Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Widya Yuridika JUSTISI Conference on Community Engagement Project (Concept)
Raihan Radinka Yusuf
Universitas Internasional Batam
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indoensia Hari Sutra Disemadi; Raihan Radinka Yusuf; Novi Wira Sartika Zebua
Widya Yuridika Vol 4, No 1 (2021): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v4i1.1834

Abstract

Copyright is a part of Intellectual Property Rights whose existence must receive legal protection. The same is the case with other creations, especially those produced through digital media which are copyright works that must be protected. However, in reality there are still many people who do not understand about this protection, and many people are not responsible for using a copyrighted work without the author's permission. This of course is very detrimental to the creator as the original owner of the work by violating the exclusive rights of the creator. Some of the main issues that will be discussed in this research are copyright protection of digital works, namely digital painting as one of the works that should be protected as well as several legal remedies that can be taken against infringement of the exclusive rights of the author. This type of research is normative legal research with analytical descriptive research type and the problem approach used is a normative approach with a normative juridical approach. The results of the research and discussion conclude that legal protection for digital painting is implicitly regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Starting from the protection of the creator's exclusive rights to legal remedies that the creator can take.AbstrakHak cipta merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang keberadaannya harus mendapat perlindungan hukum. Sama hal nya dengan ciptaan-ciptaan lainnya khususnya terhadap ciptaan yang dihasilkan melalui media digital yang merupakan salah satu karya cipta yang harus dilindungi. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai perlindungan ini, serta banyak orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan suatu karya cipta tanpa seizin pencipta. Hal tersebut tentu saja sangat merugikan pencipta sebagai pemilik asli dari ciptaan tersebut dengan dilanggarnya hak eksklusif dari si pencipta. Beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah tentang perlindungan hak cipta terhadap karya digital yaitu digital painting sebagai salah satu ciptaan yang seharusnya dilindungi serta beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran atas hak eksklusif pencipta. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan normatif dengan tipe pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap digital painting ini secara tersirat telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Mulai dari perlindungan terhadap hak eksklusif pencipta hingga upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta.
Efektivitas Kebijakan Pemerintah Tentang Perlindungan Sosial Pekerja Migran Indonesia: Studi Hukum di Provinsi Kepulauan Riau Rahmi Ayunda; Raihan Radinka Yusuf; Hari Sutra Disemadi
JUSTISI Vol. 7 No. 2 (2021): Juli 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v7i2.1248

Abstract

Perlindungan bagi pekerja Migran Indonesia masih membutuhkan perhatian lebih, banyak tenaga kerja migran Indonesia kerap mendapatkan perlakukan yang kurang layak dan diantaranya terjerat beberapa kasus sehingga terancam hukuman mati bahkan telah ada yang di vonis. Pada tahun 2018 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan sosial ataupun jaminan sosial kepada seluruh pekerja migran Indonesia serta bertujuan untuk meminimalisir adanya permasalahan yang didapat oleh para pekerja migran Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan pemerintah terkait jaminan sosial pekerja migran Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara serta pengumpulan data statistik terkait pokok permasalahan yang dibahas. Data Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah terkait jaminan sosial pekerja migran indonesia cukup efektif untuk dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada para pekerja migran Indonesia.
THE IMPORTANCE OF REGISTRATION OF THE SHIPOWNER APPAREL TRADEMARK AT THE DIRECTORATE GENERAL OF INTELLECTUAL PROPERTY Raihan Radinka Yusuf; Hari Sutra Disemadi
ConCEPt - Conference on Community Engagement Project Vol 2 No 1 (2022): Conference on Community Engagement Project
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

There are so many new brands or products that are popping up at this time. However, with so many new brands and products, it is possible that there will be a dispute, one of which is plagiarism against a particular brand. Therefore, it is very important to maintain the rights to the mark by registering the mark with the Directorate General of Intellectual Property. Registration of a mark aims to ensure that the mark gets legal protection from the state. Shipowner Apparel is one of the businesses engaged in the fashion sector. However, the trademark has not been registered because the business owner is still unfamiliar with the trademark rights. So in this case the aim is to register to avoid disputes related to trademarks that may occur in the future. Community Service (PkM) is carried out with 3 stages of implementation methods, namely pre-implementation, implementation stage and evaluation stage. The result of the implementation of this community service is in the form of education regarding the importance of intellectual property protection. as well as a receipt for an online application for registration of the Shipowner Apparel trademark
Co-Authors Disemadi, Hari Sutra Novi Wira Sartika Zebua Rahmi Ayunda