study aims to determine the process of empowerment throu gh nonformal education in improving social welfare, seeing the poor in empowerment strategies and empowerment models through nonformal education, knowing the programs developed by the social community in overcoming poverty through nonformal education, the role of social communities, barriers and community social support in carrying out the program. This research approach uses a descriptive qualitative approach to study literature several observations and interviews in a conclusion analysis. The results obtained are programs developed such as training and the role of the social community as a center for information, community learning, education and skills training, and the existence of community independence that is formed. The common obstacles from all expected expectations are still not maximal for the empowerment process. The results that are not so significant, the cooperation relationship needs to be rebuilt so that internal and external support is strong, especially in the aspect of financing and support from parties such as the government, private sector or work partners, to be able to participate, as well as in publications.Keywords: Role, Empowerment, Non-Formal Education. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberdayaan melalui pendidikan nonformal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melihat masyarakat miskin dalam strategi pemberdayaan dan model pemberdayaan melalui pendidikan nonformal, mengetahui program-program yang dikembangkan oleh masyarakat sosial dalam mengatasi kemiskinan melalui pendidikan nonformal, peran sosial masyarakat, hambatan dan dukungan sosial masyarakat dalam melaksanakan program. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan beberapa observasi dan wawancara dalam suatu analisis kesimpulan. Hasil yang diperoleh adalah program-program yang dikembangkan seperti pelatihan dan peran masyarakat sosial sebagai pusat informasi, pembelajaran masyarakat, pendidikan dan pelatihan keterampilan, dan adanya kemandirian masyarakat yang terbentuk. Kendala umum dari semua harapan yang diharapkan masih belum maksimal untuk proses pemberdayaan. Hasil yang tidak begitu signifikan, hubungan kerjasama perlu dibangun kembali agar dukungan internal dan eksternal kuat, terutama dalam aspek pembiayaan dan dukungan dari pihak-pihak seperti pemerintah, swasta atau mitra kerja, untuk dapat berpartisipasi. , serta dalam publikasi.Kata kunci: Peran, Pemberdayaan, Pendidikan Non Formal.